UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembukuan & LPJ Bendahara
Advertisements

PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Dana Hibah
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Latihan soal akuntansi 2015
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENGAWASAN SKPD/UNIT KERJA PPK BLUD
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MENGENAL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 2: Pengelolaan Keuangan Daerah
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
Inspektorat Kabupaten Sleman
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Perbendaharaan Negara
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
BAGIAN 2 Bagian 2 secara umum membahas mengenai teknik penjurnalan. Adapun teknik penjurnalan yang dapat digunakan di dalam akuntansi keuangan daerah.
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan PPK - BLUD
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
PENGELOLAAN DANA BOS.
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
BADAN LAYANAN UMUM PP 23/2005.
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
Transcript presentasi:

UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS SK BUPATI BANYUMAS POLA PENGELOAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA 2 JUNI 2014

LANGKAH – LANGKAH TEKNIS AWAL PENERAPAN UPT DINKES SEBAGAI PPK-BLUD UNIT KERJA

PENYELESAIAN PISAH BATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PIMPINAN PPK-BLUD TANGGAL 8 JUNI 2014 MENYELESAIAKAN SELURUH PENGELUARAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGGUNAAN UANG UANG PERSEDIAAN MELALUI BENDAHARA PENGELUARAN DINKES PENERIMAAN PENDAPATAN DISETOR KE KAS DAERAH AKHIR HARI MELAKUKAN PENUTUPAN KAS PENERIMAAN PENDAPATAN PENGHITUNGAN FISIK PERSEDIAAN, ASET, PIUTANG, TAGIHAN YANG BELUM DIBAYAR MENETAPKAN DIMULAINYA PENYUSUNAN NERACA

REKENING KAS BLUD PIMPINAN PPK-BLUD : KOORDINASI DENGAN DPPKAD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH. MEMBUKA REKENING KAS BLUD PADA BANK YANG DITUNJUK BUPATI UNTUK MENAMPUNG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BLUD BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SALDO KAS BLUD YANG TIDAK DISIMPAN PADA REKENING KAS BLUD MENUTUP REKENING – REKENING BANK UPT YANG MASIH ADA SEBELUM BLUD, SALDO REKENING YANG DITUTUP MENJADI HAK PEMDA DAN DISETOR KE KAS DAERAH TIDAK MENUTUP REKENING JAMKESMAS ATAU REKENING LAINNYA DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA APBN

PENYUSUNAN PERATURAN PENGELOLAAN BLUD KEPALA DINAS KESEHATAN : MENYUSUN PERATURAN YANG DIBUTUHKAN DALAM PENGELOLAAN BLUD TATA KELOLA BLUD STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD PENGADAAN BARANG DAN JASA BLUD SISTEM REMUNERASI BLUD SISTEM AKUNTANSI BLUD PENGATURAN TARIF BLUD PENGELOLAAN KAS BLUD KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT

KADINKES KOORDINASI DENGAN SKPD : TATAKELOLA DAN REMUNERASI : KABAG ORGANISASI PENGADAAN BARANG JASA : KABAG PEMBANGUNAN PENGELOLAAN KAS, TARIF DAN SISTEM AKUNTANSI : KA DPPKAD TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN (LEGAL DRAFTING) : KABAG HUKUM

PERGESERAN ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN MENGAJUKAN PERGESERAN ANGGARAN KEPADA SERETARIS DAERAH MELAULUI KEPALA DPPKAD TANGGAL 7 JUNI 2014 PIMPINAN PPK-BLUD MENYUSUN RBA DAN MENGAJUKAN RKA DALAM RANGKA PENYUSUNAN DPA-BLUD KEPALA DPPKAD MENYELESAIKAN PERGESERAN ANGGARAN DAN DPA BLUD PALING LAMBAT TGL 9 JUNI 2014 TATACARA PERGESERAN ANGGARAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN BUPATI NO 31 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA PERUBAHANNYA

MEKANISME PENYUSUNAN RKA DAN DPA BLUD MELALUI PERGESERAN ANGGARAN JUMLAH TOTAL PENDAPATAN DAN TOTAL BELANJA UNTUK MASING2 UPT ADALAH JUMLAH YANG TELAH DIANGGARKAN PADA APBD PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN HANYA DAPAT DILAKUKAN ANTAR RINCIAN OBYEK PENDAPATAN ATAU ANTAR OBYEK PENDAPATAN DALAM SATU JENIS PENDAPATAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA AGAR MEMPERHATIKAN JUMLAH BELANJA YANG TELAH DIREALISASI SBB: JUMLAH BELANJA YANG TELAH DIREALISASI SAMPAI TANGAL 8 JUNI 2014 TETAP DIANGGARKAN SAMPAI DENGAN RINCIAN OBYEK BELANJA. JUMLAH BELANJA YANG TELAH DIREALISASI TSB MELIPUTI JUMLAH YANG TELAH DITERBITKAN SP2D MAUPUN YANG BELUM DITERBITKAN SP2D SERTA KONTRAK/KOMITMEN YANG DALAM PROSES YANG AKAN BERAKIBAT DILAKUKAN PEMBAYARAN SISA TOTAL ANGGARAN BELANJA YANG BELUM DIREALISASI DIANGGARKAN SAMPAI DENGAN JENIS BELANJA, YANG MELIPUTI BELANJA PEGAWAI BLUD, BELANJA BARANG/JASA BLUD DAN BELANJA MODAL