MANAJEMEN BIROKRASI PERUSAHAAN MILIK NEGARA (Bureaucratic Management of Publicly Owned Enterprises)

KELOMPOK 4 TBP KELAS B CHRISTYAN SURYA C. B. (135030100111077) IHSAAN ZAIN PUTRA (135030100111085) MUHAMMAD TAUFIQ AFAN (135030101111104)

Ketidakpraktisan Kontrol yang Serba Pemerintah Sosialisme = tidak praktis  kaum sosialis akan kekurangan alat intelektual yang diperlukan dalam perencanaan & perancangan ekonomi  perhitungan ekonomi Ada kerancuan tentang tolok ukur keberhasilan pembangunan  menguntungkan, merugikan, kinerjanya buruk? Sosialisme menghasilkan kekacauan yang sempurna!

Kaum Marxis keberatan akan hal itu: “Masalah perhitungan ekonomi bukanlah masalah yang paling serius dari sosialisme!” Profesor & penulis sosialis di Rusia & negara Barat menyarankan skema untuk perhitungan ekonomi di bawah sosialisme  Skemanya terbukti palsu Kaum sosialis gagal dalam upayanya menolak kecaman bahwa tidak ada perhitungan ekonomi yang layak dalam sistem sosialisme

Pemerintahan sosialis terpacu untuk menggunakan faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang yang paling dibutuhkan, lalu mengorbankan produksi barang yang kurang dibutuhkan Ketidaklayakan perhitungan ekonomi itu menjadikannya mustahil untuk mengetahui metode mana yang digunakan untuk memproduksi barang-barang bernilai ekonomis

Pemerintahan sosialis Rusia dan Jerman berjalan di sebagian besar dunia yang berpegang teguh pada ekonomi pasar Mereka berada di posisi di mana perhitungan ekonomi mereka sesuai dengan harga yang terbentuk di luar negeri Mereka mampu mengkalkulasi, melakukan pembukuan, membuat rencana-rencana

Perusahaan Milik Negara di dalam Ekonomi Pasar Sama seperti perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah (pusat/daerah) di negara yang berada di bawah manajemen pasar bebas  Perhitungan ekonomi tidak menawarkan banyak kesulitan

Apakah perusahaan milik pemerintah layak dikelola dengan cara yang sama seperti perusahaan swasta? Tak perlu dipertanyakan Namun, fakta: “Para pejabat perusahaan milik pemerintah cenderung menyimpang secara aturan dari sistem profit.”  perusahaan tidak berjalan dari sudut pandang pencapaian keuntungan, pencapaian tugas-tugas lainlah yang lebih penting

anggaran pembayar pajak Jika perusahaan milik pemerintah mengalami kerugian/mendapat sedikit keuntungan, KEMEROSOTAN anggaran pembayar pajak Begitu suatu usaha tidak lagi beroperasi di bawah motif keuntungan, prinsip-prinsip lain harus diadopsi untuk pelaksanaan segala urusannya

“Tugas badan usaha milik publik adalah membuat pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.” Apa maksudnya? Siapa yang menilai pelayanan bermanfaat atau tidak? Bagaimana kita tahu biaya pelayanan yang dianggarkan tidak diberikan terlalu besar? Layaknya perusahaan swasta, masalah ini diselesaikan oleh sikap masyarakat  Pelayanan bermanfaat = masyarakat bersedia untuk membayar biaya pelayanan itu Jika perusahaan milik negara berjalan tanpa melihat keuntungan, perilaku masyarakat tidak lagi menyediakan kriteria kegunaannya Jika pemerintah tetap nekad menjalankan badan usahanya, bagaimana mungkin kriteria dapat ditemukan dari kegunaan pelayanan yang diberikan?

Kemunculan defisit ≠ bukti kegagalan Takdir perusahaan swasta: kegiatan operasional selalu rugi = tiada cara untuk bisa memperbaiki situasi itu (bangkrut)  bukti bahwa konsumen menolak perusahaan tersebut Beda dengan perusahaan milik negara, Kemunculan defisit ≠ bukti kegagalan Pengelola tidak bertanggung jawab akan hal itu Jika pemerintah membatasi campur tangannya dengan meninggalkan segala sesuatunya kepada pengelola, hal itu akan memberi pengelola kekuatan penuh untuk “menarik” dana kas perusahaan = penyalahgunaan kekuasaan!

Namun, masalah kita kali ini tidak ada hubungannya dengan perlunya mencegah pengelola perusahaan dari penyalahgunaan pidana kekuasaannya Asumsi kita = pemerintah telah menunjuk pengelola yang jujur dan efisien Pengelola selalu tahu bagaimana ia bisa meningkatkan pelayanan yang disediakan selama anggaran yang diperlukan tersedia; setiap pelayanan mampu ditingkatkan dengan meningkatkan pengeluaran

Pemerintah cari cara untuk meningkatkan kualitas & kuantitas pelayanan yang diberikan serta komoditi yang dijual  Keluarkan instruksi mengenai metode yang akan diterapkan dalam pembelian faktor material produksi, pengangkatan & penghargaan pegawai Untung & rugi tidak dijadikan kriteria keberhasilan/kegagalan manajemen, maka satu-satunya cara agar pengelola bertanggung jawab untuk “atasannya” (unit perbendaharaan) adalah membatasi keleluasaannya dengan peraturan tertulis & tidak tertulis

Kriteria manajemen yang baik bukan berdasarkan persetujuan dari pengguna pelayanan, tetapi berdasarkan kepatuhan akan seperangkat aturan birokrasi. Posisi pengelola bukan seperti seorang eksekutif di sebuah perusahaan yang berorientasi keuntungan tapi seperti pegawai negeri sipil pada umumnya. Aturan tertinggi manajemen adalah tunduk kepada aturan birokrasi MANAJEMEN BIROKRASI!

TERIMA KASIH!

Pertanyaan Apa yang harus dilakukan Pemerintah agar seluruh peraturan (tertulis/tidak tertulis) yang mereka buat benar-benar dipatuhi oleh pengelola BUMN? (Aditya Afif P. kel. 1) Seperti apa bentuk kontrol pemerintah terhadap BUMN yang ada di Indonesia? (Siti Indarwati kel. 2)