PEMERIKSAAN / IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI SEBAGAI TITIK AWAL UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RECORDING FKH - UNAIR.
Advertisements

TATA CARA PEMERIKSAAN KASUS
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Laporan Produksi.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Sesi 11. Gambaran Umum Modul Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan.
Pertanyaan Sesi 4.
Tingkah Laku Anak-Induk
PENGENALAN iSIKHNAS Sesi 3 KEMENTERIAN PERTANIAN
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Modul 10 Manajemen Produksi Ternak.
MK. ILMU REPRODUKSI TERNAK
Dukungan Kementerian Pertanian Melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kalimantan Timur Dr. Ir.
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN PERTANIAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MANAJEMEN TERNAK BABI.
SERTIFIKASI LAHAN USAHA PERTANIAN
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
KAJIAN SISTEM INTEGRASI SAPI SAWIT
Dr. Ir. Atien Priyanti SP, M.Sc
    ANALISIS PERAN RUMAH POTONG HEWAN DALAM PENJARINGAN TERNAK PRODUKTIF BERDASARKAN UU NAKESWAN No.18 Tahun 2009.
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS) DALAM MENDUKUNG UPSUS SIWAB
Menerapkan Dasar – dasar Pemuliaan Hewan
Disampaikan Pada …………………………….2014
Melakukan Evaluasi Hasil Inseminasi Buatan
SCREENING IBR DAN DIFERENSIAL LEUKOSIT UNTUK PENGENDALIAN GANGGUAN REPRODUKSI SAPI PO DI DAERAH INTEGRASI JAGUNG-SAPI Bogor, 8-9 Agustus 2017.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN
Disampaikan Pada …………………………….2014
Disampaikan Pada …………………………….2014
Manfaat dari tindakan sinkronisasi berahi
Tata Laksakna Pengawinan
2, Solusi yang Ditawarkan
HASIL PROGRAM KB NASIONAL
MATERI 10 Evaluasi keberhasilan IB dan Rekording reproduksi
MATA KULIAH ILMU REPRODUKSI TERNAK
PERKENALAN Nama : Moh. Nur Ihsan, Tempat/Tgl lahir: Nganjuk, 12 Juni 1953 Pekerjaan : Dosen UB Malang Pangkat/Gol : Guru.
MK. ILMU REPRODUKSI TERNAK
Modul 9 Identifikasi Pemilik dan Hewan
MATERI 2 Manajemen Perkawinan
Karakteristik Birahi Kerbau Betina pada Berbagai Protokol Sinkronisasi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Yendraliza1, Handoko, J1, Rodiallah, M1 dan Arman,
Kinerja Reproduksi Sapi Betina dan Performans Pedet Pada Usaha Perbibitan Sapi Potong Di Kabupaten Sigi Moh. Takdir, Pujo Haryono dan Andi Baso Lompengeng.
TEKNIK IB PROGRAM IB PENAMPUNGAN DAN PENGOLAHAN SEMEN PENYIMPANAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Rakor Penanggulangan Gangrep Hotel Four Points Medan, Pebruari 2018
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENDAMPINGAN MAHASISWA DALAM RANGKA PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI STPP MANOKWARI TAHUN 2016.
Medan, 12 Februari 2018 “persiapan siwab 2018 “
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
GAMBARAN UMUM PANEL HARGA PANGAN TAHUN 2018 DAN EVALUASI TAHUN 2017
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
MK. Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Laporan Karya Ilmiah Penugasan Akhir (KIPA) PEMBERDAYAAN PETANI DALAM DIAGNOSA KEBUNTINGAN SAPI MENGGUNAKAN ACCU ZUUR DI KELOMPOK TANI SUKO MULYO DESA.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PROGRAM P2 DBD TUJUAN STRATEGI
MEWUJUDKAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT
(Balai penyuluhan dan pengembangan SDM)
Dasar Teknik Pembibitan Ruminansia dan Non Ruminansia Babi
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES DI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

PEMERIKSAAN / IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI SEBAGAI TITIK AWAL UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB)

Pendahuluan Pemerintah berupaya mempercepat peningkatan Populasi Sapi/kerbau  Program UPSUS SIWAB. Percepatan Peningkatan Populasi dgn UPSUS SIWAB  dilakukan melalui Sistem Manajemen Reproduksi Sistem Manajemen Reproduksi : Pemeriksaan Status Reproduksi & Gangrep Pelayanan IB dan Kawin Alam Pemenuhan Semen Beku & N2 Cair Pengendalian Betina Produktif Pemenuhan HPT & Konsentrat

