PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hukum Kontrak Miko Kamal.
Advertisements

PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN
Hukum Perjanjian/kontrak
Hukum dan Pembangunan FISIP UI Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
HUKUM PERIKATAN Pertemuan Keempat Tujuan Umum
PERTEMUAN V HUKUM PERJANJIAN.
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
HUKUM PERIKATAN Perikatan
Syarat Sah Perjanjian Pertemuan Ke-9
HUKUM PERJANJIAN PERIHAL PERIKATAN DAN SUMBER-SUMBERNYA
ASPEK HUKUM PERIKATAN Dr. Marzuki, SH M.Hum.
Azas-Azas Hukum Perdata
Hukum Perikatan Perdata
KONTRAK.
Pengantar : Perjanjian dan Perikatan
Hernawan Hadi.doc.2007 HUKUM DAGANG Oleh Hernawan Hadi,SH MH.
HUKUM PERJANJIAN M. Hamidi masykur, s.h., m.kn.
Hukum Perdata Pertemuan II
Azas-azas umum perjanjian Pertemuan ke 10
Macam-Macam Perikatan
Tim Pengajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PERTEMUAN III HUKUM PERIKATAN.
Hukum Perdata.
Sumber Perikatan Pacta Sunt Servanda PERIKATAN Ps Kongret
HUKUM PERDATA.
Mata Kuliah Hukum Perdata
Pertemuan 2 BENTUK PERUSAHAAN.
Bentuk-Bentuk Perusahaan
ASAS-ASAS DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
Hukum Perikatan/ Verbintenis
PERTEMUAN IV HUKUM PERIKATAN.
HUKUM PERIKATAN Kopel : HKK
Oleh : N. Pininta Ambuwaru SH.MM.MH.LL.M
NAMA TATA KULIAH : HUKUM PERDATA
HUKUM PERDATA.
Hukum perdata Pengantar ilmu hukum.
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI HP :
HUKUM PERIKATAN Pertemuan - 03.
1.
KONTRAK NOMINAAT & KONTRAK INOMINAAT
PERJANJIAN Menurut BW/KUH PDT (Pasal 1313)
Universitas Esa Unggul
KONTRAK TERAPETIK dr. Adji Suwandono, S.H..
PELATIHAN GSM JUNI 2010 SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DAN AKIBAT TIDAK SAHNYA PERJANJIAN Oleh : LUSIA NIA KURNIANTI, SH., MH.
HUKUM PERDATA Secara teoritik hk perdata meliputi:
Hukum Perikatan Pertemuan 3.
HUKUM PERJANJIAN r yogahastama, s.h., m.kn.
PERBEDAAN HUKUM PERDATA/PRIVAT DENGAN HK. PIDANA/PUBLIK
Pengantar Hukum Indonesia : Hukum Perikatan
Pengantar Hukum Indonesia : Hukum Perikatan
POKOK-POKOK HUKUM PERDATA
Pertemuan 2 BENTUK PERUSAHAAN.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
HUKUM KONTRAK BISNIS oleh: I GUSTI AGUNG WISUDAWAN,SH
HUKUM PERJANJIAN.
SURIZKI FEBRIANTO, SH., MH.
HUKUM PERJANJIAN KARYAWAN B KELOMPOK II RIANI GOBEL
DASAR-DASAR HUKUM PERDATA
PERJANJIAN/KONTRAK AMALUDIN, S.IP.
HUKUM BISNIS.
HUKUM PERDATA.
Tim Pengajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
HUKUM PERIKATAN.
HUKUM PERDATA.
PERJANJIAN/KONTRAK AMALUDIN, S.IP.
AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH.,MKn
MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang
Disusun guna memenuhi nilai tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum BAB VII.
PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN. Definisi perjanjian Pasal 1313 BW Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan.
Transcript presentasi:

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA Oleh: Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

Sgl aturan hk yg mengatur hubungan hk antara orang satu dg orang yg lain dlm hidup bermasyarakat. HUKUM PERDATA PRIVATE LAW PRIVAATRECHT PRIVATE

