RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH BAMBANG WAHYUDI BASUKI, S.E.,M.M.,CA.,C.Fr. A KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG, 27 JANUARI 2016

AGENDA REVIU PBJ DAN PENYERAPAN ANGGARAN KOMITMEN PENINGKATAN LEVEL APIP PEMBENTUKAN AAIPI WILAYAH JAWA TENGAH

REVIU PBJ DAN PENYERAPAN ANGGARAN DASAR HUKUM Perpres No. 4/2015 (perubahan ke empat) Perpres No. 54/2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Psl 25 ayat (1.b): Pengguna Anggaran pada Pemda mengumumkan RUP(Rencana Umum Pengadaan) setelah rancangan Perda ttg APBD disetujui bersama Pemda dan DPRD. Psl 73 ayat (2) : unt PBJ tertentu Pokja ULP dapat mengumumkan tender sblm RUP diumumkan.

PERNYATAAN PRESIDEN 4

CATATAN UNTUK MEMPERBAIKI REALISASI APBN 2016 Instruksi Presiden Kepada K/L yang memiliki belanja infrastruktur agar melakukan lelang lebih cepat (lelang pra-DIPA) Meningkatkan pemahaman PPK dan ULP dalam pemanfaatan LPSE dalam pelaksanaan PBJ khususnya belanja modal Membangun sistem peringatan dini di internal K/L/P dan berkoordinasi dengan APH lainnya. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam pelaksanaan APBN/D dan optimalisasi peran APIP Peraturan yang membolehkan proses lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran. (Sumber: Tayangan TEPRA, 20 Desember 2015) 5

U/ REVIU PELAKSANAAN PBJ DANPENYERAPAN ANGGARAN PERAN DAN FUNGSI APIP FUNGSI APIP PERAN APIP APIP HARUS RESPONSIF U/ REVIU PELAKSANAAN PBJ DANPENYERAPAN ANGGARAN 6

Trend Penyerapan Belanja 2014-2015

PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN: KERANGKA PIKIR WHY : 1) Rendahnya penyerapan anggaran tahun 2015 dan harapan 2016 yang lebih baik; 2) Adanya bottlenecking penyerapan anggaran, serta 3) Peran APIP melakukan Reviu WHAT : Monev oleh TEPRA, PBJ Pra DIPA , dan Reviu oleh APIP WHO : APIP K/L/P dan TEPRA WHEN: Januari 2016 penyerapan anggaran sdh harus jalan dan jangan menumpuk di akhir tahun. HOW : Reviu oleh APIP sebagai “pemberi nilai tambah” dari suatu proses manajemen, Perlunya Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan PBJ 8

MENGAPA PERLU KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN FAKTA TAHUN 2015 (DATA TEPRA 20/12/15 HARAPAN THN 2016 MENGURANGI EXPECTATION GAP Presiden Jokowi: Tak Ada Alasan Penyerapan Anggaran 2016 Terlambat Presiden Jokowi Minta Kementerian Langsung Kebut Penyerapan Anggaran NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI % BARANG 238.82 188.43 78.90% MODAL 275.79 160.35 58.14% Akhiri Pola Penyerapan Belanja Akhir Tahun Presiden Jokowi Minta Penyerapan Anggaran Dipercepat pada Awal 2016 PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN Komitmen Penganggaran untuk Rakyat di Tahun 2016 Rendahnya Penyerapan PBJ MENDORONG PERAN APIP SBG EARLY WARNING SYSTEM BOTTLENECK DEBOTTLENECKING REVIU APIP 9

OUTPUT LAPORAN NASIONAL: HASIL REVIU APIP PRESIDEN LKPP KMK/DJPB K/L/P sirup SATGAS BPKP sispan sai/span KSP TEPRA Ka BPKP APIP sismontep pmk 249 OUTPUT LAPORAN: PROSES MANAJEMEN OUTPUT LAPORAN NASIONAL: HASIL REVIU APIP 10

REVIU PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2016 APA YANG DILAKUKAN DAN KAPAN DILAKUKAN: REVIU TENDER PRA DIPA/PRA DPA K/L/P Reviu Tender PRA DIPA / PRA DPA OLEH BPKP DAN APIP K/L/P REVIU PENYERAPAN ANGGARAN 25/11/ 2015 31 /1/ 2016 Minggu I Feb 2016 31/3/2016 31 DESEMBER 2016 31/12/ 2015 15 /1/ 2016 19 /1/ 2016 Pengesahan APBN BEBERAPA K/L /P TELAH MELAKUKAN PROSES LELANG Reviu Tender PRA DIPA OLEH BPKP 10 K/L dan 8 Pemda (*) RAKOR APIP K/L/P Selesai PengIsian Entry Sheet oleh APIP K/L/P REVIU PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2016 (*) masih dalam progress Kompilasi Entry Sheet 11

