sebagai bank sentral bahan - 5 BANK INDONESIA sebagai bank sentral bahan - 5 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Bank Sentral Republik Indonesia Bank Indonesia (dahulu disebut de Javasche Bank) memiliki satu tujuan untuk mencapai & memelihara kestabilan nilai rupiah. Berdiri 1 Juli 1953 Website : http://www.bi.go.id Percetakan : pt. peruri Gubernur BI : Darmin Nasution (2010-2015) : Agus Martowardojo (2013-2018) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Bank Sentral Republik Indonesia Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya : Menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter Mengatur & menjaga kelancaran sistem pembayaran Mengatur & mengawasi perbankan di Indonesia http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Status & Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara yang Independen Sebagai Badan Hukum. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

1. BI Sebagai Lembaga Negara yang Independen Dasar UU 23 / 1999 tentang Bank Indonesia berlaku 17 Mei 1999 BI memiliki otonomi penuh dalam merumuskan & melaksanakan setiap tugas & wewenang, BI juga berkewajiban menolak & mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, UU ini telah memberi kedudukan khusus pada BI dalam struktur ketatanegaraan RI http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

2. BI Sebagai Badan Hukum Status BI sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan UU Sebagai badan hukum publik, BI berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari UU yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas & wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, BI dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Pengaturan & Pengawasan Bank Dalam rangka tugas mengatur & mengawasi perbankan, BI menetapkan peraturan, memberikan & mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan & mencabut izin usaha bank, BI juga dapat memberi izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan & kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Di bidang pengawasan, BI melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, & evaluasi terhadap laporan yang disampaikan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

SISTEM PEMBAYARAN BI merupakan lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN) Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan & memberlakukan kebijakan SPN http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

DEWAN GUBERNUR Dalam melaksanakan tugas & wewenangnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Deputi Gubernur. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya 5 (lima) tahun. Dan Dewan Gubernur tersebut hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan/tugas. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Pengangkatan & Pemberhentian Dewan Gubernur Gubernur & Deputi Gubernur diusulkan & diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR Sementara, Deputi Gubernur Senior diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN GUBERNUR (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter Serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau kebijakan lain yang bersifat prinsipiil & strategis. .... http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

…terimakasih… http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id