CARA PENULISAN TATA NASKAH DINAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penulisan Surat Resmi Muhammad Rachman Mulyandi, SE, MBA
Advertisements

TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
KD 4.2 Menulis Surat Dinas Berkenaan dengan Kegiatan Sekolah dengan Sistematika yang Tepat dan Bahasa Baku.
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. BANTEN (PERGUB NO.24 TAHUN 2012)
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN TATA NASKAH PERSURATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015.
6th Meeting. indonesian Correspondence. surat Tugas. surat rekomendasi
SURAT MENYURAT.
Pengertian, Fungsi, Sistematika SURAT
MENYUSUN SURAT (KORESPONDENSI)
Etika & Komunikasi Bisnis Pertemuan ke 8
TATA SURAT MENYURAT OLEH: SRI SULASTRI, M.Pd.
Menulis surat dinas.
SURAT DINAS DAN SURAT NIAGA Hakikat Surat dan Bagian-bagian Surat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT- MENYURAT 3/8/20171 SURAT-MENYURAT Pengertian Surat 1 Tujuan Penulisan Surat 2 Fungsi Surat 3 Kelebihan Surat 4 3/8/
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014   TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA.
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
SKMHT Notariil ?.
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
KEWENANGAN PENANDATANGAN TATA NASKAH DINAS Muchamad Ali Safa’at
    Peraturan Rektor Nomor : 24 Tahun 2016 Tata Naskah Dinas  
PERTEMUAN KEEMPAT KETERAMPILAN MENULIS oleh Teguh Prakoso
Menulis surat dinas.
MEMAHAMI PERINTAH KERJA TERTULIS DALAM KONTEKS BEKERJA
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Contoh Surat Undangan Kepala Naskah Dinas ditulis dengan huruf Times New Roman, ditutup dengan garis tebal tunggal ukuran 2 ¼ pt, berjarak 4,5 cm dr tepi.
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
KONVENSI NASKAH Disampaikan pada Mata Kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah.
MODUL MELAKUKAN PROSEDUR ADMINISTRASI
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Kewenangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO IJAZAH DAN SHUAMBN BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATIM Sidoarjo,
    Peraturan Rektor Nomor : 24 Tahun 2016 Tata Naskah Dinas  
TATA PERSURATAN Surat, yaitu :
SURAT.
SURAT MENYURAT (KORESPONDENSI)
Menulis surat dinas TIM DOSEN PAMU ESA UNGGUL.
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SIDOARJO
MENYUSUN SURAT (KORESPONDENSI)
Modern Office Administration
Pengertian surat Surat adalah informasi tertulis yang dapat di gunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang di buat dengan pensyaratan tertentu.  Macam-macam.
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.
MEKANISME PEMBENTUKAN PERDA (EXECUTIVE)
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Menulis Surat Dinas.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2
PERSURATAN.
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT PRIBADI & SURAT DINAS
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI PNS
KORESPONDENSI SURAT DINAS.
SURAT DINAS.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Menulis surat dinas. Pengertian Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis/dikirim oleh sebuah instansi/kantor untuk keperluan dinas. Surat dinas harus.
PELAKSANAAN PEMBEKALAN KEPALA DESA DAN APARATUR PEMERINTAH DESA
Transcript presentasi:

CARA PENULISAN TATA NASKAH DINAS

TATA LAKSANA Dasar Hukum : 1. Per.Mendagri No.54 Th.2009 ttg Tata Naskah Dinas Di Lingk.Pemda 2. Per.Mendagri No.53 Th.2011 ttg Pembentukan Produk Hukum Daerah 3. Per.Gubernur Jateng No.29 Th.2012 ttg Tata Naskah Dinas Di Lingk.Pem.Prov. Jateng 4. Per.Gubernur Jateng No.29 Th.2012 ttg Tata Naskah Dinas Di Lingk.UPT Prov. Jateng

RUANG LINGKUP TATA NASKAH DINAS

JENIS NASKAH DINAS

PRODUK HUKUM

PRODUK HUKUM DAERAH

PRODUK HUKUM PERANGKAT DAERAH

BENTUK AUTENTIKASI PRODUK HUKUM

AUTENTIKASI Permohonan autentikasi disampaikan dari instansi/SKPD pemrakarsa kepada Kepala Biro Hukum dalam bentuk konsep SALINAN.

CONTOH FORMAT AUTENTIKASI PADA LEMBAR/HALAMAN PERTAMA SALINAN GUBERNUR JAWA TENGAH   PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TAHUN TENTANG

CONTOH FORMAT AUTENTIKASI PADA LEMBAR/HALAMAN PENANDATANGANAN Ditetapkan di Semarang pada tanggal   GUBERNUR JAWA TENGAH,  ttd  (Nama tanpa gelar & pangkat) Diundangkan di Semarang pada tanggal   SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  ttd   (Nama tanpa gelar & pangkat) .............. JAWA TENGAH TAHUN ....... NOMOR ....... Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Ditandatangani dan dibubuhi cap stempel SETDA  Nama lengkap tanpa gelar Pangkat NIP

JENIS NASKAH DINAS BENTUK SURAT sebanyak 35 jenis yang antara lain : (Pasal 13`Per.Gub.Jateng No 29 Th 2012) instruksi gubernur; surat edaran; surat biasa; surat keterangan; surat perintah; surat izin; surat perjanjian; surat perintah tugas; dll

SYARAT/INDIKATOR KEABASAHAN NASKAH DINAS NOTA DINAS SURAT DAN PRODUK HUKUM

Makalah/paper/laporan PENGGUNAAN KERTAS HVS folio Surat menyurat A4 Makalah/paper/laporan A5 Pidato

