PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA (MKKI)  

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Advertisements

Hasil Konsensus Nasional RAKORNAS PDUI
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
PENDIDIKAN KEDOKTERAN DULU, KINI DAN MENDATANG
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
Kebijakan Kemdikbud dalam Peningkatan
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
LAM-PTKes Tim Borang AIPDiKI.
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA UHAMKA
Presentasi Calon Dekan FKG UNAIR
PROSES KERJA AKREDITASI
Progres Pengembangan Instrumen Akreditasi Spesialis Dokter dan Dokter Gigi Jakarta, 08 April 2015.
MUHAMMAD AKBAR Ketua Bidang Pendidikan PB IDI
RAPAT KOORDINASI LPMPSDM dengan GUGUS dan UNIT PENJAMIN MUTU
PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM STUDI BERBEASIS EVALUASI DIRI
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
TUMPANG TINDIH DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN KONSULTAN
PROSES KERJA AKREDITASI
Kajian Aspek hukum Lembaga Akreditasi Mandiri dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi   PB.IDI – MKKI.IDI.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALAHAYATI
ROADMAP PROFESI KEDOKTERAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL-PERGURUAN TINGGI Dewan Eksekutif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
Challenges In Medical Education Present and Future
TIM MKKI *) Diajukan pada : 1.Rapat Pleno Bersama MKKI-MPPK 15/02/2011
Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
Penguatan Networking untuk Peningkatan dan Pemberdayaan Alumni
PERAN IDI DALAM PROGRAM INTERSIP DISTRIBUSI DOKTER
Persiapan Program Internship 2 Juli 2009 Hotel Acacia Jakarta
PELAKSANAAN REFORMASI PERIJINAN DI
SOSIALISASI PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)
Komite Medis Workshop Penetapan Clinical Pathway RSCM, 28 Januari 2016
Kajian Dasar Internsip Dokter Indonesia M
N a m a : Dr. H. Masrip Sarumpaet, M.Kes
Persiapan Uji coba instrumen Kd dan Kg SPESIALIS 2015
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
Berda’wah via IDI: Why not?
PROSES RESERTIFIKASI DAN HERREGISTRASI
REGULASI AKREDITASI, FUNGSI SERTA TUJUAN SAPTO
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UGM
RENSTRA DEPARTEMEN ILMU BEDAH
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
Departemen Ilmu Bedah Bab II. Analisis Situasi.
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
UNIVERSITAS GADJAH MADA
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
BAB IV. Sasaran, Indikator, dan Program
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kapus Standarisasi dan Penjaminan Mutu Akademik LP2MP Undip
RAPAT KOORDINASI EVALUASI TAHUNAN TPMF DAN GPM 2017
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
Rangkuman Hasil Kongres
Skenario Ketersediaan Spesialis/Fellow/Sub-spesialis
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi KPA dan BANSM Jatim dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi di Provinsi Jatim 2019.
BAB IV SASARAN PROGRAM INDIKATOR
Prodi Magister Keperawatan
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
Sinergitas Pengelolaan Program Pascasarjana di Universitas Andalas
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
Transcript presentasi:

PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA (MKKI) 2009 - 2012  

MKKI periode kepengurusan 2009-2012 dengan Ketua terpilih pada MUKTAMAR IDI XXVII di Palembang yaitu Prof.Dr.Errol U.Hutagalung, SpOT, telah mendapat SK PB IDI No 064/PB/A.4/02/2010

Ketua : Prof.Dr.Errol U. Hutagalung, SpOT (K) SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2009-2012 Badan Penasehat: Dr.Merdias Almatzier, SpS (K), FAMM Prof.DR.Dr.Biran Affandi, SpOG (K), FAMM Prof.Dr.R.Sjamsuhidajat, SpB (K) Prof.DR.Dr.Farid A Moeloek, SpOG(K), FAMM Prof.DR.Dr.Akmal Taher, SpU (K) Ketua : Prof.Dr.Errol U. Hutagalung, SpOT (K) Wakil Ketua : Prof.Dr.Harmani Kalim, MPH, SpJP (K) Sekretaris : DR.Dr.Angela B.M.Tulaar, SpKFR (K) / Bendahara

