PROGRAM PENGUATAN REFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
Advertisements

STANDAR 2.
KEMENTERIAN KEUANGAN.
POKOK BAHASAN I. SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK II. MODEL, STRATEGI DAN ROAD MAP E-GOV III. JENIS-JENIS APLIKASI TIK IV. IMPLEMENTASI TIK.
Penjaminan Mutu Pendidikan
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SOSIALISASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Hotel Sintesa Peninsula, Manado
REGISTRASI KEPABEANAN
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
KEBIJAKAN DJBC DALAM RANGKA MENDUKUNG PROSES LOGISTIK
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
Peningkatan Sinergi APIP K/L
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
KEBIJAKAN FISKAL.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
Sistem Informasi Administrasi Pencatatan Pabean Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
ajustment/opinion/deal
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
GLOBALISASI dan DAMPAKNYA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ISO 9001:2000 PERSYARATAN KLAUSUL
Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah:
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
MODERNISASI PERPAJAKAN
ajustment/opinion/deal
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
Wewenang Pemeriksaan :
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENGANTAR KEPABEANAN Yusi Riza S.ST Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
SISTEM APLIKASI EKSPOR (CEISA EKSPOR)
Sistem Komputer Pelayanan Ekspor
Aplikasi-Aplikasi pada DJBC
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
Pusat Unggulan Layanan Pengadaan (Procurement Center of Excellence)
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
Tempat Penimbunan Berikat
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
H. A. IRWANSYAH. Dinas Kesehatan yang berinisiatif mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menyusun kerangka konsep dan materi teknis tentang Kawasan Tanpa.
Transcript presentasi:

PROGRAM PENGUATAN REFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai 10 Juli 2017

I. PROGRESS PROGRAM PRKC INISIATIF STRATEGIS PROGRAM UNGGULAN (QW 1 & QW2) Penguatan integritas Revitalisasi budaya Profesionalisme Modernisasi Sarpras Reengineering Org Joint Program Intens & Ekstens Integrasi Probis Dukungan IKM Fas. tepat sasaran Penyederhanaan fas. Penguatan citra DJBC Otomasi pelayanan Sistem kepatuhan Percepatan pelayanan Peran di perbatasan Sistem pengawasan Pemantauan pita cukai P’was post clearance 1. Pendeteksian perilaku tidak wajar/AMT (berkelanjutan) 2. Penerapan CMC pegawai (berkelanjutan) Penerapan Spot Check Mandiri & bersama Itjen (berkelanjutan) Pengembangan Pusat Logistik Berikat Otomasi Fasilitas TPB (Mandatory CEISA) Penerapan Klinik Fasilitas KB/GB Penerapan Fasilitas KB Mandiri Layanan Contact Center 24/7 - dwi bahasa Otomasi Penutupan Manifest Perekaman LHP via HP/tablet di pelabuhan & KB Pembekuan ijin pabrik rokok bermasalah (pemblokiran pelayanan PC) Penerapan Zona Audit & Penul Penambahan perusahaan comply / MITA & AEO (berkelanjutan) Otomasi manajemen pengawasan Program Sinergi dengan DJP Single Identity, Profile & Treatment Peningkatan joint analysis/audit komoditi tertentu & Kartel Penertiban importir berisiko tinggi (berkelanjutan) Perluasan Secondment Peg. DJP-DJBC Penertiban KB/GB (berkelanjutan) Penerapan Joint Endorsement fasilitas perpajakan di FTZ Batam KONDISI YG DIHARAPKAN PROGRAM MANDIRI Kepercayaan Publik Terhadap DJBC: Perdagangan legal Bebas Pungli/korupsi Kepuasan Pengguna jasa Institusi yg Kredibel & Akuntabel: Penerimaan optimal Pengawasan efektif Fasilitasi tepat sasaran Pelayanan prima TEMA REFORMASI A.2. Joint Collection PENGUATAN INTEGRITAS, BUDAYA ORG, & KELEMBG. A.1. Joint Analysis dan Audit A.3. Secondment OPTIMALISASI PENERIMAAN A. Joint Program/ Operation PROGRAM SINERGI Dg DJP B.1. Perluasan Basis Perpajakan C.1. Single Identity & Profile PENGUATAN FASILITASI B. Intens & Ekstens Penerimaan C. Integrasi Probis & Utilisasi Dbase B.2. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan C.2. Integrasi & Utilisasi Data EFISIENSI PELAYANAN & EFEKTIVITAS PENGAWASAN B.3. Pengamanan Fasilitas Fiskal C.3. Integrasi Proses Bisnis KONDISI SAAT INI Ruang Optimalisasi Peran DJBC: Penerimaan Pengawasan Fasilitasi Pelayanan Ekspektasi & Tuntutan Masyarakat Meningkat: Pemberantasan Perdagangan illegal Pemberantasan Praktik Pungli/korupsi Penanganan Keluhan/pengaduan Kerjasama fasilitasi investasi dg BKPM Kerjasama single profile&risk dg Karantina (ISRM) Kerja sama operasi pasar dg BPPOM & Kemendag Kerjasama pengawasan kartel dg KPPU Kerjasama anti korupsi dg KPK/PPATK Kerjasama penegakan hk dg Polri/Jaksa/TNI, dll PROGRAM SINERGI Dg K/L

