PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI AKSELERATOR (PSTA-BATAN)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Advertisements

JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
Santika Beach Resort Hotel
STANDAR 4.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PRESENTASI KARYA ILMIAH. 1.Dalam Keputusan MENPAN No. Kep/128/M.PAN/9/2004 dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia No. 06/E/2009 dinyatakan.
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
RAPAT KERJA TIM PENILAI PENELITI INSTANSI (TP2I) BADAN LITBANG KESEHATAN Jakarta, 6-8 April 2015.
Permasalahan Usulan Angka Kredit Jabfung Peneliti Kemenkes
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
Mengapa PERBEDAAN PENILAIAN???
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
Tenaga Fungsional PTBBN dan Permasalahannya
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Peningkatan Kualitas Penelitian dalam Membangun Pusat Unggulan Iptek Nuklir Falconi M S Bogor, 1 April 2016.
Sistem Online Kepegawaian
ELNA KARMAWATI TP2I 27 APRIL 2017
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
Jabatan Fungsional Peneliti
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Standar Kompetensi Peneliti
KONDISI DAN TANTANGAN KPTF PUSDIKLAT
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
SOSIALISASI PERKA LIPI No 05 tahun 2017
PUSAT APLIKASI ISOTOP DAN RADIASI DAN PERMASALAHANNYA
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PENINGKATAN PENILAIAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENYULUH
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
DI PTKMR-BATAN DAN PERMASALAHANNYA
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
KOMISI PEMBINA TENAGA FUNGSIONAL-PTLR
Rembuk Nasional Pendidikan 2009 Sawangan, 25 Februari 2009
P A D C KOMISI PEMBINA TENAGA FUNGSIONAL (KPTF) Dan PERMASALAHANNYA
PROF.DR. EVVY KARTINI KETUA HIMPENINDO PC BATAN BOGOR 1 April 2016
KPTF STTN Supriyono Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir – BATAN
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
LAPORAN KPTF Workshop KPTF - BATAN
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
PUSAT REAKTOR SERBA GUNA, PRSG
PERMASALAHAN KPTF DI PRFN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
Santika Beach Resort Hotel
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain (17 Desember 2015)
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
REGULASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI (JFP) BARU
DI LINGKUP BPP KEMENDAGRI DAN LEMBAGA LITBANG DAERAH
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
Transcript presentasi:

PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI AKSELERATOR (PSTA-BATAN) Workshop KPTF-BATAN Bogor, 1-2 April 2016

Pemanfaatan Peran KPTF Lebih Disegani Usulan Pemanfaatan Peran KPTF Lebih Disegani Perlu Adanya : 1. PERKA BATAN, yang mengatur hak, kewajiban dan kewenangan KPTF 2. Diseragamkan prosedur : pemeriksaan, penilaian KTI dan UPAK seluruh BATAN

Komisi Pembina Tenaga Fungsional PSTA mempunyai tugas : Membina pejabat fungsional meliputi : Pejabat Fungsional Peneliti Pejabat Fungsional Dokter; Pejabat Fungsional Pranata Nuklir, Teknisi Litkayasa, Pengawas Radiasi, Pengendali Dampak Lingkungan Pejabat Fungsional Pustakawan, Pranata Humas dll. Menilai karya tulis ilmiah seluruh jabatan fungsional tersebut baik yang terbit maupun yang belum terbit; Menilai usulan angka kredit seluruh jabatan fungsional di PSTA; 4. Menilai laporan (triwulan, teknis), Uspen dan Uskeg; dan membuat LAKIN SATKER. (melaksanakan dan menilai presentasi Uspen, USKEG/SIPL) 5. Menyunting terbitan ilmiah; 6. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan ilmiah sebagai forum komunikasi tenaga fungsional; 7. Melaksanakan tugas lain sesuai instruksi Kepala PSTA. (Edit dan rivisi renstra PSTA 2015-2019, Menilai dan mereview Analisis Resiko kegiatan PSTA 2016 (SPIP)

