IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
JUKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI 2016
Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAJARAN BIPA
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
SHIP PARTNER.
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PROGRAM KERJA DPP IHGM 2015 – 2019
Bab V ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
FORUM ANGGOTA MUDA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Hak dan Kewajiban HAK GURU
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
ILMU KEDOKTERAN TROPIS
Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Kesehatan
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KONSEP PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
HAK DAN KEWAJIBAN.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
IKATAN PERSTATISTIKAN INDONESIA (ISI)
TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UMB
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes. 80 an Pekerja Kesehatan 90 an Tenaga Keperawatan 2000 Profesi Perawat Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes.
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
Profesi & Organisasi Profesi BAHAN 01
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI BENDAHARA PENERIMAAN POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT OLEH: FARIDAH.
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
UJI SERTIFIKASI TAHUN Badan Nasional Sertifikasi Profesi disingkat (BNSP) adalah sebuah lembaga independen yang di bentuk pemerintah berdasarkan.
ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (ASTAKI) Indonesian Association of Expert for Construction (IASEC) Disampaikan oleh: Ir. Zainal Arifin. Sekjen.
Transcript presentasi:

IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA Draft 01 Depok,18 Desember 2014

LATAR BELAKANG Konsultan Asing Tidak ada standar Tidak komunikasi, Koordinasi dan Informasi Tidak ada Wadah Kompetensi beragam Spesifikasi belum jelas dan beragam Dll

Ikatan Konsultan Kesmas Bisa Perseorangan Kelembagaan/ Institusi Berfungsi sebagai wadah pemersatu dalam komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan bekerjasama di antara konsultan pada khususnya dan para tenaga ahli yang memberikan layanan jasa keahlian kesehatan masyarakat

Bentuk Organisasi    Wadah Organisasi Konsultan Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang : mandiri, profesional, bersifat terbuka, dan independen berbadan hukum sah di Indonesia

Visi Menghimpun dan menjadikan anggota Ikkesmas yang memiliki kompetensi dan daya saing di tingkat Nasional dan Internasional Memberikan wadah ahli konsultan kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam memberikan technical assistance/pendampingan teknis dalam rangka peningkatan dan perbaikan kesehatan masyarakat di Indonesia

Misi Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan profesi konsultan kesmas berkelanjutan serta bersertifikasi kompetensi sebagai  pengakuan keahlian konsultan kesmas secara Nasional dan Internasional Menjunjung etika profesi tenaga ahli konsultan kesmas Indonesia Memberikan perlindungan kepada seluruh anggota Ikkesmas Menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah, donor, lembaga penelitian dalam pengembangan sistem kesehatan masyarakat di Indonesia  Memfasilitasi penyediaan konsultasi di bidang kesehatan masyarakat, sesuai dengan jenis keahlian yang dicakup di dalam Ikkesmas

Fungsi Ikkesmas berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi, koordinasi, kerjasama dan pemersatu di antara anggota pada khususnya dan para tenaga konsultan yang memberikan layanan jasa keahlian kesehatan masyarakat pada umumnya

Program Dukungan Kebijakan Pemerintah Sosialisasi dan inventarisasi konsultan kesmas Pemetaan kompetensi dan stratisikasi konsultan kesmas Pengembangan peningkatan komunikasi dan informasi kegiatan konsultansi kesehatan masyarakat Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk eksistensi konsultan kesmas Pengembangan sertifikasi konsultan kesehatan masyarakat bersama dengan pemerintah dan institusi kesehatan lainnya

Jenis Konsultan Konsultan Manajemen danKebijakan Kesehatan Konsultan Keselamatan Kerja Konsultan Kesehatan Lingkungan Konsultan Gizi Konsultan Epidemiologi Konsultan Statistik Kesehatan Konsultan Komunikasi dan Perilaku Kesehatan Konsultan Kesehatan Reproduksi Konsultan Mutu Kesehatan Konsultan Informasi dan Teknologi Kesehatan Konsultan Kesehatan Masyarakat lainnya

Keanggotaan Anggota Biasa; yaitu setiap Konsultan Kesmas yang mempunyai sertifikat konsultan kesmas Anggota Luar Biasa Biasa; yaitu setiap Konsultan Kesmas yang telah memiliki pendidikan dan pengalaman konsultan kesmas dengan portofolio minimal 10 tahun dan belum mempunyai sertifikat konsultan kesmas Anggota Kehormatan; yaitu setiap orang yang diangkat oleh Pengurus karena memiliki kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan organisasi Ikkesmas

ALTERNATIF 1 Struktur Matriks PENASEHAT Menteri Kesehatan IKESSINDO KETUA KESMAS WAKIL KETUA BENDAHARA SEKRETARIS BIDANG ORGANISASI BIDANG REGISTRASI & SERTIFIKASI BIDANG PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PROFESI BIDANG KERJASAMA & KEMITRAAN BIDANG KEBIJAKAN KES BIDANG KESPRO BIDANG KESMAS LAINNYA

TERIMA KASIH