BIRO TATA PEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
SINERGITAS PERENCANAAN
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
SATPOL PP PROVINSI RIAU
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

BIRO TATA PEMERINTAHAN Forum SKPD Pemerintahan I RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN BIRO TATA PEMERINTAHAN Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Gedung Radyosuyoso Bappeda DIY, 21 Maret 2016

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan PUM, OTDA, KEPENDUDUKAN, KESBANGLINMAS, PENEGAKAN PERDA-PERKADA, PENYELENGGARAAN TRANTIBMAS (Pasal 8 Pergub 49/2015) 2

PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

POTENSI 4 DIY = 392 Desa Dana Desa: 2016: 287.695.629.000 Kapasitas Aparat Desa DIY = 392 Desa Dana Desa: 2016: 287.695.629.000 2015 : 128.076.618.000 4

PELAYANAN PUBLIK

Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 NO. PROGRAM ∑ KEGIATAN ANGGARAN 1. Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan 8 1.514.700.000 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 477.534.000 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 961.179.500 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 50.000.000 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 46.531.000 6. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan*) 16 5.607.410.000 7. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur **) 122.207.000 JUMLAH 48 8.779.561.500 Catatan: *) Termasuk di dalamnya bantuan rehab gedung kantor desa **) Anggaran Danais ;1 kegiatan : Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur