OLEH : RADEN SUHARTIYANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
KPPN Lhokseumawe November 2012
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara Pada Bank/Pos Persepsi Tanjungbalai, 24 Oktober 2013.
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pembiayaan Pembangunan
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Kementerian Keuangan RI
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
PENATAUSAHAAN PNBP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
REVIEW BANK OLEH : RITA SUSILOWATI.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
Pembiayaan Pembangunan
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2018 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal.
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

OLEH : RADEN SUHARTIYANA PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 OLEH : RADEN SUHARTIYANA

LATAR BELAKANG Per 37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014

DASAR HUKUM UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran BLU PMK Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA

PENERIMAAN NEGARA NO PERIODE PENERIMAAN BATAS WAKTU PELIMPAHAN DAN HARUS SUDAH DITERIMADI REKENING SUBRKUN/DIT PKN PENYAMPAIAN LHP 1 19 – 31 DES 2014 SETIAP HARI KERJA PUKUL 17.30 WIB PUKUL 18.00 WIB 2 31 DES 2014 PUKUL 15.00 – 24.00 DIBUKUKAN TGL 31 DES 2014 02 JAN 2015 PUKUL 09.00 WIB DIBUKUKAN TGL 02 JANUARI 2015 PUKUL 10.00 WIB PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA TANGGAL 2 JAN 2015 TERMASUK PENERIMAAN NEGARA YANG BELUM MEMPEROLEH NTPN NAMUN TERCATAT DALAM REKENING KORAN

PENERIMAAN NEGARA - PBB NO PERIODE PENERIMAAN BATAS WAKTU PELIMPAHAN KE BO III PBB PENYAMPAIAN LHP 1 19 – 31 DES 2014 SETIAP HARI KERJA PUKUL 16.30 WIB PUKUL 18.00 WIB 2 31 DES 2014 PUKUL 15.00 – 24.00 DIBUKUKAN TGL 31 DES 2014 02 JAN 2015 PUKUL 09.00 WIB DIBUKUKAN TGL 02 JANUARI 2015 PUKUL 10.00 WIB PASAL 6 PASAL 8 PASAL 9

PENERIMAAN NEGARA - PBB PASAL 7 NO PERIODE PENERIMAAN BATAS WAKTU PELIMPAHAN DARI BO III PBB KE SUBRKUN PENYAMPAIAN LHP 1 19 – 29 DES 2014 TANGGAL 29 DES 2014 PUKUL 17.30 WIB PUKUL 18.00 WIB 2 30 & 31 DES 2014 SETIAP HARI PUKUL 17.30 WIB

KETERLAMBATAN/ KEKURANGAN PELIMPAHAN KE SUBRKUN/ BO III, DIKENAKAN DENDA SEBESAR 1‰ PER HARI SANKSI DENDA PASAL 12 (termasuk hari libur dari jumlah yang kurang/ terlambat dilimpahkan minimal Rp 5000,-)

KEBUTUHAN DANA GAJI BULAN JAN 2015 DISAMPAIKAN KE DIT PKN TANGGAL 30 DES 2014 PALING LAMBAT PUKUL 16.00 WST PASAL 33 TRANSFER DANA KE BO II UNTUK PEMBAYARAN GAJI JAN 2015 DILAKUKAN PADA TANGGAL 02 JANUARI 2015 TSA PASAL 34

KETENTUAN LAIN-LAIN TERKAIT PENYELESAIAN PEKERJAAN REKANAN YANG MELEBIHI TANGGAL 23 DES 2014 2. SATKER MEMBUAT SURAT KUASA PENCAIRAN JAMINAN DI-TTD OLEH BANK 1. CV HARUS MEMBUAT JAMINAN BANK GARANSI DALAM HAL PEKERJAAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% HINGGA AKHIR MASA KONTRAK KEPALA KPPN MENGAJUKAN KLAIM PENCAIRAN BANK GARANSI UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA PASAL 24 DALAM HAL BANK TIDAK BERSEDIA MENCAIRKAN JAMINAN/GARANSI BANK SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD, UNTUK TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA KPPN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA PENJAMINAN/GARANSI ATAU SEGALA BENTUK PENJAMINAN DARI BANK UMUM BERSANGKUTAN

PERPANJANGAN WINDOW TIME (BO I) Terhitung mulai tanggal 10 November 2014

TERIMAKASIH