`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEMISKINAN`

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Pertumbuhan Pro-Kemiskinan
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Yusman Syaukat Department of Resource & Environmental Economics Faculty of Economics & Management Bogor Agricultural University.
Masalah dan Isyu Sentral dalam Pembangunan
Masalah Kependudukan dan Ketenagakerjaan
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
MASALAH POKOK PEMBANGUNAN
Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan
Pemberdayaan di Indonesia
Bahan Kuliah Pembangunan Pertanian
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Oleh: Dr.Ir. Achmad Suryana Kepala Badan Litbang Pertanian
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
`SOSIOLOGI PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
CONTOH – CONTOH MASALAH SOSIAL
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN`
PEREKONOMIAN INDONESIA
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KEMISKINAN AMALUDIN, S.IP, MM.
KONDISI SOSIAL EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Pertumbuhan Pro-Kemiskinan
Materi Kuliah EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PEMBANGUNAN EKONOMI KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
KEMISKINAN.
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
PENGENTASAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ILMU ALAMIAH DASAR MANAJEMEN
KEMISKINAN Anis Fitrah Abadi [4] Fawaidul Amaliyah Putri [19]
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
Masalah dan Isyu Sentral dalam Pembangunan
PERTUMUHAN EKONOMI DAN PENENGGULANGAN KEMISKINAN
Hasil Diskusi Indikator Kemiskinan Oleh Kelompok
Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan
Masalah dan Isyu Sentral dalam Pembangunan
KEMISKINAN DI INDONESIA Kelompok : Putri Ella Agustina Fitri Handayani
Isu-Isu Terkini Kependudukan
Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Diambil dari Buku “Panggilan Keberpihakan”
Indikator Pembangunan Ekonomi
Sustainable Development Goals (SDGs)
Transcript presentasi:

`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEMISKINAN` E_LEARNING 2- KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEMISKINAN` Disusun Oleh : DR. IR. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

TRIPLE TRACK (Pro POOR, Pro GROWTH & Pro EMPLOYMENT) MENGIRING PROGRAM PEMBANGUNAN KONDISI IDEAL : Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan REALITAS : Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sisi konsumsi yang keberlangsungannya sulit dijaga. Pertumbuhan ekonomi belum didukung sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian dan industri pengolahan yang semestinya menyerap banyak tenaga kerja, FAKTUALNYA : pertumbuhannya di bawah sektor lainnya KARTASASMITA (2006)

KEMISKINAN & PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KONDISI FAKTUAL : Dijumpai kesenjangan ekonomi (pendapatan) antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah Dijumpai kesenjangan ekonomi (pendapatan) antara satu wilayah dengan wilayah lain Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dan berbeda-beda dari satu wilayah dengan wilayah lain

JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA (dalam juta jiwa) BPS (2008)

TINGKAT KEMISKINAN: Perbandingan Antar Provinsi 2008 (%) BPS (2008)

KEMISKINAN PERDEFINISI KEMISKINAN adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang (laki-laki dan/atau perem- puan), tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermatabat. NOTA : HAK DASAR yang dimaksud adalah kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, hak berpartiisipasi dalam kehidupan sosial politik SNPK (2005)

BENTUK KEMISKINAN DIJUMPAI 5 BENTUK KEMISKINAN : KEMISKINAN ABSOLUT KEMISKINAN RELATIF KEMISKINAN STRUKTURAL KEMISKINAN KULTURAL KEMISKINAN ALAMI NOTA : KEMISKINAN ABSOLUT & RELATIF : TIPOLOGI KEMISKINAN BERDASAR PADA SEGI PENDAPATAN 2) KEMISKINAN STRUKTURAL, KULTURAL & ALAMI : TIPOLOGI KEMISKINAN BERDASAR PADA SEGI PENYEBABNYA

BEBERAPA PENGERTIAN KEMISKINAN KEMISKINAN ABSOLUT Kemiskinan terjadi apabila tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. KEMISKINAN RELATIF Adalah kondisi miskin dimana pendapatannya berada pada po-sisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah diban-ding pendapatan masyarakat sekitarnya KEMISKINAN STRUKTURAL Adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan

LANJUTAN BEBERAPA PENGERTIAN KEMISKINAN KEMISKINAN KULTURAL Kemiskinan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya KEMISKINAN ALAMI Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber-daya alam

