Sebelum menjalaninya ingat: 1. Niatkan pembuatan Akte ini untuk kebaikan bukan untuk kejelekan. 2. Mulailah hari-hari menjalaninya dengan BASMALAH dan.

Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
MEKANISME e-Registration
Pelayanan perekaman KTP-el menggunakan perangkat statis yang on-line
SYARAT-SYARAT USULAN KEPEGAWAIAN
SOSIALISASI BIDANG PENCATATAN SIPIL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN SISWA BARU
BAGI GURU PNS 1. Form S06a dari akun PTK yang telah ditandatangani oleh PTK pemohon NUPTK (asli)  2. Form S07 (Pakta Integritas) dari akun sekolah, yang.
JADWAL PENGAJUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Prosedur Pernikahan di Indonesia
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENATAUSAHAAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Oleh Moh. Ikrar Udin, S.Kom TEMANGGUNG, 26 AGUSTUS 2014.
PERSYARATAN USULAN KARPEG
SKPP SK Pensiun ( Pensiun, Duda/Janda, Mutasi ) Legalisir Kepsek
SOSIALISASI SITU.
PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA
Pelayanan perekaman KTP-el menggunakan perangkat statis yang on-line
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
ALUR BPHTB Kepala Bag.Pemerintahan & Otonomi Daerah melakukan pemeriksaan berkas validasi dan membubuhi paraf untuk selanjutnya disampaikan kepada petugas.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
INDEX JADWAL PPDB REGULER ATURAN DAN KETENTUAN HAL –HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SELESAI.
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
ALUR MENGURUS SURAT PINDAH
ALUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
ALUR AKTA PERKAWINAN.
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK V5)
Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BAGAN ALIR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DAERAH
ALUR AKTA PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK
PEMBATALAN PERKAWINAN
ALUR AKTA KEMATIAN.
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
NO PRODUK LAYANAN PERSYARATAN WAKTU
PERKAWINAN CAMPURAN.
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
BESUK KIAMAT Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian.
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
MEKANISME e-Registration
kaRTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN)
31 ELEMEN DATA KEPENDUDUKAN dalam SIAK-th. 2009
BAGAN TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PHI
Yes No Yes No. Surat Permohonan SIUP AKTE Perusahaan & Perubahannya SK Kehakiman NPWP Perusahaan UU No 7 Lama ( Perpanjangan )
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Formulir Permohonan 2. Persetujuan Suami/Istri 3. Keterangan Jaminan 4. Surat Kuasa Agunan 5. Surat Keterangan Ahli Waris 6. Surat Kuasa Menjual Agunan.
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
PROGRAM DAN INOVASI PELAYANAN ADMINDUK DI KAB SUMEDANG
STANDARD DOKUMEN KEPEGAWAIAN CPNS 2019
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Institut Kewarganegaraan Indonesia Petugas Registrasi Pencatatan Sipil Penduduk WNI.