PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Pendayagunaan Jabatan Fungsional Lingkup BPSDM KP oleh : Drs
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
(Kepala Biro Kepegawaian)
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS KKP
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
ADMINISTRASI PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
VISI dan MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
Oleh Kepala Bagian Organisasi
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
Sekretariat Jenderal (Setjen)
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Pengelola Pengadaan Barang dan jasa
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
HASIL ANALISA DAN REKOMENDASI URAIAN JABATAN
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIRO ORGANISASI
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Biro Sumber Daya Manusia 2019
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
Transcript presentasi:

PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Oleh: SUPRANAWA YUSUF KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jenis Jabatan Fungsional KKP Sebagai Instansi Pembina : Pengawas Perikanan Pengendali Hama & Penyakit Ikan Penyuluh Perikanan Analis Pasar Hasil Perikanan Pengelola Ekosistem Laut & Pesisir KKP Sebagai Instansi Pengguna : Dosen Teknisi Litkayasa Penerjemah Guru Perencana Perancang Peraturan Perundang- Undangan Pranata Laboratorium Pendidikan Analis Kepegawaian Dokter Pengawas Sekolah Auditor Dokter Gigi Instruktur Pranata Humas Perawat Widyaiswara Pranata Komputer Perawat Gigi Analis Kebijakan Statistisi Pranata Laboratorium Kesehatan Peneliti Arsiparis Perekayasa Pustakawan

SEBARAN JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional (JF) Prosentase JFT thd Total Pegawai No Unit Eselon I Struktural (JS) Jabatan Fungsional (JF) Jumlah Total Pegawai Prosentase JFT thd Total Pegawai Umum Tertentu 1 Sekretariat Jenderal 135 426 21 582 3,60% 2 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 255 1051 150 1456 10,30% 3 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 183 638 690 1511 45,66% 4 Direktorat Jenderal PDSPKP 117 222 57 396 14,39% 5 Direktorat Jenderal PRL 119 430 549 0,00% 6 Direktorat Jenderal PSDKP 99 676 157 932 16,84% 7 Inspektorat Jenderal 24 86 209 47,37% 8 Balitbang 162 507 667 1336 49,92% 9 BPSDMPKP 128 958 725 1811 40,03% 10 BKIPM 224 488 951 1663 57,18%   JUMLAH TOTAL 1311 5482 3517 10445 33,67% Data per tanggal 26 Maret 2015

Profil Pejabat Fungsional Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan NO UNIT KERJA JENIS KELAMIN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 SEKRETARIAT JENDERAL   LAKI-LAKI 13 7 21 PEREMPUAN 2 9 12 3 22 8 33 INSPEKTORAT JENDERAL 57 79 18 10 28 75 32 107 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 94 139 16 30 5 51 48 124 190 4 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 111 364 554 143 195 133 507 109 749 DITJEN P2HP 6 26 38 59 89 DITJEN KP3K DITJEN PSDKP 153 177 20 19 171 197 BADAN LITBANG KP 62 273 126 461 17 209 54 280 482 180 741 BADAN PSDMKP 40 343 147 53 217 490 224 771 BADAN KARANTINA IKAN PMKHP 272 446 37 755 108 287 25 420 380 733 1175 728 2666 663 4057

Profil Pejabat Fungsional Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia NO UNIT KERJA JENIS KELAMIN USIA JUMLAH >56 46-55 36-45 26-35 <25 1 SEKRETARIAT JENDERAL   LAKI-LAKI 4 6 21 PEREMPUAN 3 12 7 9 33 2 INSPEKTORAT JENDERAL 18 31 24 79 15 28 10 46 27 107 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 20 23 35 55 139 16 51 25 82 8 190 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 164 205 166 554 37 75 74 195 201 280 240 749 5 DITJEN P2HP 19 13 38 89 DITJEN KP3K DITJEN PSDKP 17 26 121 177 29 133 197 BADAN LITBANG KP 59 95 137 461 30 39 105 102 134 271 239 741 BADAN PSDMKP 85 147 127 185 11 49 70 77 217 96 196 262 771 BADAN KARANTINA IKAN PMKHP 88 227 384 755 32 129 236 420 120 356 620 72 1175 260 751 1266 1652 128 4057