KEMISKINAN SEIRING POLA WAKTU PERJALANAN PEMBANGUNAN PERSISTENT POVERTY Kemiskinan telah kronis (lilitan kemiskinan terjadi turun temurun) CYCLICAL POVERTY Kemiskinan mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan SEASONAL POVERTY Kemiskinan terjadi secara musiman yang sering dijumpai seperti pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan ACCIDENT POVERTY Kemiskinan tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat

TOLOK UKUR KEMISKINAN VERSI BANK DUNIA > Rumah tangga dianggap miskin jika tidak mampu me- nyediakan kalori sebesar 2100 perhari untuk setiap anggota rumah tangga. > Rumah tangga dianggap miskin jika kurang dari US$ 2 -PPP (purchasing power parity )/kapita/hari VERSI SAYOGYO > Rumah tangga dianggap miskin jika konsumsi beras peranggota rumah tangga di bawah 420 kg per tahun untuk daerah perkotaan, dan 320 kg untuk daerah perdesaan

UKURAN KEMISKINAN DALAM STUDI EMPIRIS THE INCIDENCE OF POVERTY Menggambarkan persentase populasi yang hidup dg pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan THE POVERTY GAP INDEX Menggambarkan kedalaman kemiskinan di suatu wilayah, yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing pendu- duk miskin terhadap garis kemiskinan THE POVERTY SEVERITY INDEX Menggambarkan tingkat keparahan kemiskinan di suatu wilayah yakni ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

UKURAN KEMISKINAN (VERSI BPS) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan terbatasnya SDA

UKURAN KEMISKINAN (VERSI BPS) _ LANJUTAN Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkisanambungan Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

PERAN PEMDA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN Penegasan pemahaman bahwa kemiskinan mrpk masalah yang harus diatasi setiap daerah Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat KOMPLEKS dan MULTIDIMENSIONAL. Persoalan kemiskinan tidak hanya berdimensi EKONOMI tetapi juga SOSIAL, BUDAYA, bahkan POLITIK.

PEMERINTAH SEPAKATI MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) Menghapus kemiskinan ekstrim atau kronis Memberikan pendidikan dasar bagi semua anak Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan Mengurangi tingkat kematian bayi Mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan Menghambat penyebaran penyakit menular HIV/AIDS Menjamin pelestarian lingkungan Membangun kerjasama pembangunan secara global KOMITMEN MDGs : Program MDGs ini sudah terlihat hasilnya pada tahun 2015 Masalah kemiskinan ekstrim sdh harus berakhir pd tahun 2025

PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Fokus pada pembangunan perdesaan yang terintegrasi dengan baik, seperti infrastruktur fisik, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, akses pasar, dan irigasi Penataan kembali kepemilikan tanah jika memang dibutuhkan, terutama untuk tanah tanah yang belum memiliki hak milik Pengembangan lapangan kerja di perdesaan agar tidak terjadi perpindahan orang ke kota

PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN (LANJUTAN) Menyiapkan ahli dan teknisi di sektor pertanian untuk menolong penduduk desa Membantu mengembangkan sistem pemasaran untuk usaha kecil perdesaan Mengembangkan teknologi tepat guna yang sederhana Membiayai proyek penelitian tentang teknik pertanian dan penelitian air

PENENTU PRONANGKIS DI BEBERAPA NEGARA BERKEMBANG BEBERAPA CATATAN PENENTU PRONANGKIS DI BEBERAPA NEGARA BERKEMBANG (Garuba, 2006) 1. MASALAH KONSEP Pemahaman konsep kemiskinan oleh PEMDA berpengaruh pada strategi pengentasan kemiskinan. 2. MASALAH KONTEN Kelemahan pengentasan kemiskinan dpt disebabkan oleh konten yang kurang (oleh sebab kurangnya pelibatan masyarakat). 3. MASALAH KOORDINASI Masalah yang sering muncul di lapangan adalah terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan (dijumpai tumpang tindih program kerja antar lembaga).

BEBERAPA CATATAN PENENTU PRONANGKIS DI BEBERAPA NEGARA BERKEMBANG (Garuba, 2006) _ LANJUTAN 4. MASALAH KORUPSI Pengalaman menunjukkan program pengentasan kemiskinan tdk berja-lan dengan baik karena ada bagian dana yang hilang. 5. MASALAH KONTINUITAS Pergantian pimpinan daerah seringkali menjadi penyebab diskontinuitas program

STOP STOP STOP STOP Any Question??