HK PDT: HIMPUNAN PERATURAN HK YG MENGATUR HAK & KWJBN ORG PERSEORANGAN SATU SAMA LAIN DLM HUB KEKELUARGAAN & PERGAULAN DLM MASYARAKAT DALAM PERGAULAN MASYARAKAT MENIMBULKAN HK HARTA KEKAYAAN: HK. BENDA HK PERIKATAN HK WARIS DLM HUB KELUARGA MENIMBULKAN HUB HK: HK TTG ORNG (BDN PRIBADI HK KELUARGA

KONSEP & LINGKUP HK PERDATA Hk perdata bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KHUD) dan UU RI. Hk perdata dpt dilasifikasikan menjadi dua gol: hk perdata tertulis (arti luas) & hk perdata tdk tertulis/arti sempit (kebiasaan/hk adat). Materi hk perdata: 1. hk perdata materiel: hk pdt yg mengatur hak & kwjbn dlm pergaulan di masyarakat. 2. hk perdata formal: hk pdt yg mengatur cara melaksa- nakan & mempertahankan hak & kwjbn tsb

BURGERLIJK WETBOEK Van Personen/ Ttg Orang Van Zaken/Ttg Benda Van Verbintenissen/Ttg Perikatan Van Bewijs en Verjaring/Ttg Bukti & Daluarsa

SISTEMATIKA BURGERLIJK WETBOEK MENURUT ILMU PENGETAHUAN/DOKTRIN PERSONENRECHT/ HK ORANG FAMILIERECHT/HK KELUARGA SISTEMATIKA BURGERLIJK WETBOEK MENURUT ILMU PENGETAHUAN/DOKTRIN VERMOGENSRECHT/ HK HARTA KEKAYAAN ERFRECHT/HK WARIS

BOEK I: PERSONEN EN FAMILIERECHT BOEK II: RECHTSPERSONEN BOEK III: VERMOGENSRECHT IN HET ALMEMENEN BOEK IV: ERFRECHT BOEK V: ZAKELIJKRECHTEN BOEK VI: ALGEMEEN GEDEELTE VAN HET VERBINTENISSENRECH (BAG UMUM HK PERIKATAN BOEK VII: BIJZONDERE OVERNKOMSTEN BOEK VIII: VERKEERSMIDDELEN EN VERVOER ( TTG MODA TRANPORTASI)

PERBUATAN MELAWAN HK (Ps.1365 BW) PERJANJIAN (Ps.1313 BW) UU SAJA (Ps.104,625 BW) PERIKATAN PERBUATAN MRT HK (Ps.1354, 1359 BW) UNDANG-UNDANG (Ps. 1325 BW) UU & PERBUATAN MANUSIA (Ps.1353 BW) PERBUATAN MELAWAN HK (Ps.1365 BW)

SALAH SATU SUMBER PERJANJIAN AANBOD/OFFER PERIKATAN (VERBINTENIS) AANVAARDING/ ACCEPTANCE KEWAJIBAN HAK SALAH SATU SUMBER PERJANJIAN

PENAWARAN PENERIMAAN PERSETUJUAN KEWAJIBAN HAK TOESTEMMING PERIKATAN (VERBINTENIS)

Pra-kontraktual Post- kontraktual ? ? ? $ $ $ $ $ ? Post- kontraktual PENAWARAN PENERIMAAN PERIKATAN (VERBINTENIS)

KONSEP & PENGERTIAN HK PERJANJIAN SYARAT SAHNYA & MOMENTUM TERJADINYA PERJANJIAN KETENTUAN UMUM DLM HK PERJANJIAN AKIBAT PERJANJIAN HK PERJANJIAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN PENAFSIRAN PERJANJIAN PENYUSUNAN, STRUKTUR & ANATOMI PERJANJIAN PERJANJIAN KHUSUS/BERNAMA (NOMINAAT) POLA PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERJANJIAN

