Jobseeker STIKES ‘AISYIYAH BANDUNG Bandung, 05 Agustus 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM KEPEGAWAIAN.
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN PPPK, PERJANJIAN KERJA PPPK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Profil dan Informasi Peluang Kerja DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARUTUR
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
SBG DASAR PELAKS. JKK DAN JKM
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
Pajak Penghasilan Subyek Pajak
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PAPARAN Inspektur Wilayah III
S E L A M A T D A T A N G.
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
Kegiatan-Kegiatan Administrasi Kepegawaian
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
Penyimpanan Dokumen Kepegawain
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Nama kelompok Astri Dewi Pujiati ( )
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Contoh penyusunan skp.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

Jobseeker STIKES ‘AISYIYAH BANDUNG Bandung, 05 Agustus 2016 SILVI SAFARINA

Apa harapan Anda setelah Wisuda... ?

Pekerjaan apa yang diinginkan ? Mengapa memutuskan mengambil pekerjaan tersebut ? Hasil apa yang diinginkan dari pekerjaan tersebut ? Bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ? Kapan ingin dapat pekerjaan tersebut ?

What to do ? Masukan lamaran pada pekerjaan yg sesuai dengan keahlian anda Mencantumkan posisi yang diinginkan Buat resume (curiculum vitae) Supporting dokumen Ikuti petunjuk Jalin komunikasi dengan sopan

Pengalaman dan Peluang Kerja Menjadi Tenaga Kesehatan (Bidan) PTT/PNS

Bidan PTT Permenkes No. 7 Tahun 2013 Pasal 1 “Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi” “ Bidan PTT adalah bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah”

Pengangkatan dan Penempatan PTT Pemerintah : dilaksanakan oleh menkes Pemerintah Daerah : dilaksanakan oleh gubernur dan walikota/bupati

ASN dan PPPK Uu no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK adalah WNI yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan Ketentuan undang-undang ini.

perbedaan mendasar dari kedua jabatan ASN tersebut hanya pada pensiun perbedaan mendasar dari kedua jabatan ASN tersebut hanya pada pensiun. Kalau PNS dapat pensiun tapi PPPK tidak.

Puskesmas BLUD BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) PUSKESMAS NON BLUD Pengelolaan keuangan oleh puskesmas bersangkutan Pengelolaan keuangan tunduk pada pengelolaan keuangan negara

Puskesmas BLUD memberikan kesempatan untuk memperkerjakan tenaga profesional non PNS dengan pemberian imbalan jasa sesuai kontribusinya. Per 1 oktober 2016 Puskesmas – puskesmas di Kota Bandung menjadi Puskesmas BLUD

UKP UKM Puskesmas

Info Peluang Kerja Pemerintahan : depkes.go.id diskes.jabarprov.go.id dinkes.bandung.go.id kesehatan.bandungkab.go.id bandung.go.id nusantarasehat.kemkes.go.id

Apapun yang terjadiii... Sabar Ambil Hikmahnya Syukuri, nikmati Niatkan Ibadah Bahagiakan Keluarga

TERIMA KASIH