BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM ProDEP TAHUN 2015 PPPTK TK DAN PLB BANDUNG Jl. dr. Cipto No.9 Bandung, Website:
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Asistensi Implementasi WBRS-DAK
KEGIATAN SEKTOR KEHUTANAN DLM RANGKA PENGURANGAN EMISI KARBON PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK, MARET 2012.
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA DISPORA PROVINSI SUMSEL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PENGANGGARAN SANITASI
DATA REGIONAL KALIMANTAN
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
Universitas Negeri Semarang
Potensi Pengembangan Koperasi didasarkan pada Jenis Usaha Koperasi di Wilayah Kota Banjar sebagai berikut : Ditinjau dari Tata letak Geografis Kota Banjar.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Membimbing dan melatih petani korban kerusuhan Sambas
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
Persiapan alih kelola urusan Kehutanan di provinsi Kalimantan barat
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
PELUANG INVESTASI KOTA SINGKAWANG
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UKM BERBASIS AGRIBINSIS
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
NOSATWIL JUMLAH TINDAK PIDANA KE T LSLSLSLSLSLSLSLSLS 1DIREKTORAT POLRES.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KEPALA BIRO ORGANISASI
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
PROFIL EKONOMI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( B A P P E D A ) 2018.
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tujuan Pembangunan Zona Integritas
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT HASIL KESEPAKATAN PRAMUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 DI BIDANG EKONOMI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENDORONG INVESTASI UNTUK PENGELOLAAN SERTA PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG LESTARI. MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU SEHINGGA PENDAPATAN MASYARAKAT MENINGKAT MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN SEHINGGA TERCIPTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 DI BIDANG EKONOMI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PERTANIAN KOPERASI DAN UMKM PETERNAKAN PERDAGANGAN PERKEBUNAN KEHUTANAN PERINDUSTRIAN TAMBEN PARIWISATA / EKONOMI KREATIF KELAUTAN DAN PERIKANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN DAFTAR DESK/KELOMPOK PEMBAHASAN DI BIDANG PERENCANAAN EKONOMI NO DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN SKPD PROVINSI 1 DESK 9 / PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BADAN PANGAN, PETERNAKAN DAN KESWAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PU (BID. SUMBERDAYA AIR)

DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN DAFTAR DESK/KELOMPOK PEMBAHASAN DI BIDANG PERENCANAAN EKONOMI NO DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN SKPD PROVINSI 2 DESK 10 / PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, INVESTASI DAN ASET BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. 3 DESK 11 / PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PARIWISATA, KOPERASI DAN UKM. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI DAN UKM DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 4 DESK 12 / KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KEHUTANAN DINAS PERKEBUNAN PU (TATA RUANG)

HASIL PEMBAHASAN DESK 9 NO KAB/ KOTA TOTAL USULAN DI TOLAK 1 DI TERIMA DI TOLAK DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK 21 7 13 2 KOTA SINGKAWANG 25 9 11 5 3 SAMBAS 4 KETAPANG 30 MEMPAWAH 6 KUBU RAYA KAYONG UTARA 8 SANGGAU 43 LANDAK 41 20 15 10 SINTANG 22 MELAWI 27 17 12 BENGKAYANG 24 SEKADAU 14 KAPUAS HULU

HASIL PEMBAHASAN DESK 10 NO KAB/ KOTA TOTAL USULAN DI TOLAK 1 DI TERIMA DI TOLAK DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 3 SAMBAS 15 4 KETAPANG 5 MEMPAWAH 6 KUBU RAYA 7 KAYONG UTARA 8 SANGGAU 9 LANDAK 10 SINTANG 11 MELAWI 12 BENGKAYANG 13 SEKADAU 14 KAPUAS HULU

HASIL PEMBAHASAN DESK 11 NO KAB/ KOTA TOTAL USULAN DI TOLAK 1 DI TERIMA DI TOLAK DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 11 10 3 SAMBAS 26 13 4 KETAPANG 7 5 MEMPAWAH 6 KUBU RAYA KAYONG UTARA 30 22 8 SANGGAU 9 LANDAK SINTANG 24 20 MELAWI 16 12 BENGKAYANG SEKADAU 14 KAPUAS HULU

HASIL PEMBAHASAN DESK 12 NO KAB/ KOTA TOTAL USULAN DI TERIMA DI TOLAK DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 3 SAMBAS 4 KETAPANG 15 9 5 MEMPAWAH 6 KUBU RAYA 7 KAYONG UTARA 8 SANGGAU LANDAK 10 SINTANG 11 MELAWI 12 BENGKAYANG 13 SEKADAU 14 KAPUAS HULU Kegiatan sudah terdapat pada renja SKPD Provinsi

PENJELASAN : ALASAN DITOLAK : TIDAK ADA USULAN DARI SKPD KAB/ KOTA USULAN TIDAK TERDAPAT PADA RENJA SKPD PROVINSI USULAN SUDAH DIUSULKAN MELALUI E-MUSRENBANG ALASAN DITANGGUHKAN : USULAN SUDAH TERAKOMODIR OLEH SKPD PROVINSI DALAM USULAN DANA TAMBAHAN. KEGIATAN YANG DIUSULKAN SUDAH TERTAMPUNG PADA RENJA DI SKPD, NAMUN BELUM DAPAT DITENTUKAN LOKASI PELAKSANAAN

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN PADA PEMBAHASAN DESK MASIH ADA BEBERAPA KAB/KOTA TIDAK MENGUSULKAN KEGIATAN MELALUI SIMDALRENBANG. DINAS /SKPD PROVINSI BELUM SIAP MENENTUKAN VOLUME/ NILAI /ANGGARAN UNTUK MASING-MASING KAB/ KOTA. KARENA PERUBAHAN KEWENAGAN DARI KEBUPATEN/ KOTA KE PROVINSI, SEHINGGA SKPD KAB/KOTA TIDAK MENGUSULKAN (BID. KEHUTANAN) KEGIATAN YANG DIUSULKAN TIDAK TERDAPAT PADA RENJA SKPD PROVINSI. MASIH ADA KEGIATAN/ PENDANAAN UNTUK KAB/ KOTA SUDAH TERAKOMODIR DALAM RENJA SKPD PROVINSI, TETAPI BELUM DIUSULKAN OLEH KAB/KOTA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERIMA KASIH