HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
HTN DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI 5 wewenang Mahkamah Konstitusi PUU SKLN PHPU Pembubaran Parpol Pemakzulan Hukum Materiil Sistem Hukum HTN DAN HUKUM KONSTUTISI (Constitutional Law) Dasar-dasar Bernegara Warga Negara Kelembagaan Negara
SYLLABUS PENGANTAR Pengertian dan Ruang Lingkup Syllabus Metode MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI Pembentukan MK Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang MK Sumber Hukum Acara Peradilan Konstitusi
SYLLABUS PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI Asas-asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi Susunan Hakim Konstitusi Jenis dan Sifat Persidangan Persidangan Jarak Jauh Permohonan Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang Permohonan Online Penggabungan Perkara Pembuktian dan Alat Bukti Putusan Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan
SYLLABUS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Pengujian Undang-Undang Pemohon Permohonan Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
SYLLABUS HUKUM ACARA SKLN Kelembagaan Negara dan Sengketa Konstitusional Lembaga Negara Pemohon Permohonan Termohon Pihak Terkait Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
SYLLABUS HUKUM ACARA PHPU Jenis-jenis Pemilu Jenis-jenis sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu Pemohon Permohonan Termohon dan Pihak Terkait Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
SYLLABUS HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Kedudukan dan Fungsi Parpol Konstitusionalitas Partai Politik Pemohon Permohonan Termohon Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
SYLLABUS HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Pemohon/Pendakwa Permohonan Termohon Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
BAHAN BACAAN Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. ----------------------. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. ----------------------. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. ----------------------. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
BAHAN HUKUM UUD 1945 UU NO. 24 TAHUN 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011. UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu “Legislatif” UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
BAHAN HUKUM PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. PMK Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaimana diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014.
BAHAN HUKUM PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
PERTANYAAN MINGGU DEPAN Bagaimanakan kasus Marbury vs Madison Apa alasan John Marshall membatalkan Judiciary Act.