JENIS STEMPEL JABATAN SKPD UPT PEM PROV. JAWA TENGAH BP DIKSUS G U B E R N U R JAWA TENGAH PEMERINTAH PROVINSI RSUD TUGUREJO JAWA TENGAH UPT PEM PROV. JAWA TENGAH DINPENDIK BP DIKSUS

PEMBUBUHAN CAP STEMPEL Cap stempel mengenai secara utuh pada kertas Menyentuh/menimpa/mengenai specimen tanda tangan Posisi sebelah kiri specimen tanda tangan Contoh: Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nama lengkap Pangkat NIP PEMERINTAH PROVINSI RSUD TUGUREJO

SIFAT SURAT

PENULISAN ATAS NAMA DAN UNTUK BELIAU atas nama ditulis a.n. (huruf a dan huruf n ditulis kecil semua dan menggunakan 2 titik) Untuk beliau ditulis u.b. (huruf u dan huruf b ditulis kecil semua dan menggunakan 2 titik)

STEMPEL /PEMBUBUHAN PARAF DAN TANGGAL UNTUK PENGAJUAN NASKAH DINAS Di lingkungan SETDA PROV YG DITD TGN.I GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR (Pasal 21 jo. Lampiran III Per.Gub.Jateng No.29 Th.2012)  18/3/13 Bagi Plh.Pejab Ditulis diluar kotak/kolom, sejajar dengan baris jabatan yang kosong

STEMPEL /PEMBUBUHAN PARAF DAN TANGGAL UNTUK PENGAJUAN NASKAH DINAS DR SKPD DI LUAR SETDA PROV YG DITD TGN.I GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR (Pasal 21 jo. Lampiran III Per.Gub.Jateng No.29 Th.2012)  18/3/13 Bagi Plh.Pejab Ditulis diluar kotak/kolom, sejajar dengan baris jabatan yang kosong

STEMPEL /PEMBUBUHAN PARAF DAN TANGGAL UNTUK PENGAJUAN NASKAH DINAS DR SETDA MAUPUN SKPD DI LUAR SETDA PROV YG DITD TGN.I GUBERNUR (Himbauan Sekda Prov.Jateng melalui Surat Dinas Nomor 065.1/014568, tgl.3 Sept.2013 ttg Ajuan Penandatangan Nas.Din Kpd Gub.Jateng)  18/3/13 Bagi Plh.Pejab Ditulis diluar kotak/kolom, sejajar dengan baris jabatan yang kosong

Ditulis diluar kotak/kolom, sejajar dengan baris jabatan yang kosong STEMPEL /PEMBUBUHAN PARAF DAN TANGGAL UNTUK PENGAJUAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SKPD PROV YG DITD TGN.I KA.SKPD  18/3/13 Ditulis diluar kotak/kolom, sejajar dengan baris jabatan yang kosong

KOP NASKAH DINAS

GARUDA PANCASILA EMAS

LAMBANG DAERAH JAWA TENGAH

PENULISAN ALAMAT PADA KOP NASKAH DINAS

URUTAN PENULISAN ALAMAT

CONTOH KOP NASAKAH UNTUK GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH ...................Isi surat..................... Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kodepos 50243 Telpon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024)83111266

CONTOH KOP NASAKAH SKPD PROVINSI JAWA TENGAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO Jalan Raya Tugurejo Semarang Kodepos Telepon(024) 7605297 Faksimile (024) 7604398 www.rstugurejo.com e-mail: tugurejo@jatengprov.go.id ...................Isi surat.....................

CONTOH KOP NASAKAH UPT PROVINSI JAWA TENGAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS Jalan Elang Raya Nomor 2 Semarang Telepon (024) 76744369, 70781107 ...................Isi surat.....................

PENGGUNAAN HURUF PADA NASKAH DINAS

DELEGASI DAN MANDAT MANDAT DELEGASI pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada Pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu dan tanggungjawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi. pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas, pertanggungjawaban materi naskah dinas tersebut tetap berada ditangan yang memberikan mandat. Pengaturan delegasi dan mandat diatur secara rinci dalam Lampiran I Pergub No.29 Th.2012

SUBSTANSI DELEGASI DAN MANDAT NASKAH DINAS Pengaturan delegasi dan mandat diatur secara rinci dalam Lampiran I Pergub No.29 Th.2012

FORMAT SURAT BIASA kop Kota, tanggal bulan tahun Nomor : Kepada Sifat Lampiran Yth. .................. Hal Tanpa garis bawah .............................. ------- Isi -------- Pimpinan SKPD Nama lengkap dan gelar Pangkat NIP. TEMBUSAN: ............. Garis sesuai dengan panjang baris terakhir

SURAT UNDANGAN

SURAT BERBAHASA INGGRIS Kop naskah dinas TETAP menggunakan BAHASA INDONESIA. Pejabat penandatangan cukup nama saja, tanpa pangkat dan NIP. Bentuk full block style (rata kiri)

PENGGUNAAN LOGO PADA NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA Penggunaan logo/lambang berdasar KESEPAKATAN MASING-MASING PIHAK yang melakukan kerjasama (baik menggunakan logo/lambang atau tanpa menggunakan logo/lambang) Logo/Lambang pihak pemrakarsa di tempatkan disebelah kanan. Contoh: kerjasama KPK RI, BPKP RI, dan Pemprov Jateng Pemrakarsa KPK RI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SAMPUL NASKAH DINAS

PEJABAT SEMENTARA

PENGGUNAAN TINTA

SEKIAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT