Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Disampaikan oleh: BUPATI HULU SUNGAI SELATAN Drs. H. ACHMAD FIKRY, M. AP Surabaya, 31 Januari 2017

Akuntabilitas merupakan salah satu asas umum dalam Penyelenggaraan Negara. Prinsip Dasar Good Governance Clean Government . Asas Akuntabilitas bermakna “Setiap Program dan Kegiatan dari Penyelenggara Negara Harus Dapat Dipertanggungjawabkan Hasil Akhirnya Kepada Masyarakat”. Landasan Perubahan Paradigma PEMERINTAHAN BERORIENTASI INPUT (INPUT ORIENTED) PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI HASIL (OUTCOME ORIENTED)

TERCATAT SEBESAR 60,32 ATAU KATEGORI B. Kondisi Capaian SAKIP Kab. Hulu Sungai Selatan sebelum Tahun 2014 Nilai SAKIP Kab. HSS pada tahun Pertama Periode Kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013-2018 TERCATAT SEBESAR 60,32 ATAU KATEGORI B. Angka ini sesungguhnya menunjukan kinerja positif karena naik sebesar hampir 7,34 point dari tahun sebelumnya. Nilai ini lebih baik jika dibandingkan dengan kenaikan nilai SAKIP sebelumnya yang hanya sebesar 2,84 point, yaitu dari 50,14 menjadi 52,98. 60,32 (Kategori “B”) Tahun Pertama Periode 2013-2018 Naik sebesar 7,34 point 52,98 (Kategori “CC”) Periode sebelumnya naik hanya 2,84 point dari tahun sebelumnya 50,14 (Kategori “CC”) Periode sebelumnya

PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Akuntabilitas TINGGI Akuntabilitas RENDAH

PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Langkah Memperkuat Komitmen Pimpinan 1 Langkah Strategi “TABUKTI MAJU” Langkah Penguatan Soliditas Tim Fasilitasi SAKIP dan Pendampingan dari Tim Kemenpan-RB PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 5 2 Langkah Menerapkan SAKIP secara Elektronik (e-LAKIP) Langkah Penguatan Kapasitas dan Kesungguhan Kepala OPD 4 3

1 MEMPERKUAT KOMITMEN PIMPINAN LANGKAH Penandatanganan Kesepakatan dan Komitmen bersama mewujudkan SAKIP “Tabukti Maju” Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 oleh Kepala OPD kepada Bupati Hulu Sungai Selatan Kepala Daerah selalu hadir disetiap kegiatan penguatan SAKIP

indikator kinerja yang berorientasi hasil LANGKAH 2 PENGUATAN SOLIDITAS TIM FASILITASI SAKIP DAN PENDAMPINGAN DARI TIM KEMENPAN-RB Pendampingan dari Tim KemenPAN RB dan Pemprov Kalsel Penguatan Soliditas Tim SAKIP Kab. HSS (Bagian ORPAD, Bappeda, Inspektorat) Secara teknis, perubahan secara kuat difokuskan pada penyusunan indikator kinerja. Berulang kali koreksi dilakukan oleh Tim, semata-mata untuk memperoleh indikator kinerja yang berorientasi hasil

LANGKAH 3 PENGUATAN KAPASITAS DAN KESUNGGUHAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) Secara bertahap namun dalam waktu yang relatif cepat, terjadi perubahan positif terkait dengan pemahaman Kepala OPD. Perubahan positif ini merupakan buah dari kesungguhan para Kepala OPD melakukan perbaikan atas perencanaan kinerja. Pembahasan dan diskusi tentang SAKIP berjalan secara masif di seluruh OPD. Penguatan Kapasitas dan Kesungguhan Kepala OPD terhadap Manajemen Kinerja

Dapat juga dilihat pada Smartphone LANGKAH 4 MENERAPKAN SAKIP SECARA ELEKTRONIK (e-LAKIP) Dengan e-LAKIP, Pimpinan Daerah dapat mengetahui perkembangan ketercapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan lengkap dengan realisasi anggaran secara berkala. http://hulusungaiselatankab.go.id/e-lakip/ Memudahkan OPD dalam pelaporan/ dokumen SAKIP & ALAT KONTROL Kepala OPD. Publik dapat memperoleh informasi yang memadai tentang apa yang dikerjakan oleh OPD, dan capaian kinerja OPD. Dapat juga dilihat pada Smartphone

STRATEGI “TABUKTI MAJU” LANGKAH 5 STRATEGI “TABUKTI MAJU” Strategi Kepala OPD Untuk Memaparkan Pelaksanaan SAKIP OPD Strategi Kehadiran Pimpinan Pada Acara SAKIP Strategi Memberikan Warna Merah Pada Proses Penilaian SAKIP Strategi Menggunakan Media Sosial. Strategi Penanda Tanganan Perjanjian Kinerja dan Cascading. Strategi Penanda Tangan Kesepakatan Bersama Mewujudkan SAKIP “Tabukti Maju”. Strategi Paparan Sekretaris/Kabag TU OPD Strategi Optimalisasi Tim Monev SAKIP dan Roadshow Monev. Strategi Optimalisasi Tim Verifikasi.

1 2 SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS PERFORMANCE IMPLEMENTASI SAKIP PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN 1 SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS PERFORMANCE 2 ORGANISASI BERBASIS PERFORMANCE

1 SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS PERFORMANCE Kegiatan Anggaran Rp.29.328.350.382 Rp. 382.929.361.342 Kegiatan Anggaran REFOCUSING Kegiatan Tahun 2017 dari 1.723 Kegiatan menjadi 1.367 Kegiatan..atau 356 kegiatan (20,66%) yang di HAPUS, KARENA TIDAK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN. TERDAPAT PENGHEMATAN / EFISIENSI ANGGARAN DI TAHUN 2017 SEBESAR 7,12% ATAU SEBESAR Rp. 29.328.350.382. (Diluar Belanja Pegawai)

2 ORGANISASI BERBASIS PERFORMANCE ISU STRATEGIS SUB URUSAN YANG HARUS DITANGANI ISU STRATEGIS PEMBENTUKAN BIDANG NILAI PADA INDIKATOR PENGUKURAN URUSAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) PEMBENTUKAN SEKSI / SUB BIDANG PEMETAAN URUSAN BERDASARKAN PP18/2016 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PEMBENTUKAN OPD Pembentukan OPD Normatif Proses Pembentukan OPD berbasis Performance

ORGANISASI BERBASIS PERFORMANCE SEIRING PEMBENTUKAN OPD BARU TAHUN 2017 TERJADI PERAMPINGAN STRUKTUR OPD PEMETAAN URUSAN BERDASARKAN PP18/2016 PROSES PEMBENTUKAN OPD BERBASIS PERFORMANCE 31 O P D 25 O P D

PEMERINTAH Kabupaten hulu sungai selatan Terima Kasih PEMERINTAH Kabupaten hulu sungai selatan PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA ATAS BIMBINGAN DAN BANTUAN KEMENPAN RB DAN PEMPROV. KALSEL DALAM MEMBANGUN AKUNTABILITAS KINERJA DI KAB. HULU SUNGAI SELATAN