Oleh: Iman Rahmat Gunawan 21108097 PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN FUNGSI PEMERIKSAAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung) Oleh: Iman Rahmat Gunawan 21108097 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2012

Fenomena Pengawasan Intern (X1) Dari tabel 1.1 Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 dilihat dari kelemahan Sistem Pengendalian Intern salah satunya di Provinsi Jawa Barat pada Kota Bandung, masih terdapat sebanyak 13 kasus yang menunjukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Tabel 1.1 Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 No Entitas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Total Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jmlh Kasus Jumlah Kasus Jumlah 1 2 3 4 6 7 Kota Bandung 13 10 - (Sumber: LHP BPK RI, 2011)

Fenomena Fungsi Pemeriksaan Intern Berdasarkan Tabel 1.2 Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011, Pada tahun 2011 Kota Bandung mendapatkan rekomendasi sebanyak 171. Rekomendasi tersebut diperoleh dari status pemantauan tindak lanjut yang terdiri dari: 1) Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 62 kasus; 2) Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 19 kasus ; dan 3) Belum ditindaklanjuti sebanyak 90 kasus. Nilai rekomendasi berdasarkan jumlah kasus tersebut yakni 40.994,570, namun hasil dari rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan baru sebesar 1.174,650

Tabel 1.2 Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 No Entitas Periode Rekomendasi Status Pemantuan Tindak Lanjut Rekomendasi yang telah ditindak lanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/ daerah/perusahaan. Sesuai dengan rekomendasi Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut Belum ditindak lanjuti Jumlah Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 181 Kota Bandung 2005-2008 167 74.195,77 103 26.634,68 61 47.372,56 188,53 17.340,18 2009 165 3.861,76 82 3.646, 34 42 172,71 41 43,61 3.660,91 2010 771,81 25 674,55 13 89,15 8,10 676,331 2011 171 40.994,57 62 269,05 19 324,31 90 40.401,21 1.174,65 jumlah 544 119.823,93 272 31.223,72 135 47.958,74 137 40.641.46 22.825,09

Fenomena Kinerja (Y) Walikota Bandung Dada Rosada mengemukakan kritik tajam terhadap jajarannya di lingkungan Pemkot Bandung yang cenderung memiliki komitmen rendah terhadap kinerja mereka, keluhan ini nampak sangat beralasan karena laporan keuangan pemkot Bandung tahun 2010 oleh BPK mendapat opini disclaimmer. (ruzuar 2011) beberapa program pemerintah yang sepenuhnya belum terlaksana dengan baik. Seperti contohnya pada Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan Wajib Dan Pilihan APBD Kota Bandung Tahun 2011, pada Urusan Pendidikan ; Program Pendidikan Menengah ; Kegiatan penerapan E-Learning Berbasis Web di SMA 2 (Banprov) yg ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung ternyata tidak terealisasi dikarenakan adanya perbedaan Proposal Sekolah dengan prosedur pengelolaan keuangan sehingga perbaikan yang dilakukan pada DPA Perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan. (Sumber :LKPJ Walikot Bandung 2011) Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Urusan Pendidikan ; Program Pendidikan Menengah dari 11 jumlah kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.306.905.997, hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 3.849.144.650 mendapatkan persentase sebesar 61,03%. Tidak hanya itu pada Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2011 dalam Indikator Angka Melek Huruf (AMH), dari target sebesar 100,00% dapat terealisasi sebesar 99,55% (sumber: BPS).

Paradigma Penelitian Menurut Wawan dan Lia (2009) dalam jurnalnya mengatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah Pengawasan intern (x1) Kinerja Pemerintah Daerah Menurut Abdul Rohman (2007) dalam jurnalnya menunjukan bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda Fungsi Pemeriksaan Intern (x2)

Variabel Pengawsan Intern Rekapitulasi Persentase Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Intern pada Dinas Pemerintah Daerah di Wilayah Kota Bandung Variabel Pengawsan Intern Skor Aktual Skor Ideal Persen (%) Kriteria 1. Karakteristik Control Environtment (Lingkungan Pengendalian) 1.550 2.040 75,98 Baik 2. Karakteristik Penilaian Resiko 1.303 1.700 75,65 3. Karakteristik Aktivitas Pengendalian 3.014 3.740 80,59 4. Karakteristik Informasi dan Komunikasi 569 680 83,68 5. Karakteristik Monitoring 857 1.020 84,02 Total Skor Pengawsan Intern (X1) 7.293 9.180 79,44

