Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKSISTENSI SMALL CLAIM COURT DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA
Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
BERAKHIRNYA AKAD & PENYELESAIAN SENGKETA
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8/1999
= Masuk islam secara totalitas = Tidak mengikuti budaya syetan = Setan itu jelas-jelas memusuhimu Konsekuensi Mukmin " Wahai orang-orang yang beriman,
PERAN ARBITRASE DALAM EKONOMI SYARIAH.
Ilmu hukum perbankan Arbitrase Melalui Basyarnas
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
HUKUM ACARA PERDATA.
Penyelesaian sengketa bisnis M-12
BASYARNAS Oleh : Ratmawati Ekonomi dan Perbankan Islam
Kompetensi Peradilan Agama
PENGADILAN PAJAK.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Badan Arbitrase Nasional Indonesia
PENGADILAN NIAGA Teddy Anggoro.
Pengertian & Ruang Lingkup Bisnis Syariah
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU, KAMIS,………………
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Setelah UU Nomor 3 Tahun 2006, Antara Kewenangan Basyarnas dan Pengadilan Agama Oleh: Dr. Gemala Dewi, SH.LL.M.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
Perkembangan Lembaga Bisnis Syariah
PERDAMAIAN.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
“Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya”
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
PENYELESAIAN SENGKETA YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN KERJASAMA
Konsep Dasar Peradilan Agama di Indonesia
Materi 13.
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Federasi Serikat Buruh
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA
HUKUM PERIKATAN Pertemuan - 03.
ASPEK HPI DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Hukum Acara Perdata.
KEKUASAAN KEHAKIMAN Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk.
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA EKONOMI SYARIAH
DAN PERADILAN NASIONAL
Materi PertemuanXIV Kompilasi Hukum Islam.
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Hukum Perikatan Pertemuan 3.
Alasan mengajukan gugatan
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PENYELESAIAN SENGKETA
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) Oleh: Rhido Jusmadi (Dosen Fakultas.
KEPAILITAN DAN PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
ASPEK HPI DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
Dr. BUDI S. PURNOMO, SE.,MM.,MSi. PRODI AKUNTANSI FPEB UPI
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL & PERADILAN AGAMA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)
PPKn KELAS XI IPS 2 PENDALAMAN MATERI PASCA ULANGAN HARIAN I PENDALAMAN MATERI PASCA ULANGAN HARIAN I Oleh : Sudjud Fadrullah, S.IP Jembrana, 12 September.
Transcript presentasi:

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah STIE DEWANTARA Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Bisnis Syariah, Sesi 9

Timbulnya Sengketa Transaksi dalam dunia bisnis, termasuk bisnis syariah mengandung risiko Salah satu risiko yang mungkin dan sering terjadi adalah adanya wanprestasi dari partner bisnisnya Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan simbiosis mutualistis atau kepercayaan (trust) di antara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa STIE DEWANTARA

Wanprestasi Definisi wanprestasi: Tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi → mengakibatkan pihak lain dirugikan → dapat dituntut dari yang wanprestasi hal-hal berikut: Meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat; Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang diderita karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya; Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian; 4. Perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian. STIE DEWANTARA

Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Islam Komponen yang menimbulkan persengketaan dalam bisnis: Mushalih → pihak yang mengadakan perjanjian Mushalih’anhu → persoalan/isi perjanjian yang dipersengketakan Mushalih’alaihi atau badalush shulh → pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui: Sulhu (Perdamaian); Tahkim (Arbitrase); Qadha (Lembaga Peradilan). STIE DEWANTARA

Sulhu (Perdamaian) Merupakan doktrin utama, karena pada hakikatnya lebih berupa fitrah dari manusia (tidak ada yang merasa dikalahkan & para pihak sama-sama merasa puas sehingga terhindar dari rasa permusuhan) Dasar hukum: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” [QS. Al-Hujurat (49): 9]. Rukun: para pihak yang bersengketa; objek persengketaan; dan adanya lafadz pernyataan damai (ijab qabul). STIE DEWANTARA

Tahkim (Arbitrase) Merupakan upaya menyelesaikan sengketa melalui keterlibatan pihak ketiga di luar dari pihak yang bersengketa sebagai wasitnya Dasar hukum: “Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam (arbitor). Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah SWT akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti” [QS.An-Nisa (4): 35]. STIE DEWANTARA