IMPLEMENTASI PROGRAM QUICK WIN QUICK WINS Q1 QUICK WINS Q2 A1. Piloting pengendalian titik rawan integritas B6. Penertiban importir bermasalah B7. Rekonsiliasi data PIB dg data SPT Masa Bulanan B7. Automated Monitoring Tools (filtering transaksi tidak wajar) B8. Single Identity (NIK, NPWP) C10. Penertiban Gudang Berikat & Kawasan Berikat D14. Penambahan perusahaan berstatus comply (MITA & AEO) D15. Piloting Otomasi Penutupan Manifest D15. Piloting Rekam LHP fisik via HP/tablet (pelabuhan & kawasan Berikat) D18. Otomasi pembekuan ijin pabrik rokok yang melakukan kegiatan ilegal (pemblokiran pelayanan pita cukai) D19. Piloting revitalisasi peran audit & sinergi antarunit Pusat dan Vertikal A1. Penerapan monitoring perilaku tidak wajar/AMT-Perilaku (berkelanjutan) A1. Penerapan CMC pegawai A2. Penerapan Spot Check Mandiri & bersama Itjen (berkelanjutan) B6. Perluasan Secondment pegawai DJP-DJBC B6. Peningkatan joint analysis & audit untuk komoditi tertentu B6. Penertiban importir berisiko tinggi (berkelanjutan) B8. Penyusunan konsep Joint Endorsement fasilitas perpajakan di FTZ Batam C10. Otomasi Pelayanan TPB (Mandatory CEISA) C10. Penerapan Klinik Fasilitas KB/GB C10. Piloting Fasilitas KB Mandiri D12. Piloting layanan Contact Center 24/7 - dwi bahasa D14. Penambahan perusahaan berstatus comply (MITA & AEO) (berkelanjutan) D17. Otomasi manajemen pengawasan (P-53 Online) PROGRAM Mandiri Sinergi

PROGRESS INISIATIF STRATEGIS (Due Date 30 Juni 2017) 93% A-PENGUATAN INTEGRITAS, BUDAYA ORGANISASI & KELEMBAGAAN Pengendaliaan titik rawan integritas Revitalisasi budaya organisasi Peningkatan profesionalisme pegawai Modernisasi dan Standardisasi sarana prasarana Reenginering Organisasi DJBC B. OPTIMALISASI PENERIMAAN Joint program DJBC & DJP Intensifikasi & Ekstensifikasi penerimaan Integrasi proses bisnis & utilisasi database C. PENGUATAN FASILITASI Pemberian dukungan bagi IKM Pemberian fasilitasi tepat sasaran Penyederhanaan perizinan dan perluasan fasilitas D. EFISIENSI PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN Penguatan peran komunikasi dan citra BC Pengembangan otomasi pelayanan Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yg terintegrasi Percepatan Pely Impor & Ekspor untuk Perbaikan DT & EODB Revitalisasi peran DJBC di Perbatasan Pengembangan sistem pengawasan KC Pemantauan Pencetakan Pita Cukai Penguatan Peran Pengawasan Post Clearance *Untuk C.11, belum memiliki Renaksi yang dilaksanakan pada Q1 & Q2

PROGRESS INISIATIF STRATEGIS (2017 – 2020) INISIATIF STRATEGIS A-PENGUATAN INTEGRITAS, BUDAYA ORGANISASI & KELEMBAGAAN Pengendaliaan titik rawan integritas Revitalisasi budaya organisasi Peningkatan profesionalisme pegawai Modernisasi dan Standardisasi sarana prasarana Reenginering Organisasi DJBC B. OPTIMALISASI PENERIMAAN Joint program DJBC & DJP Intensifikasi & Ekstensifikasi penerimaan Integrasi proses bisnis & utilisasi database C. PENGUATAN FASILITASI Pemberian dukungan bagi IKM Pemberian fasilitasi tepat sasaran Penyederhanaan perizinan dan perluasan fasilitas D. EFISIENSI PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN Penguatan peran komunikasi dan citra BC Pengembangan otomasi pelayanan Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yg terintegrasi Percepatan Pely Impor & Ekspor untuk Perbaikan DT & EODB Revitalisasi peran DJBC di Perbatasan Pengembangan sistem pengawasan KC Pemantauan Pencetakan Pita Cukai Penguatan Peran Pengawasan Post Clearance

PROGRAM SINERGI DJBC-DJP

Strategi Penanganan Impor Berisiko Tinggi Taktis Operasional Sistemik Organisasi Efektif & Kredible Penerimaan Optimal Industri & perdagangan yg tertib & fair Penertiban Impor Risiko Tinggi: Internal DJBC Sinergi dg APH & K/L terkait Sinergi dg asosiasi pengguna jasa Revitalisasi Manajemen Risiko Operasional Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa

SALAM PERUBAHAN TERIMA KASIH

Bravo Bea Cukai (Contact Center): 1500225 Salurah Keluhan : SIPUMA Kontak Bpk. M. Agus Rofiudin (Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: 0815-9408-333) Email Sekretariat Tim Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai: perencanaanstrategis.bc@gmail.com

Email Sekretariat Tim Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai: perencanaanstrategis.bc@gmail.com Bravo Bea Cukai (Contact Center): 1500225 Pengawasan Bpk Karim(WA) : 081381719998 Bpk Padmoyo Tri: 08127090999