TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati
Advertisements

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
APA KABAR PLPBK ??.
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Pengertian utang Utang adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya pembelian barang/jasa yang dilakukan secara kredit.
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
Perbendaharaan Negara
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
PENJELASAN ADMINISTRASI
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Oleh : H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 26 Februari 2019
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 27 Juni 2019
Transcript presentasi:

TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN 1 PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA UNTUK KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN 2 PENGAJUAN PEMBAYARAN ATAS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA UNTUK KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN - SURAT PENGANTAR DARI PPK YANG DITUJUKAN KE KPA - RENCANA PELAKSANAAN DAN ANGGARAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN - KWITANSI PERSEKOT/PANJAR YANG DITANDA TANGANI OLEH PPK - WAKTU PENGAJUAN UANG PERSEKOT/PANJAR DIAJUKAN 1 MINGGU SEBELUM ACARA - UANG PERSEKOT/PANJAR TERSEBUT HARUS DIAMBIL OLEH STAF KEUANGAN YANG DITUNJUK - PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERSEKOT/PANJAR PALING LAMA 1 MINGGU

PENGAJUAN PEMBAYARAN ATAS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN SURAT PENGANTAR DARI PPK YANG DITUJUKAN KE KPA UKTI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN DOKUMEN PENDUKUNG BUKTI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN TANDA BELANJA (SPTB) YANG DITANDA TANGANI OLEH PPK

TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN KE KPPN PENGAJUAN PEMBAYARAN BELANJA SECARA LS PENGAJUAN PEMBAYARAN BELANJA DENGAN UANG PERSEDIAAN

PENGAJUAN PEMBAYARAN BELANJA SECARA LS KONTRAK DENGAN PIHAK KETIGA HONOR-HONOR PERJALANAN DINAS

PENGAJUAN PEMBAYARAN BELANJA DENGAN UANG PERSEDIAAN BELANJA BAHAN BIAYA PERTEMUAN PERJALANAN DINAS

RENCANA PENGAJUAN PEMBAYARAN/PENGGANTIAN DANA UP KE KPPN SEBELUM SEMESTER I DIRENCANAKAN 2 X DALAM SEBULAN SEMESTER II DIRENCANAKAN SETIAP MINGGU

YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PPK PEMBUKUAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN KARTU PENGAWASAN ANGGARAN PENGARSIPAN DOKUMEN KEUANGAN

PEMBUKUAN BUKU KAS UMUM BUKU KAS PEMBANTU BENDAHARA SEPERTI BUKU TUNAI, BUKU KAS BANK, BUKU PERSEKOT BUKU PAJAK

KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN KWITANSI FAKTUR PEMBELIAN SK-SK PELAKSANAAN KEGIATAN TANDA TERIMA, ABSEN, UNDANGAN, NOTULEN RAPAT - DLL

PENGARSIPAN DOKUMEN KEUANGAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DISESUAIKAN DENGAN BUKTI PEMBUKUAN PENYIMPANAN DOKUMEN - DLL