Terbentuknya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) merupakan wujud dari arbitrase Islam di Indonesia. Pendiriannya diprakarsai oleh MUI. BAMUI berbentuk yayasan sesuai dengan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No.175, tanggal 21 Oktober 1993. STIE DEWANTARA

Latar Belakang BAMUI Kesadaran bahwa agama Islam tidak hanya berisikan tuntunan cara beribadah, melainkan merupakan pedoman hidup seutuhnya, termasuk di antaranya bidang muamalat yang merupakan salah satu bidang yang sangat penting Kesadaran atas kebutuhan akan adanya lembaga yang dapat menyelesaikan masalah persengketaan seiring sejalan tumbuh berkembangnya praktek-praktek muamalat, usaha perniagaan dan dunia usaha dilingkungan umat Islam Kesadaran bahwa secara historis Islam telah mengenal lembaga hakam Kesadaran akan kebutuhan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menyelesaikan persengketaan dengan lebih cepat, lebih murah, lebih cocok dan lebih adil STIE DEWANTARA

Yurisdiksi (Kewenangan) BAMUI Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai dengan peraturan prosedur BAMUI Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. STIE DEWANTARA

BAMUI = BASYARNAS Dalam perkembangannya kemudian BAMUI mengalami perubahan bentuk (vide Surat keputusan rapat Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003), di antaranya: Mengubah nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional; Mengubah bentuk badan hukum dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI; Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, badan ini bersifat otonom dan independen. STIE DEWANTARA

Qadha (Lembaga Peradilan) Pengertian: Secara bahasa = memutuskan atau menetapkan Secara terminologi = lembaga/institusi yang bertugas untuk menyampaikam keputusan hukum yang bersifat mengikat Merupakan upaya terakhir apabila upaya penyelesaian secara perdamaian atau juga menggunakan pihak lain yang dipercaya tidak berhasil. STIE DEWANTARA

Sifat Qadha Qadha bersifat antagonistis dan selalu menimbulkan kedengkian di antara umat (adanya keterpaksaan menerima putusan dari pihak pengadilan, baik memenuhi rasa keadilan atau tidak) Sayidina Umar ibn al Khattab mengatakan: "Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui lembaga peradilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka.” STIE DEWANTARA

Lembaga Peradilan di Indonesia Lembaga peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaan kehakiman yang puncaknya adalah Mahkamah Agung Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karenanya segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. STIE DEWANTARA

Lingkup & Yurisdiksi lembaga Peradilan Lingkup peradilan di bawah kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung terdiri dari (vide UU No.48 tahun 2009 pasal 18): - Peradilan agama - Peradilan umum - Peradilan militer - Peradilan tata usaha negara Antara satu lembaga peradilan dengan lembaga peradilan lainnya berlaku asas pemisahan kompetensi atau yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction), dimana masing-masing lembaga memiliki kewenangannya untuk mengadili sengketa tertentu yang diatur dalam peraturan per Undang-Undang an (vide UU No.48 tahun 2009 pasal 25) STIE DEWANTARA

Peradilan Agama = Peradilan Syariah Urusan ekonomi Islam/bisnis syariah masuk dalam lingkup yurisdiksi peradilan agama selain dari urusan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah (vide UU No.3 tahun 2006 pasal 49 ayat 1) Salah satu sumber hukum untuk memutus perkara oleh hakim merujuk kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 tahun 2008) KHES merupakan bentuk dari positifisasi ketentuan fiqih muamalah yang diharapkan mampu memberikan sandaran hukum yang lebih sesuai dengan kontrak syariah STIE DEWANTARA

Arbitrase vs Lembaga Peradilan Sidang arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat, tingkat pertama sekaligus terakhir dalam suasana kekeluargaan dan dalam kerangka memelihara silaturahim serta ukhuwah Islamiyah. Sidang arbitrase dilaksanakan secara tertutup, tidak terbuka sebagaimana sidang di lembaga peradilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan secara tebuka baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat menjatuhkan baik martabat, harga diri, dan kehormatan pribadi maupun citra atau kinerja perusahaan. Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibandingkan dengan lembaga peradilan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutoril, dimana apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi putusannya dilaksanakan dengan perintah ketua pengadilan atas permintaan salah satu pihak. STIE DEWANTARA

TERIMA KASIH SKB STIE DEWANTARA