Profil Pejabat Fungsional Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan NO UNIT KERJA JENIS KELAMIN PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD 1 SEKRETARIAT JENDERAL   LAKI-LAKI 4 8 15 PEREMPUAN 2 3 11 6 12 26 INSPEKTORAT JENDERAL 34 31 5 72 10 16 27 44 47 99 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 38 48 124 20 45 58 13 17 60 169 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 67 170 62 59 159 521 78 18 29 188 98 248 80 90 709 DITJEN P2HP 7 37 30 DITJEN KP3K DITJEN PSDKP 111 174 126 33 194 BADAN LITBANG KP 54 139 134 14 88 453 22 114 87 266 76 253 221 21 35 108 719 9 BADAN PSDMKP 24 190 125 137 39 19 535 71 50 209 252 196 187 744 BADAN KARANTINA IKAN PMKHP 184 186 180 655 109 726 1122 416 409 595 3384 KESELURUHAN PROFIL TERSEBUT HARUS DAPAT MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN TUJUAN KKP. UNTUK ITU DIPERLUKAN RENCANA DAN KEBIJAKAN PENATAAN SDM FUNGSIONAL.

VISI KKP 3 PILAR MISI KKP Kedaulatan Keberlanjutan Kesejahteraan Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional 3 PILAR MISI KKP Kedaulatan Keberlanjutan Kesejahteraan 8

RENCANA DAN KEBIJAKAN BIDANG SDM YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN VISI DAN MISI KKP

MEMBENTUK JABATAN FUNGSIONAL SESUAI KEBIJAKAN KKP MENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA INPASSING DARI JAB STRUKTURAL DAN JFU MEREKRUT PPPK MELAKUKAN TNA MEMETAKAN KOMPETENSI TOUR OF DUTY MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

MEMBENTUK JABATAN FUNGSIONAL SESUAI KEBIJAKAN KKP UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN: TELAH DIKEMBANGKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MENGEMBANGKAN SISTEM PERKARANTINAAN IKAN, PENGENDALIAN MUTU, KEAMANAN HASIL PERIKANAN, DAN KEAMANAN HAYATI: TELAH DAN SEDANG DISUSUN DAN MEREVISI JABATAN FUNGSIONAL: PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN (PHPI) ASISTEN PHPI INSPEKTUR KARANTINA IKAN INSPEKTUR MUTU

UNTUK PENGELOLAAN RUANG LAUT, KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT: DIKEMBANGKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA: DIKEMBANGKAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP, PENGENDALI BUDIDAYA, DAN PENGELOLA KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN SISTEM LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN: DIKEMBANGKAN JABATAN FUNGSIONAL: ANALIS PASAR HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YG TERMASUK DI DALAMNYA SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL. PEMBINA MUTU.

MENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA SETIAP UNIT KERJA ESELON I MENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA YANG HASILNYA DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR: PERMINTAAN KEBUTUHAN PEGAWAI BAIK PNS MAUPUN PPPK. TOUR OF DUTY. MUTASI ALIH TUGAS. PPPK, MENUNGGU RPP TENTANG PPPK

INPASSING DARI JAB STRUKTURAL DAN JFU SELAIN MENUNGGU MOMEN DIBERLAKUKANNYA INPASSING NASIONAL MAKA INPASSING JUGA DILAKUKAN SAAT JABATAN FUNGSIONAL BARU ATAU HASIL PENGEMBANGAN TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI PAN DAN RB KECUALI BAGI PEJABAT STRUKTURAL YANG SEBELUMNYA SUDAH MENGAMPU JABATAN FUNGSIONAL

ASSESSMENT ONLINE UNTUK JFT YG BELUM MENGIKUTI DAN STAF. PEMETAAN KOMPETENSI: DILAKUKAN MELALUI ASSESSMENT UNTUK PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN SEBAGIAN JFT JENJANG UTAMA DAN MADYA, serta ASSESSMENT ONLINE UNTUK JFT YG BELUM MENGIKUTI DAN STAF. HASIL ASSESSMENT AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENYUSUN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI: PENDIDIKAN PELATIHAN MAGANG WORKSHOP PERTUKARAN PEGAWAI

Terima kasih Semoga Bermanfaat