Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Penjaminan Mutu Pendidikan
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
Program Keahlian Ganda (PKG)
Pemaparan Hasil FGD STANDAR PROSES
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
Profesional, Terpercaya, Terbuka
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
KABUPATEN/KOTA MELALUI KEMITRAAN BERSAMA MEMBANGUN
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN PAUD DI SUB.BAGIAN PTP TAHUN 2017.
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Kebijakan implementasi
1 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 ”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Hasil Diskusi Komisi : 1

TIM KOMISI 1 TEMA: PAUD DAN DIKMAS DALAM MENCERDASKAN MASYARAKAT Ketua Komisi : Harris Iskandar, P.Hd Koordinator Perumus : Dr. Wartanto Tim Perumus : Drs. H. Masharun Ghazalie, M.M. Drs. Nataniel Solissa Ruslan Mattoreang, S.Sos., M.Pd. Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd., M.Si. Drs. Hanafi, M.M. Eko Sumardi Ir. Sri Rahayu Asih Subekti, M.M. Drs. Bernadus Beda Keda, M.A.P. Drs. Sarjito Drs. Putut Rijatmiko, M.M. Anggota Komisi : 130 Anggota Komisi yang Hadir : 92 Anggota Komisi yang Tidak Hadir : 38

SUB-TEMA Upaya Daerah Meningkatkan Akses dan Mutu PAUD dan Dikmas Strategi Pemda dan Masyarakat Untuk Menguatkan Keluarga dalam Menjamin Keberhasilan Pendidikan Anak Membangun dan Meningkatkan Tata Kelola dan Pelibatan Publik Pada Setiap Program PAUD & Dikmas Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev

HASIL DISKUSI KOMISI 1

SUB-TEMA 1 : Upaya Daerah Meningkatkan Akses dan Mutu PAUD dan Dikmas No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Masih banyaknya lembaga PAUD dan Dikmas belum memenuhi standar pelayanan Minimal (SPM) dan terakreditasi 1. Sosialisasi SPM 2. Pembinaan Kelembagaan dan Pemenuhan syarat akreditasi 3. Pengalokasian biaya pelaksanaan akreditasi 1. Pemerintah Pusat 2. Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota 3. Organisasi Profesi 4. BAN PNF 5. Balai dan PP PAUD Dikmas 2 Mayoritas PTK PAUD dan Dimas belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi Pemberian biaya pendidikan S1/D4 Peningkatan kompetensi melalui Diklat, workshop, seminar Kerjasama Pemda dengan LPTK 1. Ditjen GTK 2. Pemda 3. Organisasi Mitra 4. Balai-balai dan PP PAUD Dikmas 5. LPTK 6. PerguruanTinggi 3 Terbatasnya dukungan dana (sarpras, penghargaan dan perlindungan) Penyediaan anggaran APBD dan alokasi dana desa 2. Bantuan CSR 3. Regulasi Penguatan Program 2. Pemda (provinsi dan Kab/Kota) 3. DUDI 4. Pemerintah Desa

Unit Kerja/ Stakeholder Terkait SUB-TEMA 2 : Strategi Pemda dan Masyarakat Untuk Menguatkan Keluarga dalam Menjamin Keberhasilan Pendidikan Anak No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Belum adanya Regulasi di daerah tentang pendidikan keluarga Penyusunan Regulasi Sosialisasi Regulasi Pengawasan Kepala Daerah DPRD DUDI Pend Kel Forum 2 Belum Optimalnya Keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam peningkatan kuantitas & Kwalitas Pendidikan anak. Sosialisasi Pendidikan Keluarga Pembentukan POKJA Pemberian Apresiasi SKPD Terkait Ormas Peduli Pendidikan Bunda PAUD DUDI 3 Belum maksimalnya peran media teknologi informasi dan komunikasi dalam pembudayaan pendidikan keluarga Publikasi Membangun Kemitraan Layanan Komunikasi Media Humas / Kominfo Komite Sekolah Dewan Pendidikan Himpaudi GTK

Unit Kerja/ Stakeholder Terkait SUB-TEMA 3 : Membangun dan Meningkatkan Tata Kelola dan Pelibatan Publik Pada Setiap Program PAUD & Dikmas No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Masih kurangnya penataan kelembagaan PAUD & Dikmas   Membuat regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD & Dikmas Melakukan sosialisasi dan publikasi tentang regulasi penyelenggaraan PAUD & Dikmas Melakukan penajaman anggaran dalam penyusunan prioritas program kerja bidang PAUD & Dikmas Kementerian/Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota TPAD Wartawan/Media Tokoh Masyarakat/ Agama/Budaya/Adat Pemerintah Desa Asosiasi profesi LPTK Ditjen GTK LSM DUDI 2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta sarana dan prasarana dibawah standar SPM dan SNP Peningkatan dan Pemberdayaan SDM Pemanfaatan fasilitas publik (Sekolah, Tempat Ibadah, Balai Pertemuan dan Lain-Lain) Mengundang Tokoh-Tokoh untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada Pendidik & Tenaga Kependidikan 3 Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD & Dikmas Melakukan publikasi terkait keterbukaan informasi program PAUD & Dikmas kepada masyarakat Mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan PAUD & Dikmas Mengikutsertakan pengawasan penyelenggaraan program PAUD & Dikmas

TERIMAKASIH