SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH & KOTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
P E L A B U H A N.
Advertisements

Pengembangan Jaringan Kereta Api
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
KOTA, WILAYAH HINTERLAND dan SISTEM KOTA-KOTA
Pandangan Tentang Tantangan Penataan Ruang Kedepan
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
SISTEM TATARUANG NASIONAL
FGD #7 24 Oktober 2014 Bappeda Jabar
MENUJU METROPOLITAN CIREBON RAYA: PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
Perspektif Insitutionsl Pengembangan Metropolitan Cirebon
POLA LOKASI KOTA Dasar: Ukuran besar/kecilnya jumlah penduduk.
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
22 September 2014 Bappeda Jabar
RANK SIZE RULE RANK SIZE RULE (RSR):
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
PERENCANAAN WILAYAH REGIONAL PLANNING
FGD #3 8 Oktober 2014 Bappeda Jabar
PEWILAYAHAN Pewilayahan atau regionalisasi merupakan proses penentuan batas daerah. Bentuk yang dihasilkan dalam pewilayahan sangat tergantung pada maksud.
EKONOMI PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI
Pengembangan Metropolitan Bodebek-Karpur (TKW-25) Tahun 2015
Konsep Pengembangan Wilayah
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Pertemuan II: Ekonomi Regional Konsep Region
TEORI KUTUB PERTUMBUHAN
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
Tujuan Penelitian Tujuan Umum :
Pengantar Ekonomi 2 Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
Pengantar Studio Perencanaan Wilayah
Konsep Esensial Geografi
Kerangka Rencana Pembangunan Wilayah
Alur Kerja Studi Master Plan
KONSEP WILAYAH DAN PUSAT PERTUMBUHAN
STRUKTUR KOTA DAN SISTEM KOTA
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
Jaringan Transportasi
PENGERTIAN JARINGAN TRANSPORTASI
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
RUANG LINGKUP ILMU EKONOMI REGIONAL
KOMPETENSI DASAR Memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi.
Bahan tayang 3-4 Mei.
ANALISIS POTENSI EKONOMI DAERAH
5 KONSEP WILAYAH dan PERTUMBUHAN MATERI
Drs. Ec. Fatchurrochim Ghany, MT
KONSEP ILMU EKONOMI RO’I SATIN JANNAH A / H FKIP AKUNTANSI.
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
Pertemuan II: Ekonomi Regional Konsep Region
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
Sub sistem transportasi laut.
Indikator Kualitas Penduduk: Income Perkapita, PQLI (IMH), dan HDI (Human development Index) Nama Kelompok Aufar ryan ( ) Budi Santoso ( )
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT
LALULINTAS DAN SISTEM TRANSPORTASI
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
Media Presentasi Pembelajaran IPS Geografi Suretno, S
EKONOMI PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI
PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA DEPAN OLEH : ASTI NOVIANA C
ANALISIS SHIFT - SHARE UNTUK MENGETAHUI PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI SUATU DAERAH DIBANDINGKAN DENGAN WILAYAH YANG BERADA DI ATASNYA. PADA HAKEKATNYA ANALISIS.
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
GEOGRAFI KELAS XII MACAM - MACAM PETA
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
PROPOSAL PENELITIAN Oleh Ansar G2F PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.
Disusun Oleh: Fitra Firmansyah Mutia Agnes Hambali Rozi Syaputra Wahyu Pradana Ginting UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018/2019 PERKEMBANGAN WILAYAH.
Peranan Ilmu Pengembangan / Pembangunan Wilayah pada Setiap Tingkat Wilayah 01/05/ :10.
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH & KOTA

Faktor-faktor yg Mempengaruhi SIWK Faktor Sosial/Kependudukan Faktor Ekonomi (Makro & Mikro) Faktor Lokasi Faktor Distribusi & Penyebaran Faktor Kebijakan Faktor Sumber Daya Faktor Teknologi

Faktor Kependudukan Infrastruktur Jumlah Penduduk vs Jumlah Infrastruktur Jumlah Penduduk per satuan Infrastruktur. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Indeks Infrastruktur Kualitas Infratruktur

