Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
ANALISIS BEBAN KERJA DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PNS TAHUN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
(Kepala Biro Kepegawaian)
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Analisis Kesenjangan Jabatan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
Kebijakan Perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
Rencana Strategis Tahun
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA”
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Implementasi Penataan
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
SINERGITAS PERENCANAAN
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PUSRENPEGFOR BKN (GANTI)
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Transcript presentasi:

Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2015 Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah

Latar Belakang Pelaksanaan Perda 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan manajemen ASN harus menerapkan prinsip merit, sehingga ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi memiliki kewajiban untuk mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Penyusunan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

PENGERTIAN Penataan PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata.

Sumber Daya Manusia Jumlah Penduduk Provinsi DKI = 10.187.595 BKD = 233 (Data Juli 2015) PNS = 69.054 (Data Juli 2015) PTT = 1.920 (Data Juli 2015) S= 70.974 JABATAN TOTAL Eselon 5.974 JFT 33.808 JFU 29.272 Total 69.054 Jumlah Penduduk Provinsi DKI = 10.187.595 (Data November 2011)

8 Area Perubahan 9 Program Percepatan RB Organisasi Keterkaitan Grand Design RB (Perpres 81/2010) Dengan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan SDM Aparatur 8 Area Perubahan 9 Program Percepatan RB GRAND DESIGN RB PERPRES NO. 81/2010 AUDIT/ EVALUASI ORGANISASI K/L Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-government) Penyederhanaan Perizinan Usaha Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri Organisasi 2. Tata Laksana 3. Peraturan Perundang- undangan 4. SDM Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Pola Pikir dan Budaya Kerja ANALISA JABATAN & ANALISISBEBAN KERJA ROAD MAP RB PERMENPAN NO. 20/2010

KEBIJAKAN KEBUTUHAN SDM APARATUR MORATORIUM ASN 2015-2019 PENATAAN ORGANISASI PENATAAN SDM APARATUR PROFILING - K1-K2-K3 KEKURANGAN - DISTRIBUSI – REALOKASI – REKRUT BARU PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN EFETIF EFISIEN KEBUTUHAN PENAMBAHAN PEGAWAI KEBUTUHAN PENGURANGAN PEGAWAI MORATORIUM ASN 2015-2019 Penurunan jumlah pegawai sejak 2012 Distribusi pegawai tidak merata 1 4 Belanja aparatur terus meningkat Batas Usia Pensiun (BUP) 2014-2018 2 5 Proporsi Jabatan Fungsional Umum yg tinggi Peningkatan kebutuhan pelayanan publik 3 Zero Growth secara Nasional 6 Secara Instansional menggunakan 3 pola: Growth, Zero Growth, Minus Growth

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENGHITUNG JUMLAH PEGAWAI TEPAT ANALISIS BEBAN KERJA PENATAAN PEGAWAI ORGANISASI KUANTITAS, KUALITAS, KOMPOSISI , DAN DISTRIBUSI PEGAWAI

Menyusun Informasi Jabatan PERSIAPAN PENATAAN ANALISIS JABATAN Informasi Jabatan : Uraian Jabatan Syarat Jabatan Peta Jabatan dan Kekuatan Pegawai Tidak Ada Menyusun Informasi Jabatan Ada Peninjauan Kembali

Analisis Kesenjangan Jabatan Redistribusi dan Pengembangan Pegawai ASPEK-ASPEK PENATAAN Profil Pegawai Penyusunan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja  Cross-Check  Analisis Kesenjangan Jabatan Redistribusi dan Pengembangan Pegawai

Aspek-aspek Penataan (Lanjutan) J F U Perencanaan Pengembangan PNS. J F T KOMPOSISI PROSES J F U Perencanaan Pengembangan PNS. Pola rotasi dan pengangkatan dalam Jabatan Nonstruktural. Sistem Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural berbasis Merit.

Metode Pelaksanaan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan PNS untuk Penataan PNS, mencakup: Penyusunan Kebutuhan PNS Informasi Jabatan Peta Jabatan Perencanaan Formasi Pegawai Perencanaan Redistribusi dan Pengembangan Pegawai Analisis Kesenjangan antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Analisis Kategorisasi Aspek Kuantitas (Lebih, Sesuai atau Kurang), dan Kualitas (Rencana Pengembangan Pegawai ) Referensi , mencakup : Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Uraian Tugas Profil Daerah (Potensi, APBD, Renstra)

Metode Pelaksanaan (Lanjutan) Penataan Jabatan Administrasi dan Fungsional : Analisis kebutuhan jabatan terkait dengan komposisi dan distribusi PNS. Analisis Kesenjangan antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS untuk jabatan administrasi dan pengawas terkait dengan kesesuaian dalam jabatan. Analisis tindak lanjut atas hasil analisis terhadap kebutuhan pegawai pada tingkat instansi, unit organisasi, dan jabatan. Penataan Tenaga Guru dan Kesehatan : Analisis tindak lanjut hasil kategorisasi Aspek Kuantitas PNS dalam kerangka Perencanaan Redistribusi dan Kebutuhan Pegawai. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Penataan PNS. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Penataan PNS secara keseluruhan.

ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN (2) Unit Kerja : Dinas X Nama Pegawai : Mawar, SE Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Program No Syarat Jabatan Profil Pegawai Analisa Kesenjangan Sesuai/ Belum Sesuai Tindak Lanjut Unsur Uraian 1 2 3 4 5 6 Pendidikan D.III Ekonomi/Manajemen S.1 Ekonomi Sesuai - Diklat Diklat PIM IV Diklat Perencanaan Program Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Manajemen Proyek Diklat Manajemen Perpustakaan Belum Sesuai Mengikuti Diklat PIM IV Mengikuti Diklat Perencanaan Program Pengalaman Jabatan Minimal 2 tahun di bidang perencanaan program Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan di SKPD Y selama 2 tahun Kasubbag Perencanaan dan Program di SKPD Z selama 2 tahun Keahlian Mampu menyusun rencana program kerja Mampu menyusun manajemen proyek Keterampilan Mengoperasikan komputer

ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN (1) Unit Kerja : Badan X Nama Pegawai : Drs. Budi, MM Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai No Syarat Jabatan Profil Pegawai Analisa Kesenjangan Sesuai/ Belum Sesuai Tindak Lanjut Unsur Uraian 1 2 3 4 5 6 Pendidikan S1 Manajemen/ Administrasi /Psikologi S2 Manajemen Sesuai - Diklat Diklat PIM III Diklat Perencanaan Pengembangan PNS Diklat Analisis Jabatan Belum Sesuai Mengikuti Diklat PIM III Mengikuti Diklat Perencanaan Pengembangan PNS Pengalaman Jabatan Minimal 2 tahun di bidang pengembangan pegawai, dan/atau Pernah menduduki jabatan Kasie Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kasie Penyusunan Perencanaan Pengembangan selama 4 tahun Keahlian Mampu mendesain rencana pengembangan pegawai dengan tepat Mampu menyusun informasi jabatan Keterampilan Mengklasifikasi data kebutuhan pengembangan pegawai Mengelompokkan data profil PNS

Sekian dan Terima Kasih