Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara PERAN APIP SEBAGAI EARLY WARNING PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH Oleh : Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara Rapat Koordinasi Reviu Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyerapan Anggaran oleh APIP K/L/P Jakarta, 23 Maret 2016

Asistensi dan Konsultansi PERAN APIP PERAN DAN LAYANAN YANG DIHARAPKAN DARI APIP : Compliance auditing Advisory service Overall Assurance Agent of Change Kegiatan APIP Reviu Audit Inven-tarisasi Asistensi dan Konsultansi Evaluasi

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan anggaran/kegiatan pelaksanaan anggaran/kegiatan pelaporan Pertanggungjawaban

Data Paket Lelang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara s/d 22 Maret 2016 Data Lelang 2016 Total Paket : 414 Total Anggaran Rp630,801,655,486.00 REALISASI PER 21 MARET 2016 URAIAN DES 2015 JAN 2016 FEB 2016 MAR 2016 TOTAL Jumlah Paket 128 64 31 2 225 Nilai (Rp) dalam ribuan 405.485.761 53.714.061 26.021.700 9.853.646 495.075.168 % thd paket 30.92 15.46 7.49 0.48 54.35 % thd anggaran 64.28 8.52 4.13 1.56 78.48

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara s/d 21 Maret 2016 URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.595.459.576.011 310.154.459.226 19,44 BELANJA LANGSUNG 1.465.306.975.080 101.836.548.410 6,95 Belanja Pegawai 32.286.410.320 2.502.836.170 7,75 Belanja Barang dan jasa 688.552.668.378 40.940.497.220 5,95 belanja Modal 744.467.896.382 58.393.215.020 7,84 TOTAL BELANJA 3.060.766.551.091 411.991.007.636 13,46

TAHAP PERENCANAAN YANG KURANG OPTIMAL KONDISI YANG PERLU DIPERBAIKI TAHAP PERENCANAAN YANG KURANG OPTIMAL Penyusunan RUP Kesiapan lokasi/pembebasan tanah Detail rencana belum siap (gambar, RAB, TOR, EE, OE, dll) Musrenbang + RKPD lambat Aspirasi DPRD masalah E-Budgeting Reviu RKA dan pendampingan Upaya

KONDISI YANG PERLU DIPERBAIKI (lanjutan) TAHAP PELAKSANAAN Proses lelang Proses sanggah Tandatangan kontrak Mulai pekerjaan Monitoring, pengawas lapangan Usulan ke ULP Pembentukan Pokja ULP Masalah Swakelola -> PL < 200 juta Keterlambatan pembuatan SPJ Belanja < 50 juta langsung ke penyedia tetap kena pajak

UPAYA – UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Lelang mendahului APBD / Pra - DPA Pertemuan rutin bulanan TEPRA untuk level pengelola, Eselon III (Pra RAPIM) dan Eselon II (RAPIM) Pertemuan rutin pengelola keuangan bersama Inspektorat dan BPKBMD Jumat pagi bersih SPJ

UPAYA – UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN (lanjutan) Pembentukan Posko konsultasi / Pengaduan Monitoring pengadaan barang/jasa Probity Audit yang dilaksanakan sendiri atau join audit dengan BPKP Join Audit dengan BPKP khusus APBD dan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian untuk APBN