PENGARUH PELAPORAN SPT TAHUNAN 1771 WAJIB PAJAK BADAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Advertisements

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PENGERTIAN PAJAK APA SICH PAJAK ITU ??? UNTUK APA PAJAK ITU ?? ????
PEMBINAAN SATKER BLU DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT 2009
KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LULUK PRASETYA JATI, EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (STUDI KASUS KANTOR.
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DKI JAKARTA PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP for further detail, please visit
PENGARUH PENERIMAAN PPh 21 DAN JUMLAH WP TERHADAP Lina Suyanti,
Pengaruh Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Fitri Meida Sari / for further detail, please visit
DWI HARYAWAN, ADMINISTRASI PPH 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) SEMARANG TENGAH.
PENGARUH SPT YANG DITERIMA DAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG Diaz Vetiauda,
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Kredit Pajak LN)
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPnBM
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Juan Kasma,SE.,M.Ak.,BKP.,CPAI PIKSI GANESHA
PPh PASAL 26.
Pertemuan 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
Kewajiban Setor dan Lapor
Materi 7 Pengertian PPh Ps 24 Penghitungan PPh Ps 24
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pertemuan I HAK & KEWAJIBAN PAJAK.
PPh PASAL 22 OLEH KELOMPOK 6 :
KELOMPOK 9 TENTANG PPN dan PPnBM
E-FILING Cara pelaporan SPT secara ELEKTRONIK, dilakukan ONLINE & REAL TIME melalui INTERNET pada website Direktorat Jenderal Pajak
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
PENGHAPUSAN HUTANG PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN DARI HASIL
ix TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
SURAT PEMBERITAHUAN IV Pasal 1 UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PPh Pot-Put PPh Pemotongan dan Pemungutan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ISMATUN AFIFAH, ANALISIS SISTEM PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK (SIDJP) PADA KPP PRATAMA.
Matakuliah : F Pengantar Hukum Pajak
PPN.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Surat Pemberitahuan (SPT)
Analisis PPH Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Penerapan Self Assessment Duwi Nopiyanti for further detail, please visit
PAJAK.
Cara Penyampaian SPT Langsung Cara Penyampaian Pos Cara Lain KPP KP2KP
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Perencanaan Pajak PPh Pasal 22
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON”.
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
Pajak Penghasilan Pasal 25
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG
Pengaruh Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada KPP di Kanwil Jawa Barat I ) Indar Yulias
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PAJAK.
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi
PT LANGIT PERKASA Disusun oleh: Kelompok 2 Adini Nadia Putri
Kelompok 3 Ahmad Sholihin Edward Kusuma Irfan Zuhdi Anggara
This presentation uses a free template provided by FPPT.com ADMINISTRASI PAJAK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK / SSP.
Transcript presentasi:

PENGARUH PELAPORAN SPT TAHUNAN 1771 WAJIB PAJAK BADAN ABSTRAK PENGARUH PELAPORAN SPT TAHUNAN 1771 WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA TELUK BETUNG TAHUN 2013 Oleh MARISA TRIANA MAZTA KPP Pratama Teluk Betung merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Masalah yang dihadapi instansi adalah tidak tercapainya target pada realisasi total PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak dan total seluruh penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung pada tahun 2013 atas pengaruh pelaporan SPT Tahunan 1771 Wajib Pajak Badan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja pengaruh pelaporan SPT Tahunan 1771 Wajib Pajak Badan terhadap target penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung tahun 2013 dan juga untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung tahun 2013. Pengaruh pelaporan SPT Tahunan 1771 Wajib Pajak Badan terhadap target penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung adalah apabila semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan 1771, maka semakin meningkat pula total penerimaan pajak yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung adalah lemahnya perekonomian baik nasional maupun daerah, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara penghitungan pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).