KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Advertisements

Blok III Blok IV Blok II Blok I Pengenalan Tempat Informasi Blok I disalin dari Daftar SDKI07-DSRT yang dipegang oleh pengawas Lihat Kues. Blok I …
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Data-Data, Tata Cara Pendataan, dan Pemetaan Keluarga
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Klasifikasi/Pengelompokan/ Penggolongan/Stratifikasi
Pembuatan Kuesioner dan Pedoman
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
SURVEI CONTOH PERTEMUAN KE-5.
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2012
MEMPEROLEH DATA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG SAHIH DAN TERPERCAYA wynandin imawan, Badan Pusat Statistik R.I. FOCUS GROUP DISCUSSION.
Tata cara pelaksanaan pendataan dan pemetaan Keluarga
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
STRATEGI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAERAH
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
PROFIL PENDUDUK MISKIN JAWA TENGAH
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
PELATIHAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 BAGI MANAJER DESA
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
Tata cara pelaksanaan pendataan dan pemetaan Keluarga
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Strategi Pemetaan Masalah di Tingkat Kelurahan
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
APLIKASI KELUARGA SEHAT
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PENDUDUK & KETENAGAKERJAAN
Kemiskinan dan ketahanan keluarga.
Kemiskinan di jawa tengah
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN (TEORI DAN PENGUKURAN)
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Hasil Diskusi Indikator Kemiskinan Oleh Kelompok
ANTROPOSFER.
Program Indonesia Pintar di Madrasah PIP REGULER VS PIP BUFFER
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
ANTROPOSFER.
RAPAT KOORDINASI PENDATAAN SMA/SMK
Verifikasi dan Pemutakhiran Basisdata RTS-BLT
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
Identifikasi Ketersediaan DATA KESEHATAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
STRATEGI PENANGANAN PMKS
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019
RAHMAT DHARMA YOGA PRANATA KOMPUTER PUSDATIN KESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI.
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
Transcript presentasi:

KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA

DATA KEMISKINAN DI KAB. JEPARA MAKRO (HASIL SURVEY BPS) Sept 2014 : 100.484.000 jiwa (8.55%) DATA MIKRO (HASIL PBDT 2015) Pengelompokan 40% Kesejahteraan terendah 151.781 RT/502.442 jiwa DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 61.525 RT (241.114 JIWA) 49.473 RT (136.316 JIWA) 36.612 RT (110.936 JIWA) 4.171 RT (14.076 JIWA)

Perbedaan Kemiskinan Agregat (SUSENAS) dan Basis Data Terpadu Agregat (Susenas) Basis Data Terpadu Susenas digunakan untuk mendapatkan angka/tingkat kemiskinan  proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Dari perhitungan ini dapat didefinisikan penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK). Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan. Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok Rumah Tangga sangat miskin dan miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin.

Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima KPS? Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS

Integrasi Proses Pemutakhiran Data Terpadu 2015 Distribusi daftar rumah tangga sementara PPLS11 DAFTAR Konsultasi publik daftar rumah tangga sementara DESA RW/DUSUN Pengesahan oleh Bupati/Walikota Daftar RT sementara DAFTAR PPLS11 PPLS11 Basis Data Terpadu Daftar RT hasil konsultasi publik yang telah disahkan Bupati/Walikota Pendataan Daftar rumah tangga yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Pengolahan dan perangkingan

VARIABEL PBDT 2015 Ketenagakerjaan Perumahan Identitas RTS Demografi Kegiatan bekerja Lapangan kerja Status/kedudukan pekerjaan Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset. Ketenagakerjaan Status penguasaan bangunan tempat tinggal Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Bahan bakar untuk memasak Tempat buang air besar TPA tinja Kamar tidur Perumahan Identitas RTS Nama anggota RTS Hubungan dengan Kepala RTS Jenis kelamin Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID No. Induk Kependudukan (NIK) Akte/Buku Nikah Akte Cerai Akte Kelahhiran Demografi Partisipasi sekolah Status sekolah Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi Pendidikan Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RTS Jenis cacat Penyakit kronis menahun Status kehamilan wanita Penggunaan alat/cara KB Kesehatan Mobil Sepeda Motor Perahu Motor Kapal Motor Sepeda Perahu Lemari es Tabung gas Kepemilikan Aset Penguasaan lahan Kepemilikan ternak Emas HP TV PKH Raskin Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP BPJS/KIS Kepesertaan Program Catatan: Warna merah tidak ditanyakan pada PPLS 2011.