Faktor Ekonomi Infrastruktur Income per kapita. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi PDRB Anggaran Pembangunan (APBD/APBN) Nilai Tukar Rupiah Indeks Kemudahan Investasi Indeks Daya Saing Infrastruktur

Faktor Lokasi dalam SIW Indeks Kedekatan Lokasi (Indeks Jarak) Indeks Kemudahan Pencapaian Lokasi (Aksesibilitas) Wilayah Pelayanan (Hinterland) Hieararkhi (Tingkat Pelayanan) Indeks Sentralisasi (Centroid Indecs) Pola Interaksi Lokasi Kuliah I hal 1 dari 6

Faktor Distribusi dan Penyebaran dalam SIW Tingkat Kelengkapan Infrastruktur Tingkat Penyebaran Infrastruktur (Distribution Indecs) Pola Penyebaran Infrastruktur (Pattern of Distribution) Hierarkhi Pelayanan Distribusi Inter-connected Distribution Physical Integrated

Faktor Kebijakan Infrastruktur Kebijakan Sistem Pengembangan Kebijakan Penetapan Prioritas Kebijakan Penetapan Wilayah Pengembangan Kebijakan Tingkat Pelayanan Kebijakan Standard Kualitas Kebijakan Penetapan Anggaran Kebijakan Kelembagaan Kebijakan Peraturan

Faktor Sumber Daya Infrastuktur Sumber Daya vs Infrastruktur. Eksplorasi Sumber Daya Pemanfaatan Sumber Daya

Faktor Teknologi Infrastruktur Pemahaman Teknologi Infrastruktur Pengenalan dan Pemahaman Wilayah Pemanfaatan Infrastruktur dalam Wilayah

Pola Sistem Perkotaan di Negara-negara Maju

Pola Sistem Perkotaan di Negara Berkembang

Sistem Perkotaan BANDUNG RAYA

Hirarki Kota Berdasarkan Ukurannya Berdasarkan Fungsinya Kota Raya (Metropolitan) : > 1.000.000 Kota Besar : 500.000 – 1.000.000 Kota Sedang : 100.000 – 500.0000 Kota Kecil : < 100.000 Berdasarkan Fungsinya Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Keteraturan dalam Sistem Infrastruktur Pola-pola dalam Sistem Infrastrutur: Linier, Cluster, Hierarki Rank Size Rule Fenomena Ke-Primate-an

Pola Lokasi Infrastruktur Pola linier Infrastruktur berkembang di sepanjang jalur transportasi (sungai, jalan, pantai) Pola Cluster Infrastruktur mengelompok, beraglomerasi, terjadi karena adanya keterkaitan antar infrastruktur Pola Hierarki Infrastruktur berlokasi menurut ukurannya secara hierarkis Terjadi karena adanya keterkaitan fungsional antar infrastruktur Dimungkinkan jika tidak ada hambatan fisik.

Fenomena Primate City di Indonesia

Berdasarkan keragaman fungsi dan skala pelayanannya, kota-kota terdiri dari National Development Centers (NDC) Interregionalregional Development Centers (IDC) Regional Development Centers (RDC) Local Service Centers (LSC)

Mature NDC : Emerging NDC : Jabotabek Gerbangkertosusila Bandung Raya Medan, Palembang, Bandar Lampung, Padang Yogyakarta-Surakarta, Semarang, Tegal-Pekalongan, Malang, Cirebon Ujung Pandang, Balikpapan-Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Manado-Bitung

Hirarki kota dapat dilakukan berdasarkan : jumlah penduduk fungsi (kegiatan ekonomi) skala pelayanan Dalam RTRWN, hierarki kota-kota dibagai tiga berdasarkan skala pelayanannya, yaitu : PKN (Pusat Kegiatan Nasional) PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) PKL (Pusat Kegiatan Lokal)

Hirarki Fungsional Kota-kota dalam RTRW Nasional PKN Pusat yg mempunyai potensi sbg pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yg melayani nasional atau beberapa propinsi Pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau meliputi beberapa propinsi Simpul transportasi secara nasional atau meliputi beberapa propinsi Pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi Pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi

PKW Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yg melayani propinsi atau beberapa kabupaten Pusat pengolahan/pengumpul barang untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten Simpul transportasi untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten Pusat jasa pemerintahan untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten Pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten