Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Advertisements

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Undang-Undang bidang puPR
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Undang-Undang bidang puPR
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Bahan tayang 3-4 Mei.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
RPJMN Bidang Tata Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 21 Desember 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015 Jakarta, Mercure Ancol, 4-7 Agustus 2015 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: . . . . /PRT/M/2015 Tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019

DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: . . . . /PRT/M/2015 Tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019

Outline BATANG TUBUH RENSTRA PUPR 2014-2019 ISU – MASALAH – POTENSI VISI – MISI TUJUAN ARAH KEBIJAKAN (PERUMAHAN) TARGET KINERJA (PERUMAHAN) PENDANAAN PENUTUP

bATANG TUBUH RENSTRA pupr 2014-2019 ISU MASALAH DAN KONDISI SAAT INI SDA JALAN INF.PERMUKIMAN PERUMAHAN BANGWIL BINA KONSTRK PENGAWASAN APARAT MANAGEMENT SDM LITBANG Visi – Misi- Tujuan – Sasaran Strategis Arah Kebijakan PUPR Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Keterpaduan Infrastruktur Strategi PUPR Wilayah Pengembangan Strategis Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan Program dan Kegiatan Indikator Target Kinerja Kerangka Pendanaan

Isu dan Masalah (Perumahan) Dukungan Kebijakan Perumahan belum memadai Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan belum optimal Kontrol pemerintah terhadap harga lahan dan rumah belum optimal Proses perizinan yang rumit dan tidak efisien Harga bahan bangunan yang terbatas dan mahal Pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan tidak maksimal Backlog tinggi Pengembangan teknologi perumahan belum optimal Bantuan Pembiayaan Perumahan TerMBR terbatas Daya Beli dan kemampuan (affordability) MBR masih rendah tidak sejalan dengan harga rumah Akses MBR terhadap lembaga keuangan/KPR terbatas Mismatch pembiayaan perumahan Peran Pemda dalam Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program Perumahan belum optimal Peran BUMN belum maksimal Peran Dunia usaha sbg genertoar perumahan belum digali dan dioptimalkan

VISI MIsi VISI PUPR 2014-2019 MISI Mempercapat pembanguna infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah terutama kawasan tertinggal, perbatasa dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI Mempercepat pembangunan SDA termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam kerangka kemadirian eknonomi Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi pengutasan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan koneksivias daratan dan maritim Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “Infrastruktur Untuk Semua” Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusis pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembanan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencancaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Tujuan dan sasaran Strategis Menyelanggarakan Pembangunan PU-PR Terpadu, Berkelanjutan dan Seimbang antardaerah Menyelanggarakan Pembangunan PU-PR Mendukung Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, Energi  Kemandiri ekonomi Menyelenggarakan Pembangunan PU-PR untuk konektivitas nasional produktifitas, efisiensi dan daya saing bangsa Menyelanggarakan Pembangunan PU-PR mendukung layanan inf dasar layak  kualitas hidup manusia , dengan prinsip “Infrastruktur Untuk Semua” Menyelenggarakan Tata Kelola PU-PR mencakup SDM, Dalwas, Litbang  pembangunan PU-PR efektif, efisien, transparatn dan akuntabel

Peta strategi Peta Strategi

Sasaran strategis Tujuan Strategis Sasaran Strategis T1: Terpadu, Berkelanjutan, Seimbang Meningkatnya Keterpaduan pembangunan PU dan PR: antar daerah, antar sektor, antar tingkat pemerintah Meningkatna keterpaduan Perencanaan, Program dan Anggaran Meningkatnya Kapasitas dan pengendalian konstruksi T2: Ketahanan Air, Pangan, Energi Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi Meningkatnya ketahanan air T3: Konektivitas nasional Meningkatnya dukungan konektivitas  daya saing Meningkatnya kemantapan jalan nasional T4: layana Infrasruktur Dasar “Infrastruktur Untuk Semua” Meningkatnya dukungan layanan inf dasar permukiman dn perumahan Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan inf permukiman kota dan desa Meningkatnya penyediaan pembiayaan perumahan T5: Tata Kelola dn Pengawasan Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal Meningkatnya SDM Meningkatnya budaya organisai kinerja tinggi dan integritas Meningkatnya kualitas inovasi terapan PUPR Meningkatnya pengelolaan regulasi dna info publik, PSD

Arah Kebijakan dan stategi (perumahan) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengentasan kawasan kumuh perkotaan Penyediaan Perumahan Pembangunan RLH: 676.950 unit Peningkatan fasilitas pembangunan dan kualitas rumah swadaya 1.750.000 unit Pembangunan rumah khusus pasca gempa/konflik lengkapi PSU : 50.000 unit Pemb Rusun untuk MBR lengkap PSU 550.000 unit Pembiayaan Perumahan Pengembangan Regulasi dan Kebijakan untuk pembiayaan kondusif Fasilitasi pembiayaan perumahan untuk MBR Peran serta Bank dalam pembiayaan perumahan Peran serta perusahaan dalam pembiyaan perumahan Infrastrukut Tapera dan integrasi tabungan perumahan dlm SJSN Dana jangka panjang/instrumen keuangan pembiayaan perumahan Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembiayaan perumahan

Target Kinerja (Perumahan) Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Dukungan manajemen pembiayaan peumaha Penyusunan Kebijakan, Program, Anggaran, Kerjasama dan Data Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan Pengembangan Pola Pembiayaan Pembinaan Sistem Pembiayaan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Pengendalian Kemudahan Bantuan Pembiayaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan (BLU/PNBP) Penyeluran bantuan Pembiayaan (BA 999) Program Pengembangan Perumahan Dukungan Manajemen Penyediaan Perumahan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial Penyediaan Rumah Khusus dan Rumah Negara Pemberdayaan Rumah Swadaya Penyediaan Rumah Susun

Indikator KInerja PUPR 2014-2019 Pembiayaan Perumahan Fasilitasi RT pembiayaan stimulan Rumah Swadaya 250.000 RT Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 1.500.000 unit Pengembangan Perumahan Penurunan Backlog 11,18% Penurunan RTLH 44,12% RUTP bantuan PSU 675.950 unit Fasilitasi RT stimulan Rumah Swadaya 250.000 RT Stimulan Peningkatan Kualitas R Swadaya 1.500.000 unit Rumah Khusus Terbangun 50.000 unit Rumah Khusus Revitalisasi 50.000 unit Rumah susun terbangun 550.000 unit

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

pendanaan Skenario Pendanaan (PUPR) Bidang Perumahan Pagu RPJMN: Rp. 659,2 Triliun Skenario optimis PUPR: Rp. 930,6 Trilliun Bidang Perumahan Pengembangan Perumahan Rp. 184.662 Milyar Pembiayaan Perumahan Rp. 1.924 Milyar

Pendanaan..