PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Advertisements

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS
SOP 05 : PENGENDALIAN MUTU PENUGASAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
E-KATALOG E-PURCHASING.
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
PENGADAAN BARANG/JASA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
PENGADAAN BARANG/JASA
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA
Determinan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)
Kontrak Kontrak adalah :
TATA CARA SWAKELOLA.
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
PERENCANAAN SUMBER DAYA
PASAR MODAL (CAPITAL MARKET)
PENGADAAN BARANG/JASA JALUR UNIT KERJA (P3MI & PENELITIAN)
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA JALUR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ITB
SPESIFIKASI TEKNIS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Perbendaharaan Negara
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BARANG/JASA PEMERINTAH
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGADAAN
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
E Kontrak Non E Tendering
Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
PENGADAAN BARANG/JASA
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUBDIT TEKNIS PERENCANAAN, KEUANGAN & MONITORING DIREKTORAT LOGISTIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Penyusunan Spesifikasi Barang Overview Perencanaan Pengadaan Penyusunan Spesifikasi Barang Penyusunan RAB jasa pemeliharan/kontruksi/sejenisnya Penyusunan RAB Jasa Lainnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan

4 1) Perencanaan Pengadaan 2) Penyusunan Dokumen Pengadaan 3) Evaluasi & Pemberian Kontrak 4) Administrasi Pengelolaan Kontrak Identifikasi Kebutuhan 1 Analisis Ruang lingkup/Spesifikasi 2 Analisis Pasar/Survey 3 Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan 4

1) Perencanaan Pengadaan 2) Penyusunan Dokumen Pengadaan 3) Evaluasi & Pemberian Kontrak 4) Administrasi Pengelolaan Kontrak Bagian Kelima Pejabat Penanggung Jawab Komitmen (PPK) Pasal 12 (1) Tugas dan kewenangan PPK meliputi : a. menyetujui dan menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa; b. menyetujui dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. menyetujui dan menetapkan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; Bagian Keenam Pejabat Perencana Pekerjaan (PRP) Pasal 13 (1) Tugas dan kewenangan PRP adalah melaksanakan rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi: a. melakukan review atas Dokumen Spesifikasi Teknis Barang/Jasa dan HPS yang diajukan oleh unit kerja; b. menyusun dan mengusulkan paket pengadaan; c. mengusulkan metode pemilihan penyedia Barang/Jasa; d. menyusun dan mengusulkan rancangan kontrak; e. melakukan pemilahan dan pengalihan wewenang pengadaan;

1) Perencanaan Pengadaan 2) Penyusunan Dokumen Pengadaan 3) Evaluasi & Pemberian Kontrak 4) Administrasi Pengelolaan Kontrak Bagian Kelima Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pasal 35 Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS pengadaan adalah harga pasar setempat hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. Daftar biaya/tarif Barang/ Jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan diantaranya berupa brosur; d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahanbiaya; e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ atau kurs tengah Bank Indonesia; f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); dan h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisa Spesifikasi Analisa Harga Penyusunan List Barang Brand Penjelasan Umum Aksesoris/Komponen Peralatan/Software Pendukung Instalasi/Ujifungsi/Purnajual Training Penunjang/ Kelengkapan surat legalisasi Analisa Harga Harga Dasar Penjualan (klasifikasi penjual) Keuntungan yang wajar untuk penyedia Pajak – pajak dan sejenisnya Inflasi / bunga berjalan

AC Jenis Split Duct Kapasitas 10 h Daikin RUR 10 NY1 + FDR 10NY1 - Kapasitas Pendingin 100.000 Btu/h - Static pressure 2.830 cfm - Electric Power 3 phase/380-415 V/ 50-60 Hz - Refrigerant Type R410A - Sudah Termasuk Jasa Pemasangan dengan Material Standar: a. Pipa Refrigeran Ø12.7 - 26,6 mm, 10 meter setara Denji/Kembla dengan insulasi setara insulflex b. Pipa Drain PVC 10 meter setara wavin c. Kabel daya Outdoor NYY (4 x 6 mm2) 10 meter setara Supreme/Kabel Metal d. Kabel daya Indoor unit NYY (3 X 2,5 mm2) 10 setara Supreme/Kabel Metal e. Pondasi/Bracket/support unit Indoor & Outdoor unit 1 set - Testing & commissioning - Garansi produk selama 1 Tahun - Mantenance 1 (Satu) kali selama masa garansi - Garansi Kompressor 3 Tahun - Ketersediaan suku cadang selama 5 Tahun

Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari Referensi Barang Via Internet Cek Web Valid Distributor/Principal/ Supplier/ End Store disarankan bukan typical Web Lapak/ Merchant/Reseller Cek Kaitan harga dan pajak Dokumen yang dapat diterbitkan Via Penyedia Meminta penawaran harga Harga dianggap sdh ALL IN Cek pembanding harga Via Toko Fisik Cek Penerbitan Faktur Pajak Tidak perlu menambah keuntungan Dokumen yang diterbitkan Pastikan ketersediaan barang

Penyusunan RAB jasa pemeliharan/kontruksi/sejenisnya Mengacu pada Harga satuan dalam Kontrak Payung Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan Kontruksi dan Interior Sesuai Standar Nasional Indonesia Harga Kontrak/Lebih rendah ≤7% dari nilai standar

Swakelola oleh Unit Kerja Penyusunan RAB Jasa Lainnya - EO Penyelenggaraan Kegiatan Melalui Penyedia Jasa Honor Narasumber/Pemateri Akomodasi & Transportasi Catering Perlengkapan penunjang Perjalanan Wisata melalui Penyedia Jasa Akomodasi dan Acara Transportasi Swakelola oleh Unit Kerja Barang Habis : Konsumsi Barang Habis : Penunjang Jasa Narasumber Jasa Akomodasi; Dokumentasi Jasa Transportasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang Harga Perkiraan Sendiri (PPK) Usulan Harga Perkiraan Sendiri (PRP) Lampiran Harga / RAB (PRP) Bill Of Quantity (PRP) Requisition Usulan Syarat – Syarat Khusus Kontrak Dokumen Perencanaan Pengadaan Jasa RAB (PRP) Gambar Kerja

Simulasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan Sesuai dengan pembagian tiap kelompok Identifikasi barang modal apa saja yang akan dilakukan pengadaan Maksimum pagu anggaran Rp 200juta Analisis Ruang Lingkup/ Spesifikasi Buat detail spesifikasi sesuai dengan formula kertas kerja Analisis Pasar / Survey Lakukan Survey melalui internet sesuai petunjuk slide sebelumnya Pembuatan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (PPK) Usulan Harga Perkiraan Sendiri (PRP) Lampiran Harga / RAB (PRP) Bill Of Quantity (PRP) Usulan Syarat – Syarat Khusus Kontrak

Simulasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Presentasi Tiap Kelompok Tiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi perencanaan pengadaan yang telah dibuat Kelompok lain diperkenankan menanggapi Tugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan

SUBDIREKTORAT TEKNIS PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN MONITORING PENGADAAN TERIMA KASIH SUBDIREKTORAT TEKNIS PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN MONITORING PENGADAAN SEKSI TEKNIS PERENCANAAN JASA Perencanaanjasa@logistik.itb.ac.id Perencanaanbarang@logistik.itb.ac.id finance@logistik.itb.ac.id monev@logistik.itb.ac.id SEKSI TEKNIS PERENCANAAN BARANG SEKSI KEUANGAN MONITORING PENGADAAN http:\\logistik.itb.ac.id