Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Advertisements

assalamu’alaikum wr. wb
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
Pemerintah Kota Prabumulih
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM
Kiat-kiat Menghadapi Permasalahan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
PROSEDUR PELAKSANAAN PELELANGAN
Suyitno LPSE Depdiknas
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
AGENDA. AGENDA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan.
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
SOLUSI PERMASALAHAN KONTRAK AKIBAT PEMOTONGAN ANGGARAN
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
MITIGASI HUKUM PENGADAAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
RAPAT KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2019
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Transcript presentasi:

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II KEMITRAAN LKPP DAN APIP DALAM RANGKA MENUJU PENGADAAN BARANG/JASA LEBIH BAIK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

LATAR BELAKANG Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Banyaknya kasus korupsi terkait Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai besar yang ditangani oleh KPK Banyaknya pertanyaan konsultansi yang diterima LKPP terkait dengan sengketa kontrak PA tidak mau menetapkan Pemenang untuk Pengadaan diatas Rp100 miliar karena PA tidak yakin dengan proses pemilihan yang sudah berjalan Pemutusan Kontrak karena proses pemilihan yang tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya namun baru diketahui setelah pelaksanaan kontrak

LATAR BELAKANG Probity Audit Saat Ini BPKP telah menyusun Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Probity Audit yang digunakan APIP masih bersifat manual Paket Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai besar belum banyak dilakukan Probity Audit atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa belum familiar dengan penggunaan Probity Audit Belum adanya aturan penerapan Probity Audit sebagai dasar pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

PENGEMBANGAN e-PROBITY AUDIT Probity Audit Manual Probity Audit Elektronik Memperbaiki alur proses Probity Audit dari manual menuju elektronik E-Probity Audit terintegrasi dengan LPSE nasional sehingga APIP lebih mudah untuk melakukan pengawasan E-Probity Audit terintegrasi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan sehingga proses audit dapat dilakukan mulai tahapan Perencanaan

PERAN APIP DALAM PBJ APIP

APIP dalam Pengadaan

Single sign on Portal Deputi

Persetujuan Probity oleh Advisor/Auditor di APIP

Perangkat Probity Rekomendasi

Rincian Perangkat Probity

Rekomendasi Hasil Probity oleh Auditor Tahapan Probity Audit Rekomendasi Hasil Probity oleh Auditor Rekomendasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%