PERMENSOS NO. 5 / 2016 TATA CARA & PERSYARATAN PERUBAHAN TATA CARA VERIFIKSI & VALIDASI TATA CARA & PERSYARATAN PERUBAHAN FAKIR MISKIN ORANG YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI SUMBER MATA PENCAHARIAN DAN/ATAU MEMPUNYAI SUMBER MATA PENCAHARIAN TETAPI TIDAK MEMPUNYAI KEMAMPUAN MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR YANG LAYAK BAGI KEHIDUPAN DIRINYA DAN/ATAU KELUARGANYA ORANG TIDAK MAMPU ORANG YANG MEMPUNYAI SUMBER MATA PENCAHARIAN, GAJI ATAU UPAH YANG HANYA MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR YANG LAYAK NAMUN TIDAK MAMPU MEMBAYAR IURAN BAGI DIRINYA DAN KELUARGANYA PETUGAS SIKS ADALAH PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN / KOTA YANG DITUGASKAN UNTUK MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN UPDATE DATA PERUBAHAN HASIL VERIVALI

Rekapitulasi Kepmensos SK 170 Th. 2015 Awal Penghapusan Pengganti Tambahan 2015 Tambahan 2016 JUMLAH SK 170 473.815 6.535 5.216 24.509 503.540 Keterangan Hasil Verivali Ganda 1150 Mampu 1578 Meninggal 3807 Tidak Ditemukan 2372 Valid 464.908 TOTAL 473.815 Jumlah Peserta di hapus 6.535 Jiwa

KONDISI KRT MENURUT JENIS DISABILITAS & PENYAKIT KRONIS NO. KRITERIA SUB KRITERIA 1. JENIS DISABILITAS 0. Tidak cacat 1. Tuna daksa/cacat tubuh 2. Tuna netra/buta 3. Tuna rungu 4. Tuna wicara 5. Tuna rungu & wicara 6. Tuna netra & cacat tubuh 7. Tuna netra, rungu & wicara 8. Tuna rungu, wicara & cacat tubuh 9. Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh 10. Cacat mental retardasi Kategori 11. Mantan penderita gangguan jiwa Tidak Produktif 12. Cacat fisik & mental 2. PENYAKIT 0. Tidak ada KRONIS/MENAHUN 1. Hipertensi 2. Rematik 3. Asma 4. Masalah Jantung 5. Diabetes (Kencing manis) 6. Tuberculosis (TBC) 7. Stroke 8. Kanker atau tumor ganas Kategori 9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru Tidak Produktif flek & sejenisnya) 13

PRIORITAS KESERTAAN JKN PBI 2017 PESERTA YANG MENJADI PRIORITAS ADALAH MEREKA YANG TERDATA PADA BASIS DATA TERPADU (BDT) 2015; KABUPATEN DAPAT MENAMBAH KESERTAAN PBI APABILA SELURUH PRIORITAS BDT SUDAH TERPENUHI.

TATA CARA & SYARAT PERUB PBI PENGHAPUSAN TIDAK MEMENUHI KRITERIA (MAMPU & PPU) MENINGGAL DUNIA KRITERIA GANDA PENGGANTIAN & PENAMBAHAN BELUM MASUK PBI PEKERJA PHK ↑ 6 BLN KORBAN BENCANA TAHANAN / WARGA BINAAN LAPAS PPU PENSIUN PMKS ANGGOTA KEL PPU YG MENINGGAL DUNIA GOT PSIKOTIK BAYI LAHIR DARI IBU PESERTA PBI