LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR 2.
Advertisements

Perencanaan Pembangunan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI UGM SEBAGAI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU) Dr. Didi Achjari, M.Com Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan.
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
KEPALA BIRO PERENCANAAN
Waktu Pelaksanaan 2011 (Tentatif) FPKLokasiWaktu Pertemuan 1LPMP Gorontalo14 S.D. 16 April 2011 Pertemuan 2LPMP Sulsel 17 sd 19 Desember 2011 Pertemuan.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
RAPAT KOORDINASI LPMPSDM dengan GUGUS dan UNIT PENJAMIN MUTU
Eselon II dan Satker Pusat
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
HASIL SIDANG KOMISI VII
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nilai dan rekomendasi sakip
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
RAPAT Tim PME LIPI 20 DESEMBER 2011.
PENYUSUNAN Rencana On The Job Learning (ACTION PLAN)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PERJANJIAN KINERJA.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Sistem Informasi Perencanaan dan
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung 23 – 25 Pebruari 2010

HASIL PEMBAHASAN HASIL RAKER BPPT 2010 Rapat Kerja BPPT adalah forum tertinggi pengambilan keputusan BPPT yang diadakan setiap lima tahun Keputusan Raker BPPT bersifat mengikat dan hanya dapat dibatalkan pada Raker BPPT berikutnya Footer

HASIL PEMBAHASAN HASIL RAKER BPPT 2010 Materi A: Penajaman Program Prioritas BPPT Materi B: Strategi Percepatan Pelayanan Teknologi Materi C: Postur Birokrasi BPPT 2025 & Quick Wins Materi D: Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPT Footer

Penajaman Program Prioritas KEPUTUSAN Penajaman Program Prioritas Program Prioritas Nasional BPPT terdiri dari: Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pupuk Berimbang Pengembangan PLTP Skala Kecil Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global. Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air. Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi. Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (a. PC USG, b. FOSS, c. Perisalah ). Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (PUNA). Footer

Penajaman Program Prioritas KEPUTUSAN Penajaman Program Prioritas Para Kepala Program ‘Program Prioritas Nasional BPPT’ harus menyempurnakan Program Manual kegiatannya dengan melengkapi Action Plan (Rencana Aksi) yang sudah disempurnakan berdasarkan masukan-masukan pada Raker BPPT 2010, dan Technology Roadmap, serta Indikator Kinerja Kegiatan yang diharmoniskan dengan IKU BPPT dan unit kerja. Program Manual ini diserahkan kepada Biro Perencanaan paling lambat 15 Maret 2010. Footer

Penajaman Program Prioritas KEPUTUSAN Penajaman Program Prioritas Program Prioritas akan dievaluasi kinerjanya setiap tahun. Kepala Program bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi Program Prioritasnya kepada para mitra, customer, dan stakeholder lainnya. Footer

Strategi Percepatan Pelayanan Teknologi KEPUTUSAN Strategi Percepatan Pelayanan Teknologi Pelayanan Teknologi meliputi PNBP, BLU, Kerjasama, dan Swakelola Strategi percepatan pelayanan teknologi meliputi: Jangka Panjang (2010-2025): Menetapkan model bisnis berbasis HKI sesuai dengan Visi, Misi, dan Tupoksinang dan Kebutuhan Pengguna dan stakeholder [Unit-in-charge: Setama selesai paling lambat Januari 2011] Footer 22/12/2009

Strategi Percepatan Pelayanan Teknologi KEPUTUSAN Strategi Percepatan Pelayanan Teknologi Jangka Pendek (2010-2014): Memperbaiki aspek-aspek : Perencanaan Bisnis BPPT Kelembagaan dan Peraturan-peraturan Mekanisme Pengelolaan Yantek Kualitas SDM dan Sarpras Action Plan lima tahunan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Footer 22/12/2009

Strategi Percepatan Pelayanan Teknologi KEPUTUSAN Strategi Percepatan Pelayanan Teknologi Revisi SOP: Perencanaan Bisnis masing-masing Unit Kerja selasai dalam 6 bulan. Kelembagaan dan Peraturan-perturan selesai dalam 1 tahun. SOP Unit In Charge Tanggal selesai Prosedur PNBP Biro Keuangan 30 April 2010 Prosedur BLU BE Prosedur Kerjasama Biro Perencanaan Footer 22/12/2009

Postur Birokrasi BPPT & Quick Wins KEPUTUSAN Postur Birokrasi BPPT & Quick Wins Konsep Dasar Birokrasi BPPT 2025 disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi Birokrasi BPPT Quick Wins BPPT 2010 terdiri dari: E-Government (tema/judul disesuaikan) Teknologi Survei Migas Lepas Pantai Optimalisasi Pelayanan Teknologi (judul dapat disempurnakan dengan tidak mengubah esensi QW) Tim RB ditugaskan untuk menetapkan topik QW nya Footer 22/12/2009

Postur Birokrasi BPPT & Quick Wins KEPUTUSAN Postur Birokrasi BPPT & Quick Wins Tim Reformasi Birokrasi BPPT ditugaskan untuk membuat naskah akademis Postur Birokrasi BPPT 2010-2014 berdasarkan Konsep Dasar Postur Birokrasi BPPT yang telah dibahas pada Raker BPPT 2010. Naskah akademik diselesaikan paling lambat 31 Agustus 2011. Footer 22/12/2009

Indikator Kinerja Utama BPPT KEPUTUSAN Indikator Kinerja Utama BPPT IKU tingkat lembaga s/d unit kerja mandiri (eselon 2 dan satker) merupakan dokumen resmi yang ditetapkan melalui SK Kepala BPPT dan merupakan rujukan bagi dokumen lainnya (Renstra, RKT, RKA-KL, LAKIP, dll). Hasil penetapan IKU mulai tingkat lembaga sampai dengan tingkat unit kerja mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen IKU BPPT tahun 2010-2014. Footer 22/12/2009

Indikator Kinerja Utama BPPT KEPUTUSAN Indikator Kinerja Utama BPPT Perlu ditindaklanjuti penyusunan IKU tingkat eselon II atau Satker di lingkungan BPPT paling lambat 21 Maret 2010. Perlu dibuatkan instrumen kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan oleh BPPT Enjiniring paling lambat 31 Maret 2010. Footer

Indikator Kinerja Utama BPPT KEPUTUSAN Indikator Kinerja Utama BPPT Dokumen IKU BPPT Tahun 2010-2014 akan disampaikan ke Kemeneg. PAN & RB paling lambat akhir Bulan Maret 2010 bersamaan dengan dokumen Renstra BPPT Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010 mulai tingkat lembaga sampai dengan unit kerja mandiri dengan menggunakan format tabulasi sesuai format LAKIP. IKU Kedeputian (berupa tabel-tabel) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Evaluasi pencapaian target IKU diagendakan setiap 6 bulan (per semester). Footer 22/12/2009

KEPUTUSAN Hasil Raker BPPT 2010 Ditetapkan di Lembang, Bandung pada tanggal 25 Februari 2010. Footer 22/12/2009

Dokumen Hasil Raker BPPT 2010 LAMPIRAN Dokumen Hasil Raker BPPT 2010 Hasil Penajaman Program Prioritas BPPT, Hasil Strategi Percepatan Pelayanan Teknologi, Hasil Pembahasan Postur Birokrasi BPPT 2010 – 2014 dan 2025, Quick Wins BPPT tahun 2010, Indikator Kinerja Utama BPPT. Dokumen ini akan disusulkan paling lambat tanggal 5 Maret 2010. Footer 22/12/2009