`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P. MATERI KULIAH `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` SEMESTER GASAL T. A. 2013/2014 (2 SKS) Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN` MATERI 5 (e-LEARNING 2_KELAS SORE) BAHAN KULIAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN` Disusun Oleh : DR. IR. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
3 KOMPONEN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN KETERSEDIAAN PANGAN Indonesia secara umum tidak memiliki masalah terhadap ketersediaan pangan. Indonesia memproduksi lebih kurang 31 juta ton beras setiap tahunnya dan mengkonsumsi sedikit di atas tingkat produksi tersebut; dimana impor umumnya kurang dari 7% konsumsi.
3 KOMPONEN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN (LANJUTAN) Lebih jauh jaringan distribusi swasta yang berjalan secara effisien turut memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Beberapa kebijakan kunci yg memiliki pengaruh terhadap ketersediaan pangan meliputi: (a) Larangan impor beras; (b) Upaya Kementerian Perta- nian untuk mendorong produksi pangan; dan (c) Penga- turan BULOG mengenai ketersediaan stok beras
3 KOMPONEN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN (LANJUTAN) KETERJANGKAUAN PANGAN Elemen terpenting dari kebijakan keta- hanan pangan ialah adanya jaminan bagi kaum miskin untuk menjangkau sumber makanan yang mencukupi.
3 KOMPONEN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN (LANJUTAN) Cara terbaik yang harus diambil untuk menca-pai tujuan ini ialah dengan memperluas strategi pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuh-an yg memberikan manfaat bagi kaum miskin. Kebijakan ini dapat didukung melalui program bantuan langsung kepada masyarakat miskin, yang diberikan secara seksama dengan target yang sesuai
3 KOMPONEN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN (LANJUTAN) KUALITAS MAKANAN dan NUTRISI Sebagai bagian dari kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan yang mencukupi bagi penduduk, ialah kualitas pangan itu sendiri. Artinya penduduk dapat mengkonsumsi nutrisi mikro (gizi dan vitamin) yang mencukupi untuk dapat hidup sehat.
3 KOMPONEN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN (LANJUTAN) Konsumsi pangan pada setiap kelompok pengeluaran rumah tangga telah meningkat pada jenis-jenis pangan yang berkualitas lebih baik. Namun, nutrisi makanan belum menunjukkan tanda perbaikan sejak akhir krisis. Sejumlah kebijakan penting yang berpengaruh terhadap kualitas pangan dan nutrisi meliputi: · Upaya untuk melindungi sejumlah komoditas pangan penting · Memperkenalkan program pangan tambahan setelah krisis · Penyebarluasan dan pemasaran informasi mengenai nutrisi
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN PEKERJAAN RUMAH JABARKAN PEMAHAMAN ANDA TENTANG KETAHANAN PANGAN & KEDAULATAN PANGAN ?
KETAHANAN PANGAN PENGERTIAN Pengertian umum ketahanan pangan adalah adanya jaminan bahwa kebutuhan pangan dan gizi setiap penduduk adalah sebagai syarat utama dalam mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan yang tercukupi.
PENGERTIAN KEDAULATAN PANGAN Pangan adalah hak dasar bagi setiap manusia (warga negara) dan menjadi kewajiban negara (pemerintah) untuk mampu menyediakan pangan secara layak bagi rakyatnya. Pemerintah dituntut mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
PENGERTIAN KEDAULATAN PANGAN (LANJUTAN) Kebijakan diarahkan pada upaya menunjang produktivitas komoditas pangan, dengan mengerahkan potensi dan ke-mampuan rakyat. Pada gilirannya, paradigma kedaulatan pangan akan berdampak positif pada kesejahteraan petani dan keluarganya.
IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN Advokasi dan penyuluhan diversifikasi konsumsi mengarah pada pola pangan beragam dan gizi seimbang Identifikasi, pengembangan dan peningkatan pangan lokal (spesifik) perlu dilakukan secara intensif dan konsisten
IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN (LANJUTAN) Peningkatan akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan melalui peningkatan pendapatan dan daya beli dengan upaya pember-dayaan kelompok usaha ekonomi perdesaan dan bantuan modal Meningkatkan akses fisik rumah tangga terhadap pangan melalui pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan
KONDISI FAKTUAL PERTANIAN DI INDONESIA Sektor Pertanian masih menjadi garapan utama untuk menyokong kehidupan sebagian besar masyarakatnya. ARTINYA persoalan kemiskinan akan selalu berhimpitan dengan persoalan pertanian.
KONDISI FAKTUAL PERTANIAN DI INDONESIA (LANJUTAN) Kepemilikan lahan secara umum dikatagorikan berlahan sempit. BAHKAN dijumpai persoalan pengurangan luasan lahan pertanian karena peruntukan ke non pertanian
PENGARUH LUAS PENGUASAAN TANAH TERHADAP SUMBER & TINGKAT PENDAPATAN (SAJOGYO, 2002) TINGKAT & SUMBER PENDAPATAN GOLONGAN PENGUASAAN TANAH LUASAN LAHAN LAND BASED AGRICULTURAL (A) NON LAND BASED AGRICULTURAL (B) NON AGRICULTURAL (C) PETANI BERTANAH LUAS I (ha) PETANI BERTANAH SEDANG II PENDAPATAN (-) PENDAPATAN (+) PETANI BERTANAH SEMPIT III PETANI TAK BERTANAH IV A B C BIAYA HIDUP
STOP STOP STOP STOP Any question?