DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sebelum menjalaninya ingat: 1. Niatkan pembuatan Akte ini untuk kebaikan bukan untuk kejelekan. 2. Mulailah hari-hari menjalaninya dengan BASMALAH dan.
Advertisements

PARA PELAMAR YANG LULUS SELEKSI CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2013
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
KETENTUAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH REPUBLIK SERBIA Ruang Pancasila, Lantai 2 KBRI Beograd 9 April 2010.
SYARAT-SYARAT USULAN KEPEGAWAIAN
PENULISAN PROPOSAL Pemberdayaan UPKu TAHUN 2010.
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
SOSIALISASI PEMBUKAAN REKENING PENYALURAN BANTUAN PROGRAM APE
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KULIAH PENGANTAR BLOK CSL II
PERSYARATAN USULAN KARPEG
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
ALUR MENGURUS KARTU KELUARGA (KK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA SUBBAG TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ROKAN HULU.
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KULIAH PENGANTAR BLOK CSL IV
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
ALUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
ALUR AKTA PERKAWINAN.
Tabungan iB THI Hasanah
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
TUGAS DAN FUNGSI PEMBIMBING MANASIK HAJI
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN HAJI
ALUR AKTA KEMATIAN.
Mandiri Tabungan Haji Mandiri Tabungan Haji.
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
NO PRODUK LAYANAN PERSYARATAN WAKTU
AMRINA ROSYIDA, S.Psi., MH KASIE PENTA PKK LATTAS.
General Affair (Izin Usaha)
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
Manajemen Haji dan Umrah
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kemloko Kecamatan Nglegok
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
DASAR HUKUM Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
TABUNGAN HAJI AL- HAROMAIN DAN UMROH AL- HASANAH Pelatihan Calon Karyawan Semeru Park Hotel, 18 Maret s.d 08 April 2011.
Transcript presentasi:

DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA SEKSI PEYELENGGARA HAJI DAN UMRAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU

NO JENIS PELAYANAN PERSYARATAN WAKTU BIAYA KET 1 2 3 4 5 6 PENDAFTARAN HAJI REGULER 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Yang Masih Berlaku Sesuai Domisili (10 Lembar );   2. Foto Copy Kartu Keluarga ( 3 Lembar ); 3. Foto Copy Buku Nikah / Akta Lahir / Ijazah ( 3 lembar); 4. Foto Copy Buku Tabungan Bank Penerima Setoran BPIH Syariah Minimal Setoran Awal Rp. 25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah) (Lembar No. Rekening & Lembar Nominal); 5. Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas Yang Mencantumkan Gol. Darah (Asli); 6. Pas Foto Khusus Haji Dengan Ketentuan : ·         4 X 6 = 15 Lembar ·         3 X 4 = 25 Lembar ·         Latar Belakang Putih ·         Kontras Wajah 80% ·         Tidak Berpakaian Dinas/ Tanpa Atribut ·         Tidak Memakai Kacamata, Peci ·         Warna Jilbab Tidak Boleh Putih ; 7. Fotocopy Paspor ( Bagi Yang Memiliki ). 8. Semua bahan di imput ke Siskohat dan menerbitkan SPPH (Surat Permohonan Pendaftaran Haji) 45 Menit RP.0 9. SPPH yang diterbitkan 3 rangkap, ditanda tangani oleh Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah 5 Menit 10. Jamaah mengantarkan SPPH ke bank BPS BPIH untuk mengambil nomor porsi 30 Menit Bank BPS BPIH 11. Nomor porsi yang telah diterbitkan bank BPS di antarkan kembali ke Kemenag pada jam kerja 2 hari kerja 12. Jamaah menunggu tahun keberangkatan haji….

PEMBATALAN HAJI REGULER 1. 2 3 4 5 6 PEMBATALAN HAJI REGULER 1. Jamaah haji mengajukan permohonan pembatalan ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, 15 Ment RP.0   2. Pegawai Seksi Haji Menerima pengajuan pembatalan haji dan memeriksa kelengkapannya 3. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah : Batal Karena Wafat Surat keterangan kematian dari Desa/Rumah sakit, 20 Menit Surat keterangan ahli waris, Surat kuasa ahli waris yang ditunjuk sebagai pengurus jika ahli waris lebih satu orang, 4. Foto copy KTP seluruh ahli waris yang masih berlaku, 5. Foto copy bukti setoran awal BPIH, 6. Foto copy KK / Buku Nikah, 7. Semua bahan di copy rangkap tiga 8. Surat Keterangan Batal karena wafat dari Kakan Kemenag/ Kasi PHU Batal Karena Sakit Surat keterangan sakit dari dokter, Surat pernyataan pengunduran diri bermaterai Rp.6000, Foto copy KTP yang masih berlaku, Surat Keterangan Batal karena sakit dari Kakan Kemenag/ Kasi PHU Batal Karena Alasan Lain Surat pernyataan pengunduran diri bermaterai Rp. 6000, Surat Keterangan Batal karena alasa lain dari Kakan Kemenag/ Kasi PHU PELAYANAN KONSULTASI HAJI Nomor Porsi 60 Menit PENCAIRAN BIAYA MANASIK HAJI TINGKAT KECAMATAN - RAB 30 Menit - Daftar Jumlah jamaah - Kwitansi -Faktur PENCAIRAN BIAYA OPERASIONAL HAJI KA. KUA KECAMATAN - Rencana Kegiatan, Jumlah Peserta, narasumber dan kepanitiaan