SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
Surabaya, DESEMBER 2014 PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
Kantor Regional XII Pekanbaru
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ALIH STATUS PNS SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

DASAR PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BKN UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyerahan Urusan Pemerintahan Konkuren BKN Bidang Pendidikan Menengah Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A & B Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan Bidang metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan) Bidang penyuluh/petugas Lapangan KB Bidang penyuluh perikanan nasional Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan Urusan pemerintah umum

Substansi Peraturan Kepala BKN tentang Pengalihan PNS Kriteria PNS/ pejabat yang dialihkan; PNS yang dialihkan ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan tugas fungsi urusan yang diserahkan dan untuk pejabat fungsional harus tetap menduduki jabatan fungsional sebelum dialihkan; Pelaksanaan pengalihan ditetapkan 01 Oktober 2016; Pembebanan gaji dari PNS yang dialihkan pindah ke instansi baru mulai 1 Januari 2017; Pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang dialihkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2016 tetap dibayarkan Instansi lama; Prosedur pengalihan.

CONTOH DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA BKN CONTOH DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI ………………………, NO NAMA NIP TEMPAT TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN JABATAN TERAKHIR PANGKAT TERAKHIR PENDIDIKAN TERAKHIR UNIT ORGANISASI LAMA KETERANGAN GOL RUANG TMT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ………………………, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/ Sekretaris Daerah Provinsi*), ...................................................... NIP. Tembusan **): Direktur Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

CONTOH DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA BKN CONTOH DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI NO. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NAMA NIP TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN TERAKHIR PANGKAT/ GOL.RUANG/ TMT WILAYAH PEMBAYARAN NOMOR TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ PEJABAT YANG DITUNJUK,*) .................................

Badan Kepegawaian Negara BKN Badan Kepegawaian Negara