Variabel Fungsi Pemeriksaan Intern Rekapitulasi Persentase Tanggapan Responden Mengenai Fungsi Pemeriksaan Intern pada Dinas Pemerintah di Wilayah Kota Bandung Variabel Fungsi Pemeriksaan Intern Skor Aktual Skor Ideal Persen (%) Kriteria 1. Perencanaan Pemeriksaan 522 680 76,76 Baik 2. Pengujian Informasi dan Pengevaluasian Informasi 1.307 1.700 76,88 3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 786 1.020 77,06 4. Tindak Lanjut Pemeriksaan 230 340 67,65 Total Skor Fungsi Pemeriksaan Intern (X2) 2.845 3.740 76,07

Kinerja Pemerintah Daerah Rekapitulasi Persentase Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Pemerintah di Wilayah Kota Bandung Kinerja Pemerintah Daerah Skor Aktual Skor Ideal Persen (%) Kriteria 1. Perencanaan Strategik 259 340 76,18 Baik 2. Penetapan Indikator Kinerja 276 81,18 3. Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja 280 82,35 4. Penyempurnaan ukuran 265 77,94 5. Pengintegrasian dengan proses manajemen 279 82,06 Skor Kinerja Pemerintah Daerah 1.359 1.700 79,94

Kesimpulan Analisis Deskriptif Akumulasi tanggapan responden mengenai pengawasan intern di dinas pemerintah kota bandung sebesar 79,44%. Hasil persentase sebesar 79,44% memang termasuk dalam kategori baik, namun hal ini peneliti mengasumsikan bahwa 20.56% pengawasan intern pada dinas di Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya berfungsi dengan baik Akumulasi tanggapan responden mengenai fungsi pemeriksaan intern di dinas pemerintah kota bandung sebesar 76,07%. Hasil persentase sebesar 76,07% memang termasuk dalam kategori baik, namun hal ini peneliti mengasumsikan bahwa 23.93% fungsi pemeriksaan intern pada dinas di Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan kinerja pemerintah daerah akumulasi tanggapan responden mengenai kinreja pemerintah daerah sebesar 79,94%. Namun peneliti mengasumsikan bahwa 20,06% kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya tercapai dengan baik.

Kesimpulan Analisis Verifikatif Hasil Perhitungan Analisis Varian (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1155.240 2 577.620 39.464 .000a Residual 453.731 31 14.636 Total 1608.971 33 a. Predictors: (Constant), Pengawasan Interen, Fungsi Pemeriksaan Intern b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Dari hasil perhitungan didapat Fhitung > Ftabel yaitu sebesar 39,464 > 3,315 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan linier antara pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, model regresi di atas sudah layak dan benar. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kesimpulan Analisis Verifikatif Hasil Perhitungan Regresi Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.420 4.848 .499 .621 Pengawasan Intern .130 .038 .556 3.452 .002 Fungsi Pemeriksaan Intern .174 .084 .333 2.066 .047 a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah daerah Berdasarkan persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan nilai thitung sebesar 3,452 dan 2,066 lebih besar dari t0.05 2,037, dan nilai Sig.t 0.002 dan 0.047 lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Angka R sebesar 0,824 menunjukkan bahwa korelasi (hubungan) antara pengawasan intern dengan kinerja pemerintah daerah adalah sangat kuat Besarnya angka R square (R2) adalah 0,679, angka tersebut menunjukkan besarnya pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 67,90%, adapun sisanya sebesar 32,10% dipengaruhi faktor lain. Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi (R2) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .824a .679 .669 4.016 a. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern

Pengaruh Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Angka R sebesar 0,781 menunjukkan bahwa korelasi (hubungan) antara fungsi pemeriksaan intern dengan kinerja pemerintah daerah adalah kuat. Besarnya angka R square (R2) adalah 0,610, angka tersebut menunjukkan besarnya pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 61,00%, adapun sisanya sebesar 39,00% dipengaruhi faktor lain. Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi (R2) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .781a .610 .597 4.43064 a. Predictors: (Constant), Fungsi Pemeriksaan Intern

RUMUSAN MASALAH KESIMPULAN SARAN Bagaimana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah Pengawasan intern berpengaruh nyata terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Daerah di Wiayah Kota Bandung. Artinya semakin baik pengawasan intern dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Perlu adanya peningkatan dalam kegiatan pengawasan intern pada jajaran instansi pemerintah Kota Bandung, demi meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dan Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas dalam menjalankan setiap program pemerintah. Bagaimana pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh nyata terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Daerah di Wiayah Kota Bandung. Artinya semakin baik fungsi pemeriksaan intern dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Tindak lanjut hasil rekomendasi harus selalu dipantau dalam rangka meningkatkan kegiatan fungsi pemeriksaan intern Bagaimana pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah Pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Daerah di Wiayah Kota Bandung. Artinya semakin baik pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian program yang memuat prioritas pembinaan dengan target pencapaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang perlu ditingkatkan lagi.

Terima Kasih