Jabatan : Nama Ketua Ir. Prayitno, MT Wakil Ketua Ir. Slamet Santoso, M.Sc Sekretaris 1 Mustamhadi Sekretaris 2 Mining Kristiana, AMd. Anggota 1. Prof. Drs. Darsono, M.Sc   2. Prof. Ir. Syarip 3. Prof. Dr. Ir. Agus Taftazani 4. Prof. Drs. Samin 5. Prof. Dr. Tri Mardji Atmono 6. Prof. Ir. Dwi Biyantoro, MS 7. Ir. Herry Poernomo, MT 8. Prajitno, S.Kom 9. Drs. BA. Tjipto Sujitno, MT 10. Ir. Gede Sutresna Wijaya, M.Eng 11. Drs. Djoko Slamet Pujoraharjo 12. Budi Setiawan, ST 13. Bambang Siswanto, S.Si. 14. Endro Kismolo, ST 15. Jumari, SST 16. Eko Priyono, ST. 17 Sri Wasito

Kompetensi Sumber Daya Manusia *Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu program. *Berdasarkan data terakhir (31 Maret 2016) jumlah pegawai PSTA 260 orang dengan klasifikasi kepangkatan menurut: 1. I 1 Orang 2. II 34 3. III 169 4. IV 56

1. S3 5 orang 2. S2 15 3. S1/D4 7 4. D1-D3 64 5. SLTA 63 6. SLTP 7. SD Tingkat Pendidikan:

No Tingkat Pendidikan Jumlah Fungsional 1 S3 5 Utama 18 2 S2 Madya 44 3 S1 105 Muda 19 4 D3 56 Pertama 11 Lainnya 76 Terampil 66 Umum 102 260

Memiliki kualifikasi sebagai peneliti utama tercatat 1. Peneliti 50 Orang 2. Pranata Nuklir 82 3. Pengawas Radiasi 3 4. Teknisi Litkayasa 2 5. Dokter 6. Pranata Humas 7. Umum 117 8. Amdal 1 Tenaga Fungsional: Memiliki kualifikasi sebagai peneliti utama tercatat sebanyak = 15 orang (7 orang diantaranya merupakan Profesor Riset), peneliti madya = 19 orang, peneliti muda = 2 orang dan peneliti pertama = 14 orang.Jabatan Fungsional 2016.xls

Permasalahan Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia PSTA-BATAN memiliki SDM dengan kompetensi dalam litbang iptek nuklir, dengan berbagai latar belakang pendidikan formal yang relevan dan tersebar dalam berbagai jenjang fungsional yang ada. Akan tetapi dalam perkembangannya, seiring dengan bertambahnya usia SDM serta adanya kebijakan zero growth dan moratorium PNS oleh pemerintah pusat, rekruitmen SDM yang dilakukan oleh PSTA-BATAN menjadi kurang optimal. Kelemahan ini kalau tidak segera diatasi dapat menjadi masalah di masa mendatang, terutama berkaitan dengan keberlanjutan kapasitas dan kualitas kompetensi SDM. Untuk itu, perlu dibuat suatu fungsi pembinaan SDM secara berjenjang dan sistem manajemen SDM secara terpadu. Kondisi tenaga fungsional Pembinaan tenaga fungsional dalam bentuk piramida fungsional terbalik, masih kekurangan peneliti pertama dan muda. Upaya peningkatan efektifitas kepemimpinan masih terbatas pada program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui anggaran PUSDIKLAT. 3. Pemetaan SDM Iptek masih terbatas hanya pada analisis jabatan, masih berdasarkan potret (existing), belum berdasar pada informasi jabatan dan analisis beban kerjaBATAN 4. Syarat Pendidikan (Sesuai PERKA BATAN No. 7 Tahun 2013)

Menilai karya tulis ilmiah seluruh jabatan fungsional tersebut baik yang terbit maupun yang belum terbit;Prosedur Penilaian Makalah.pdf 2. Menilai usulan angka kredit seluruh jabatan fungsional di PSTA Berdasarkan Pedoman Penilian Jabatan Fungsional Yang Ada

MATUR NUWUN