HASIL REVIU TENDER PRA DIPA/DPA OLEH APIP K/L/P Jumlah paket pengadaan yang dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) APBN/D TA 2016 per tanggal DIPA/DPA No Nama Eselon I K/L atau SKPD Belanja Barang dan Belanja Modal dan Tahun 2016 Jumlah Lelang Paket yang sudah diumumkan pemenangnya sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 Capaian (%) Prosentase Tender Pra DIPA/DPA yang sudah ditender (sudah diumumkan pemenang) Prosentase Tender Pra DIPA/DPA yang sudah kontrak   Rencana Tender Sudah Diumumkan Pemenang Sudah Kontrak Jumlah Paket Anggaran (Rp) Anggaran (RP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (5)/(3) (10)=(6)/(4) (11)=(7)/(5) (12)=8/6 1 2 3 4 Jumlah Dari data tabel di atas termasuk pemenang lelang yang sudah diumumkan sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak …… paket dengan total nilai anggaran pengadaan sebesar Rp……. Hambatan pelaksanaan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) Belanja Modal APBN/D TA 2016 (Tersedia Template) Solusi terhadap hambatan disusun oleh APIP K/L/P Kontrak yang sudah ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 12

PENYEBAB/HAMBATAN DAN SOLUSI A. PENYEBAB/HAMBATAN B. SOLUSI ATAS HAMBATAN/PENYEBAB Solusi atas hambatan/penyebab ditentukan oleh APIP K/L/P. 12

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Arahan Presiden RI Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP: Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1. APIP membuat sistem peringatan dini. APIP memberikan solusi atas berbagai masalah. Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

HASIL PENILAIAN KAPABILITAS APIP SD DESEMBER 2015 NO. NAMA PEMDA LEVEL 1 Provinsi Jawa Tengah 11 Kab. Klaten 2 Kab. Cilacap 12 Kab. Sukoharjo 3 Kab. Banyumas 13 Kab. Wonogiri 4 Kab. Purbalingga 14 Kab. Karanganyar 5 Kab. Banjarnegara 15 Kab. Sragen 6 Kab. Kebumen 16 Kab. Grobogan 7 Kab. Purworejo 17 Kab. Blora 8 Kab. Wonosobo 18 Kab. Rembang 9 Kab. Magelang 19 Kab. Pati 10 Kab. Boyolali 20 Kab. Kudus

HASIL PENILAIAN KAPABILITAS APIP SD DESEMBER 2015 NO. NAMA PEMDA LEVEL 21 Kab. Jepara 2 29 Kab. Tegal 1 22 Kab. Demak 30 Kab. Brebes 23 Kab. Semarang 31 Kota Magelang 24 Kab. Temanggung 32 Kota Surakarta 25 Kab. Kendal 33 Kota Salatiga 26 Kab. Batang 34 Kota Semarang 27 Kab. Pekalongan 35 Kota Pekalongan 28 Kab. Pemalang 36 Kota Tegal LEVEL DUA =10 LEVEL SATU = 26

PERLU KOMITMEN PENANDATANGANAN KOMITMEN PENINGKATAN LEVEL AKUNTABILITAS INSPEKTORAT : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Level 2 : Tahun (2016-2017) Level 3 : Tahun (2016-2019)

TANTANGAN APIP KE DEPAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS: UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (PASAL 20) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 379, 380, & 385) Lima Arahan Presiden 24 Agustus 2015 di Istana Bogor Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Pemerintahan yg berdaya saing DUKUNGAN KELEMBAGAAN & SUMBER DAYA: Kelembagaan APIP SDM Anggaran Sarana Prasarana KOORDINASI & SINERGI APIP SERTA PERAN AAIPI: Sinergitas antara BPKP dengan APIP lainnya Komitmen bersama APIP untuk mencapai level yang ditargetkan Dorongan dan sanksi kepada APIP Kementerian/Lembaga/Pemda yang tidak mencapai target yang telah direncanakan Peranan AAIPI Pusat dan AAIPI Wilayah

AAIPI AAIPI = Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia merupakan organisasi profesi auditor Intern Pemerintah (APIP) Pengertian Auditor = mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA ) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) APIP di Daerah meliputi Perwakilan BPKP, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya.

MATUR NUWUN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Jl. Semarang – Kendal Km. 12 Semarang Telepon (024) 8662203, 8663024 E-mail: jateng@bpkp.go.id 20