Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II KEMITRAAN LKPP DAN APIP DALAM RANGKA MENUJU PENGADAAN BARANG/JASA LEBIH BAIK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
LATAR BELAKANG Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Banyaknya kasus korupsi terkait Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai besar yang ditangani oleh KPK Banyaknya pertanyaan konsultansi yang diterima LKPP terkait dengan sengketa kontrak PA tidak mau menetapkan Pemenang untuk Pengadaan diatas Rp100 miliar karena PA tidak yakin dengan proses pemilihan yang sudah berjalan Pemutusan Kontrak karena proses pemilihan yang tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya namun baru diketahui setelah pelaksanaan kontrak
LATAR BELAKANG Probity Audit Saat Ini BPKP telah menyusun Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Probity Audit yang digunakan APIP masih bersifat manual Paket Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai besar belum banyak dilakukan Probity Audit atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa belum familiar dengan penggunaan Probity Audit Belum adanya aturan penerapan Probity Audit sebagai dasar pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
PENGEMBANGAN e-PROBITY AUDIT Probity Audit Manual Probity Audit Elektronik Memperbaiki alur proses Probity Audit dari manual menuju elektronik E-Probity Audit terintegrasi dengan LPSE nasional sehingga APIP lebih mudah untuk melakukan pengawasan E-Probity Audit terintegrasi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan sehingga proses audit dapat dilakukan mulai tahapan Perencanaan
PERAN APIP DALAM PBJ APIP
APIP dalam Pengadaan
Single sign on Portal Deputi
Persetujuan Probity oleh Advisor/Auditor di APIP
Perangkat Probity Rekomendasi
Rincian Perangkat Probity
Rekomendasi Hasil Probity oleh Auditor Tahapan Probity Audit Rekomendasi Hasil Probity oleh Auditor Rekomendasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%