DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya Lokal BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM.
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PENGANGGARAN SANITASI
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SEKOLAH MODEL SPMI 2017.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 2018
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tim Penyusun RKP Desa Poncol NOPENDAPATANJUMLAH (Rp) 01.01Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Tata Kelola Keuangan Sekolah
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH BERBASIS eRKM/eRKAM
Doden FE Untag Banyuwangi
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2015 SUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Fasilitasi Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Rakernis Pengelolaan Keuangan Desa Sosialisasi Permendagri No 113 Thn 2014 Revisi PP No 43 Thn 2014 (sudah dilaksanakan) Fasilitasi Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Keuangan Desa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bimtek Tata Cara Penyusunan APBDes bagi Pengelola Keuangan Desa

SUBDIT FASILITASI PENDAPATAN DAN TRANSFER DANA DESA Fasilitasi Pendapatan Desa Monev Pengolahan & Analisa Pendapatan Desa Workshop Sumber Pendapatan Desa dari Pendapatan Asli Desa, Pihak Ketiga dll Pendapatan Desa yang Sah Pedum Peningkatan Sumber Pendapatan Desa Fasilitasi Transfer Dana Desa Monev Pelaksanaan Transfer Dana Desa Workshop Implementasi Transfer Dana Desa

SUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA Fasilitasi Penataan Aset Desa Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Kekayaan Milik Desa Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolan Kekayaan Milik Desa Monev Penataan Aset Milik desa Rakernis Pengelolaan Aset Desa Bimtek Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Fasilitasi Pemanfaatan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tukar Menukar TD/TKD Inventarisasi Permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) di Jawa

SUBDIT SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN ASET DESA Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa Pedum Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di 9 Provinsi Monev Sistem Informasi Keuangan Desa Fasilitasi Sistem Informasi Aset Desa Permendagri tentang Sistem Informasi Aset Desa Sosialisasi Permendagri tentang Sistem Informasi Aset Desa Pedum Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Aset Desa Bimtek Sistem Informasi Aset Desa Berbasis Aplikasi Monev Sistem Informasi Aset Desa

“QUICK WIN” IMPLEMENTASI PP SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA Permendagri tentang Sistem Keuangan Desa Sosialisasi Permendagri Sistem Keuangan Desa PILOT PROJECT FORMAT BIROKRASI PEMDES UTK IMPLEM DANA DESA & RAPBDESA DGN POLA DETASERING DI 5 PROVINSI Penyelenggaraan Sekretariat Administrasi Kegiatan Penguatan Sekretariat fasilitasi pola detasering pendampingan untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa

“QUICK WIN” Lanjutan...... Pembinaan & Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Kegiatan Workshop Evaluasi Kegiatan fasilitasi pola detasering pendampingan untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa Workshop Penyusunan Modul Pelatihan TOT Bintek Aparatur Kecamatan dlm format birokrasi Pemdes untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa Bintek format birokrasi Pemdes untuk implementasi dana desa & RAPBDesa di Jawa Tengah, Sulsel dan Maluku