Pemeriksaan / Identifikasi Status Reproduksi Kegiatan Pemeriksaan/Identifikasi Status Reproduksi  titik awal program UPSUS SIWAB Pemeriksaan / Identifkasi Status Reproduksi : Pengumpulan ternak yang terjadwal Serentak Terintegrasi Pemeriksaan / Identifkasi Status Reproduksi  dgn cara Palpasi Rectal / USG Pemeriksaan / Identifkasi Status Reproduksi  dilakukan oleh ATR / Medik Reproduksi

Pemeriksaan / Identifikasi Status Reproduksi Pemeriksaan / Identifkasi Status Reproduksi utk mengetahui : Bunting Tidak Bunting, Reproduksi Normal Tidak Bunting, mengalami Gangrep Tidak Bunting, mengalami Gangrep Permanen Hasil Pemeriksaan Status Reproduksi oleh ATR  bahan rekomendasi kpd Medik Reproduksi  Dasar Penetapan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)

Pemeriksaa n Status Reproduksi Ternak BCS < 2.0 PENETAPAN STATUS REPRODUKSI SKSR -Bunting IB/KA -Tidak Bunting bunting Lahir (normal) Pemeriksaa n Status Reproduksi Ternak BCS ≥ 2.0 Anamnesa 1. Setelah 14 hari melahirkan 2. Ada discharge abnormal 3. Ada siklus estrus abnormal 4. Estrus tidak teramati setelah 50 hari melahirkan 5. Dikawinkan 2 kali tidak bunting 6. Setelah 2 bulan di IB 7. Sapi yang bunting lebih dari 280 hari 8. Sapi yang mengalami abortus, prematur atau lahir mati Periksa I IB/KA Sembuh Bunting Lahir SKSR IB/KA bunting h Lahir Gangrep Tidak Tidak SKSR Sembu Infausta Infausta Tidak Bunting Periksa II Sembu Sembuh Periksa III h (potong) SKSR (potong)

Alokasi Operasionalisasi Kegiatan Pemeriksaan / Identifikasi Status Reproduksi No. Kabupaten Alokasi pada Sub Output IB dan Sinkronisasi Birahi Introduksi & Pengembangan Kawin Alam Total 1 Paser 723 1.249 1.972 2 Kutai Barat 341 589 930 3 Kutai Kartanegara 2.473 4.275 6.748 4 Kutai Timur 1.227 2.122 3.349 5 Berau 532 919 1.451 6 Penajam Paser Utara 640 1.106 1.746 7 Balikpapan 473 817 1.290 8 Samarinda 442 766 1.208 9 Bontang 91 157 248   Jumlah 6.942 12.000 18.942

Rencana Aksi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, berperan sbb : Membuat SK Tim Pelaksana Menginventarisasi data petugas kesehatan hewan yg berkompeten di bidang reproduksi ternak Menetapkan wilayah sasaran kegiatan Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan ke kelompok ternak dan masyarakat Menyusun jadwal kegiatan di tiap Kecamatan

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Tim Pelaksana Kab/Kota  Jadwal Kegiatan  bs disampaikan ke Group Whatsapp “UPSUS SIWAB”. Pemetaan wilayah sasaran Tahap ini diawali dengan menginventarisasi populasi sapi betina  Pemetaan  Wilayah Sasaran Operasionalisasi : Penentuan diagnosa status reproduksi ternak  dilakukan oleh tim operasional teknis

Tahap Pelaksanaan Operasionalisasi : Anamnese dan pemeriksaan klinis  dasar penentuan status reproduksi ternak  SKSR Sapi Betina  Fase Luteal  Sinkronisasi Birahi (Pemeriksaan Status Kebuntingan harus cermat, Evaluasi Kegiatan GBIB 2015 terjadi aborsi di beberapa lokasi) Lokasi / Kecamatan  minim/tidak ada Petugas Reproduksi  diback up dari SDM Provinsi

Tahap Pelaksanaan Pendataan Hasil : Data hasil kegiatan pemeriksaan Status Reproduksi  SKSR Per tanggal 01 Maret 2017, Laporan hasil Kegiatan (SKSR) disampaikan via iSIKHNAS Pertanggungjawaban : Surat Perintah Operasional + Form SKSR + Foto Kegiatan + Data iSIKHNAS (per 01 Maret 2017)

BIDANG KESEHATAN HEWAN . Terima Kasih BIDANG KESEHATAN HEWAN