Komisi Kurikulum /SpK/ Evaluasi Nasional : SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2009-2012 Komisi Akreditasi : Prof.Dr.Errol U. Hutagalung, SpOT (K) Prof. Dr.M.Djakaria, SpRad, SpOnkRad Prof.DR.Dr.Aryono D.Pusponegoro, SpBD Komisi Kurikulum /SpK/ Evaluasi Nasional : Dr.H.Soerarso Hardjowasito, SpB(K), SpBTKV Prof.Dr.Harmani Kalim, MPH,SpJP (K) Prof.DR.Dr.Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI,FINASIM Prof.DR.Dr. Bambang Supriyatno, SpA(K) DR.Dr.Aida SD Suriadiredja,SpKK(K)

Komisi CPD / IT / Rekruitmen : Prof.Dr. Wiwien Heru Wiyono, PhD Prof.DR.Dr.Soegiharto Soebijanto, SpOG(K) Prof. Dr.I. Oetama Marsis, SpOG(K) Badan Pekerja: Prof.DR.Dr. Tatang Bisri, SpAnKNA DR.Dr. Kusmarinah Bramono, SpKK(K) Prof.DR.Dr. Dede Kusmana, SpJP(K) Dr. Jan Prasetyo, Sp.KJ (K) Prof. Dr. Armen Muchtar, Sp. FK

PROGRAM KERJA Sejalan dengan Tugas dan Fungsi MKKI yang digariskan dalam AD/ART IDI thn 2006 pasal 34, maka MKKI mempunyai kewenangan menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran, mengkoordinasikan kegiatan kolegium kedokteran, mewakili IDI dalam pendidikan profesi bidang kedokteran, menetapkan program studi pendidikan profesi bidang kedokteran beserta kurikulumnya, menetapkan kebijakan dan pengendalian ujian nasional pendidikan profesi kedokteran, serta menetapkan kebijakan akreditasi pusat pendidikan dan rumah sakit pendidikan.

I.1. Pendidikan Dokter    I.1.1. Internship dan Uji Kompetensi (bagi sisa KIPDI II) : dengan sasaran Terbentuknya Komite Internship Dokter Indonesia (KIDI Pusat & Daerah) melalui KepPres. Saat ini telah terbentuk Komisi Bersama yang telah melaksanakan Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). KIDI Pusat telah berjalan, KIDI Daerah belum terbentuk pada beberapa wilayah. UKDI telah berlangsung, pelaksanaannya perlu dievaluasi.

I.1.2. Kebijakan Pendidikan Dokter : I.1.2.1.Partisipasi dalam penyusunan tanggapan tentang RUU DIKDOK   I.1.2.2. Menyusun Naskah tanggapan terhadap UU Pendidikan Tinggi

I.2. Pendidikan Dokter Spesialis I.2.1. Akreditasi Prodi Dr.Spesialis : dengan sasaran : - menghasilkan panduan akreditasi bersama dengan LAM / BAN PT, agar Kolegium dapat melaksanakan Akreditasi. Beberapa Kolegium telah melakukan “Internal Evaluation” menggunakan borang akreditasi dan anggaran masing-masing. Sampai saat ini belum ada panduan (borang) baku dari BAN PT, sedangkan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) sedang dibentuk. Bagi semua Kolegium Dokter Spesialis yang telah melakukan akreditasi (“internal evaluation”) akan diusahakan diberikan pengakuan akreditasi oleh DIKTI. - Bersama KKI telah melakukan visitasi pada beberapa Prodi Baru. Bersama KKI dan para stakeholder lainnya telah melakukan bahasan bahasan final Draft Buka Tutup Prodi Dokter Spesialis, dan telah ada Perkonsil disahkan oleh KKI

I.2. Pendidikan Dokter Spesialis I.2.2. Pencabangan Ilmu : Telah melakukan mediasi penyelesaian beberapa masalah pelaksanaan cabang ilmu yang sama oleh beberapa Profesi Dokter Spesialis.

