Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Wiwiek Awiati Tim Pembaruan Peradilan di Mahkamah Agung
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
Komite Audit. Perkembangan Keberadaan Komite Audit  Abad ke-19  Inggris  1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit  1978: menjadi persyaratan.
PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
Disampaikan oleh: Mukmin Suprayogi, M.Si Lolytasari, S.IPI, M.Si
Latar Belakang UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
TUGAS, WEWENANG, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Analisis Kesenjangan Jabatan
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Sistem Layanan Informasi Publik
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PETUNJUK TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI YANKOMAS HAM (SIMASHAM) 2016
PENYIDIKAN NEGARA.
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
Forum Bakohumas 21 November 2012
RANCANGAN PERKA KEPALA BKN
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sistem Informasi Manajemen Pelelangan (SIMPEL)
Majelis Kehormatan Notaris
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
PENGERTIAN TSI Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan.
LAPOR! – SP4N untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
PENYIDIKAN.
PENGADUAN Pengaduan.
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
DATABASE PENERIMA BANTUAN STIMULAN BERBASIS APLIKASI OLEH: MUHAMMAD HALIM KASI PENDAMPING BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN.
SISTEM PELAYANAN TERPADU - SIMPEL
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
BPK DISUSUN OLEH : MUH DANI MUH HAIDIR MUH HISYAM MUH KIKY
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
Dr. BUDI S. PURNOMO, SE.,MM.,MSi. PRODI AKUNTANSI FPEB UPI
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
PELAYANAN PENGADUAN CALON TKI/TKI
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Pengelolaan Sistem Informasi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Jakarta, 27 Februari 2018.
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
FORUM KONSULTASI PUBLIK
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tata Cara Penanganan Pengaduan
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLEBLOWING SYSTEM
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia HAL BARU DALAM PENANGANAN PENGADUAN PADA PERMA 09 TAHUN 2016 Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016

Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia LATAR BELAKANG SK KMA 076/KMA/SK/VI/2009 MEJA PENGADUAN DI MA RI DAN SELURUH SATUAN KERJA SARANA APLIKASI PENERIMAAN PENGADUAN TERSENTRALISASI PADA WEBSITE MA RI Tahun 2009 SK KMA 216 TAHUN 2011 TENTANG SMS PENGADUAN YANG HANYA BERLAKU BAGI APARAT INTERNAL MA DAN PERADILAN DI BAWAHNYA (085282490900) PENGADUAN MELALUI SMS BELUM TERMANFAATKAN SECARA OPTIMAL HAL INI ANTARA LAIN DIKARENAKAN ADANYA KEKHAWATIRAN ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS PELAPOR TAHUN 2011 PERMA 09 TAHUN 2016 APLIKASI SIWAS MARI TERINTEGRASI DAN TERSENTRALISASI PADA BADAN PENGAWASAN MA.RI MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDERS TERKAIT KERAHASIAAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) http://siwas.mahkamahagung.go.id TAHUN 2016 Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016

SARANA PENYAMPAIAN PENGADUAN Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia SARANA PENYAMPAIAN PENGADUAN Layanan pesan singkat (SMS) 085282490900 Format SMS: nama pelapor#nip/no.identitas pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan E-MAIL Pengaduan@badanpengawasan.net Informasi@badanpengawasan.net TELEPON 021-21481233 SURAT Badan Pengawasan MARI Jl. Jend. A.Yani Kav 58 Bypass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat -13011 MEJA PENGADUAN PADA SELURUH SATUAN KERJA Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016

INOVASI “SIWAS MA RI” Perubahan mendasar dibandingkan dengan SK KMA 076 Tahun 2009 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Publik dapat memantau perkembangan penanganan pengaduan yang telah disampaikan secara mandiri (online) baik melalui media komputer maupun melalui smartphone; Saluran penyampaian pengaduan lebih beragam antara lain melalui aplikasi SIWAS MA RI, layanan pesan singkat (SMS), surat elektronik (email), Faksimili, Telepon, melalui Meja Pengaduan, serta surat/kotak pengaduan; Menampung jenis pengaduan Whistleblower dimana Pelapor dapat memilih untuk merahasiakan identitasnya guna melindungi kepentingannya. Keterlibatan seluruh Stakeholder dalam pembangunan dan pengembangan penanganan pengaduan berbasis IT

PROSES PENANGANAN PENGADUAN Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia PROSES PENANGANAN PENGADUAN Antara lain : PAPERLESS DILAKUKAN DI MANA PUN (ONLINE) PENELAAHAN MELIBATKAN ATASAN LANGSUNG TERLAPOR MELIBATKAN SELURUH UNSUR PIMPINAN DALAM HAL PEMERIKSAAN UNTUK PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN DILAKUKAN 5 (LIMA) HARI SETELAH PENUNJUKAN TIM. DALAM HAL TIM BELUM DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS HARUS MEMBERIKAN PEJELASAN KEPADA PEJABAT BERWENANG APABILA DIPERLUKAN: PELAPOR/TERLAPOR DAPAT MENGHADIRKAN SAKSI PELAPOR/TERLAPOR DAN TIM PEMERIKSA DAPAT MENGHADIRKAN AHLI PELAPOR/TERLAPOR DAPAT MEMINTA PENDAMPINGAN DALAM PEMERIKSAAN ATAS PERSETUJUAN KETUA TIM PEMERIKSA PEMERIKSAAN LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN SECARA ONLINE STATISTIK TELAH TERSEDIA PADA APLIKASI SIWAS MA RI PELAPORAN DAN KEARSIPAN PELAPOR SECARA MANDIRI MELALUI APLIKASI SIWAS ATAU MENGGUNAKAN QR CODE DAPAT MEMANTAU PENANGANAN PENGADUAN SELURUH HASIL PEMERIKSAAN BESERTA DISPOSISI PIMPINAN TEREKAM SECARA ELEKTORNIK MONITORING DAN TINDAK LANJUT

TANTANGAN YANG DIHADAPI Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia TANTANGAN YANG DIHADAPI Sosialisasi kepada Publik, unit kerja pada Mahkamah Agung serta instansi terkait Meyakinkan kepada pelapor atas perlindungan kerahasiaan identitas pelapor Kemudahan dalam penyampaian pengaduan akan berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk Kesiapan dan dukungan sumber daya dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien Kendala penggunaan, pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016

Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016