ETIKA BERORGANISASI DR. RISMA NISWATY, S.S., M.Si.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Etika Profesi Public Relations
9 September 2014Kuliah Perdana Mata Kuliah Tanggung Jawab Profesi 1 TANGGUNG JAWAB PROFESI Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PENILAIAN KINERJA GURU (Teacher Performance Appraisal)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SISTEM PENGEMBANGAN KARIR Aparatur Negara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ETIKA KEHDUPAN BERBANGSA
KODE ETIK PROFESI HAKIM
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
Pertemuan 10 TANGGUNG JAWAB Kepada KLIEN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Manajemen Sumber Daya Manusia Dra. Yasnimar Ilyas, M.Si
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
WARGA NEGARA INDONESIA
Pengarahan/Menggerakkan (Actuating / Leading)
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Tugas dan Fungsi Kepemimpinan
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
A. Pengantar Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Etika bisnis merupakan etika terapan dan aplikasi.
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
Pengarahan/Menggerakkan (Actuating)
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Oleh: Sagita Charolina Sihombing, S.Si., M.Si. NDH 24
Kelompok 4 Pembinaan Pegawai Manajemen Sumber Daya Aparatur Kelas H
Kelompok 3 Afrina Fitri Haryati
IKLIM ORGANISASI.
BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
STIESS BATANG PERTEMUAN KE 10
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Part 7 Kepemimpinan.
PARTISIPASI PEGAWAI TINGKAT III SEMESTER V
DRA FATMAWATY HARAHAP, MAP
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS (DALAM RANGKA HUT KORPRI KE - 46) SOSIALISASI DISAMPAIKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH/KETUA DP KORPRI KABUPATEN TTU DRS.
BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
SIKAP DAN PERILAKU NOTARIS
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
KEDISIPLINAN. PENGERTIAN Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu system yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan,
Transcript presentasi:

ETIKA BERORGANISASI DR. RISMA NISWATY, S.S., M.Si.

Karakteristik Birokrasi (Wallis, 1989: 3-4) Bebas dari segala urusan pribadi (Personally Free) selain yang berkaitan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan; Setiap anggota harus mengerti tugas dan ruang lingkup jabatan atau kedudukannya dalam hirarkhi organisasi; Setiap anggota harus mengerti dan dapat menerapkan kedudukan hukumnya dalam organisasi, dalam arti memahami aturan yang menetapkan kewajiban dan kewenangannya dalam organisasi; Setiap anggota bekerja berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja dengan kompensasi tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan organisasi kepadanya;

Karakteristik Birokrasi (Wallis, 1989: 3-4) Setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan merit atau prestasi dan kompetensi; Setiap anggota organisasi diberikan kompensasi berdasarkan tarif Standar yang sesuai dengan kedudukannya, maupun tugas pokok dan fungsinya; Setiap anggota organisasi wajib mendahulukan tugas pokok dan fungsinya daripada tugas-tugas lain selain apa yang telah dibebankan kepadanya oleh organisasi; Setiap anggota organisasi ditempatkan dengan struktur karir yang jelas; Setiap anggota organisasi harus berdisiplin dalam perilaku kerjanya dan untuk itu dilakukan pengawasan.

Dimensi Etika Organisasi Pemerintah Dimensi etika organisasi pemerintah antara lain mencakup : Etika dalam organisasi Etika dalam pemerintahan Etika dalam jabatan, dan Nilai-nilai kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai trend global etika pemerintahan Sumber Modul oleh Drs. Desi Fernanda M.Soc.Sc (2006).

Perwujudan Etika Organisasi Pemerintah Ada 4 (empat) unsur utama keberhasilan perwujudan etika organisasi tersebut (Franz Magnis Suseno SJ) : Etos kerja yang kuat; Moralitas pribadi pegawai bersangkutan; Kepemimpinan yang bermutu; Kondisi-kondisi sistemik. Diskusikan

ETIKA BERORGANISASI 1. Menjunjung tinggi prinsip “loyalitas”, karena tanpa loyalitas yang tinggi suatu organisasi tidak dapat melaksanakan program kegiatan yang direncanakan 2. Tidak membedakan antara pengurus organisasi dengan anggota yang diurus. 3. Menjunjung tinggi “rasa turut”, yaitu : Rasa turut memiliki (sense of belonging) Rasa turut berperan serta (sense of participation) Rasa turut bertanggung jawab (sense of responsibility)

ETIKA BERORGANISASI 4. Memahami Hubungan dengan pimpinan Ø Hormat Ø Minta saran dan petunjuk Ø Tidak mengecewakan Ø Beri saran Ø Jangan menolak perintah Ø Jangan membuat malu

ETIKA BERORGANISASI 5. Memahami Hubungan dengan yang dipimpin Ø Hargai yang dipimpin Ø Jangan tunjukkan kekuasaan Ø Bina hubungan baik Ø Tanyakan kondisinya Ø Bijak dalam memberikan perintah dan teguran

ETIKA BERORGANISASI 6. Memahami hubungan sesama pengurus Ø Saling Membantu Ø Saling Mengingatkan Ø Hindari Konflik Ø Diskusi Dengan Sehat Ø Jangan Menjatuhkan Teman