I.3. Adaptasi Dokter / Dokter Spesialis : Dokter Spesialis lulusan luar negeri yang telah melakukan akreditasi terdiri dari: 14 Dr Sp OBSGIN; 8 Dr Sp Anestesi; 32 Dr Sp Anak; 24 Dr Sp Penyakit Dalam; 1 Dr Sp Saraf; 3 Dr Sp Bedah; 9 Dr Sp Kulit dan Kelamin; 2 DrSpBTKV; 1 DrSp Radiologi; 2 DrSp Mata; 3 DrSp Jantung; 2 DrSp THT; 1 DrSp Urologi; 1 DrSp Pulmonologi; 1 DrSp Orthopedi; 32 Dokter Umum. KKI telah menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Adaptasi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis WNI lulusan Luar Negeri

I.4. Pendidikan Dokter Sub Spesialis : Telah menyusun Naskah Akademik Pendidikan Dokter Spesialis / Konsultan dan telah mensosialisasikannya dalam rapat-rapat MKKI maupun KKI. Saat ini sedang dalam proses penyusunan Perkonsil KKI.

II. Organisasi II.1. Pembentukan Kolegium Baru : MKKI bersama dengan KKI telah menyusun Peraturan KKI tentang Pembentukan Kolegium Baru dan Program Studi Baru  II.2. Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Kolegium : Beberapa Kolegium telah mulai melakukan “benchmarking” dengan mitranya di luar negeri. II.3. Her-registrasi : Mencapai kesepakatan bersama dengan MP2K dan PB IDI serta KKI tentang her-registrasi bagi Dokter Spesialis melalui Kolegium yang difasilitasi MKKI langsung ke KKI. Untuk her-registrasi 2015 telah disiapkan dengan sistim online.

III. Database / Online : Target program Portal MKKI dibagi menjadi dua yaitu : 1. Program tahap I : Pembangunan Web MKKI terintegrasi 2. Program tahap II : Pelaksanaan Online System bagi seluruh kolegium dengan fasilitasi halaman kolegium di Portal MKKI

Target Program Target program Portal MKKI dibagi menjadi dua yaitu : 1. Program tahap I : Pembangunan Web MKKI terintegrasi 2. Program tahap II : Pelaksanaan Online System bagi seluruh kolegium dengan fasilitasi halaman kolegium di Portal MKKI 2010 2011 2012 Develop System 50% Kolegium 100% Kolegium PROG. TAHAP I PROG. TAHAP II

Fitur Portal MKKI untuk Area Publik adalah : 1. Berita 2. Info kegiatan CME 3. Data Penyebaran Dokter 4. Center Pendidikan Program Studi 5. Informasi lain terkait Pendidikan Kedokteran, seperti : biaya pendidikan, jadwal penerimaan mhsw baru, dll

Fitur Portal MKKI untuk Area Privat adalah : 1. Aplikasi data anggota 2. Aplikasi data PPDS 3. Chart penambahan anggota 4. Chart penambahan PPDS 5. Aplikasi data CPD untuk Resertifikasi 6. Fitur informasi & komunikasi bagi PPDS (pengembangan)

Perkembangan : 1. Hampir seluruh admin kolegium telah melakukan aktivasi dengan menggunakan “Username” dan “Password” yang telah diberikan. 2. Baru 13 Kolegium yang aktif memasukkan data di halaman kolegium masing- masing.

Kendala Di tingkat MKKI : 1.Kendala biaya maintenance dan pengembangan 2.Memperoleh basic data yang valid sebagai data awal portal  Di tingkat Kolegium sebagai user : 1.Kesulitan eksport data lama ke aplikasi 2.Data di departeman center pendidikan tidak secara periodik dilaporkan. Hal ini disebabkan belum ada dasar aturan yang kuat mengatur pengelolaan data antara kolegium dengan departemen program studi spesialis. 3. Kendala di perangkat komunikasi (banyak kolegium yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli komputer,, pengadaan jaringan internet, menggaji staf admin,dll) 4. Integrasi data dengan kolegium yang perhimpunannya sudah memiliki aplikasi online masih dalam proses.  

IV. Kegiatan lain Menghadiri dan berpartisipasi pada berbagai kegiatan yang melibatkan MKKI