PERAN APIP DALAM UU 23 TAHUN 2014 DAN UU 30 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN APIP DALAM UU 23 TAHUN 2014 DAN UU 30 TAHUN 2014 Jakarta, 23 Agustus 2016
ATRIBUS APIP DALAM UU 23/2014 DAN UU 30/2014 APIP sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi perangkat daerah APIP berperan strategis dalam penanganan pengaduan masyarakat APIP melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan
APIP FROM POLICE TO PARTNER APIP SEBAGAI PEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI PERANGKAT DAERAH DETEKSI DINI MENILAI 3 E KONSULTASI TATA KELOLA, MGT RISK & CONTROL ASURANCE AGEN PERUBAHAN APIP FROM POLICE TO PARTNER
APIP BERPERAN STRATEGIS DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BENTUK KOORDINASI HASIL KOORDINASI Administratif diserahkan ke APIP Pidana ke APH Pemberian Informasi Verifikasi laporan Pengumpulan data dan keterangan Pemaparan hasil pemeriksaan
APIP MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN Sanksi kepada pejabat pemerintahan esensinya agar penggunaan kekuasaan negara terhadap warga negara atau masyarakat haruslah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Apabila terdapat pejabat pemerintahan yang melanggar sumpah, janji, larangan dan kewajiban serta bertindak tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, haruslah dijatuhi sanksi Jenis pelanggran antara lain keterlambatan pengesahan APBD, pejabat pemerintahan yang pergi keluar negeri tanpa izin, tidak berada di daerahnya dalam jangka waktu tertentu tanpa izin, tidak melaksanaan pelayanan secara baik, tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan lain-lain APIP berada dalam posisi untuk meyakinkan dan menguji tindakan pejabat tersebut, derajat kesalahan yang dilakukan dan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah
INSTRUKSI PELAKSANAN ATRIBUSI Jaga Integritas, profesionalisme dan kapabilitas Wujudkan APIP yang independen Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP Perkuat orientasi pengawasan APIP
8 TERIMA KASIH 8