Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.
Pembiayaan Pembangunan
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Nilai dan rekomendasi sakip
Format Isian Data Pelaporan Kegiatan
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH : SURACHMIN, SH
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pembiayaan Pembangunan
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012 PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan pada acara : Sosialisasi LAKIP Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012

LAPORAN KEUANGAN Pengertian Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UU No 17 Tahun 2003 UU No 1 Tahun 2004 PP No 8 Tahun 2006 PP No 71 Tahun 2010 PerDirjen Perbendaharaan No 65 Tahun 2010

UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Prinsip pertanggung jawaban (Responsibility Center ) Prinsip Perbandingan, Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode periode lain atau unit lainnya Prinsip Akuntabilitas Prinsip Manfaat

LAPORAN KINERJA Pengertian Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INPRES No. 7 Tahun 1999 SK LAN No. 589 Tahun 1999 SK LAN No. 239 Tahun 2003 KMA No. 489 Tahun 2000 KMA No.507 Tahun 2003 PMA No. 21 Tahun 2006 Intruksi MA No.1 Tahun 2003 Intruksi MA No.2 Tahun 2006

PRINSIP PENYUSUNAN AKIP Pertanggung jawaban Prioritas Manfaat

UNSUR LAPORAN KINERJA Ringkasan ouput dari masing-masing kegiatan Hasil yang dicapai dari masing-masing program (menurut PP no 8 Tahun 2006)

OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN WTP (Unqualified Opinion) WDP (Qualified Opinion) Tidak Wajar (Adversed Opinion) Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

PENILAIAN ATAS AKUNTABILITAS KINERJA No Gradasi Penilaian Permenpan 35 /2011 Permenpan 25/2012 1 AA Memuaskan 2 A Sangat Baik 3 B Baik 4 CC Cukup Baik Cukup 5 C Agak Kurang Kurang 6 D Sangat Kurang

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA No Gradasi Penilaian Permenpan 35 /2011 Permenpan 25/2012 38 CC Cukup Baik Cukup

BENCHMARKING LAKIP KEMENPAN VS KEMENAG TAHUN 2011 No Daftar Isi Kemenpan Kemenag BAB I Pendahuluan Ada A. Latar Belakang - B. Kedudukan, Tupoksi C.Aspek Strategis D. Struktur Organisasi E. Sistematika Penyajian BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. RPJMN 2010-2014 B. Renstra Tahun 2010-2014 C. Penetapan Kinerja Tahun 2011 Ada * BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 A. Pengukuran Capaian Kinerja Th 2011 B. Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV Penutup A. Simpulan B. Saran *= penjelasan atas sasaran strategis dg pendekatan per progam

KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN VS LAPORAN KINERJA Akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan disusun bersama-sama dengan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja K/L Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja, karena dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan data tentang Akuntabilitas Keuangan Ketidakwajaran penyajian Akuntabilitas Keuangan berdampak pada ketidakwajaran dalam penyajian Akuntabilitas Kinerja Laporan akuntabilitas keuangan (audited) digabungkan dengan laporan akuntabilitas kinerja (evaluated) disampaikan kepada Presiden

KENDALA Belum selarasnya peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Adanya duplikasi kelembagaan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Belum seragamnya format yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

SOLUSI Perlunya diadakan penyelarasan antar berbagai peraturan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejelasan tentang lembaga yang menangani tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Penyeragaman Format dalam menyusun Laporan Akuntabiltas Kinerja

TERIMA KASIH