ISTILAH & PENGERTIAN HK PJJ TEMPAT PENGATURAN HK PJJ KONSEP & PENGERTIAN PERJANJIAN SISTEM PENGATURAN HK PJJ ASAS HK PERJANJIAN SUMBER HK PERJANJIAN

Tempat pengaturan hk perjanjian Hk pjj diatur dalam KUHPdt BK III terdiri atas 18 Bab dan 631 Pasal. Mulai Ps 1233-1864. Di NBW (Niew Burgerlijk Wetboek) diatur dlm BK IV Van Verbintenissen, mulai Ps 1269-1901 NBW. Hal-hal yg diatur dlm BK III BW, meliputi, al: perikatan pd umumnya, perikatan yg lahir dari pjj, hapusnya perikatan, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pjj unk melakukan pekerjaan, persekutuan, badan hk, hibah penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangungan utang & perdamaian. Pjj yg diatur dlm BK III tsb mrpkan pjj khusus/bernama (pjj Nominaat). Di luar KUHPdt dikenal kontrak production sharing, joint venture, kontrak karya, leasing, hire purchase, franchise, sewa rahim dll. Pjjj tsb disebut pjj Innominaat.

Sistem pengaturan hk kontrak/perjanjian Sistem hk pjjj mrpkn sistem terbuka (open system): orng bebas buat pjj baik yg sdh/blm diatur dlm uu (Ps 1338 (1) BW: “alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet”) Kebebasan dlm Ps 1338 (1) meliputi: bebas membuat/tdk membuat pjj, bebas adakan pjj dg siapapun, bebas tentukan isi, pelaksanaan & persyaratan pjj sera bebas tentukan bentuk pjj (tertulis/lisan).

Asas hk perjanjian/kontrak Asas “kebebasan berkontrak” (isi Pjj, Ps 1338 (1) BW: scr historis lahir dari prinsip individualisme, di sini pengusaha tidak dibenarkan turut campur dlm sosial ekonomi, shg lahir ungkapan exploitation de homme par l’homme. Melalui perkembangnnya hk kontrak sdh banyak diatur oleh penguasa. Asas “Konsensualisme” (lahirnya Pjj): bhw salah satu syarat sahnya pjj adanya kesepakatan para pihak (Ps 1320 (1) BW). Artinya pjj tdk dibuat scr formal tetapi konsensual. Asas Pacta Sunt Servanda/kepastian hukum yg berhubungan dg akibat hk. Asas ini menetapkan bahwa hakim/pihak ketiga hrs menghormati & tdk boleh intervensi substansi kontrak (kontrak layaknya sbg uu)

Asas hk perjanjian/kontrak Asas Itikad Baik (Goede Trouw): Ps 1338 (3): “Pjj hrs dilaksanakan dg itikad baik. Asas ini menetapkan bahwa para pihak dlm melaksanakan isi kontrak hrs bdsrkn kepercayaan/keyakinan dan kemauan yg baik. Asas Kepribadian (Personalitas): bhw seseorng yg akan buat kontrak hanya unk kepentingan dirinya saja. Ps 1315 BW: “pada umumnya orang tdk dapat mengadakan pjj selain unk dirinya”. Ps 1340 BW: “pjj hanya berlaku pd para pihak yg membuatnya”.

Suatu sebab (oorzaak) yang halal Syarat sah perjanjian Sepakat Paksaan (dwang)  takut akan ancaman (dilarang oleh UU) Khilaf (dwaling) orang, barang, negosiasi, konsep Penipuan (bedrog)  serangkaian bohong Peyalahgunaan keadaan Cakap Ps. 1330 jo 330. Belum dewasa Dibawah pengampuan Badan hukum PT Yayasan Koperasi Suatu sebab (oorzaak) yang halal Causa, Suatu hal tertentu Uu tdk menyebut causa halal ttp disebut causa yg terlarang Adanya kesepakatan para pihak Perhatikan bagaimana dengan bukti tercapainya kesepakatan Kecakapan untuk membuat perjanjian Kecakapan yang bersifat umum : misalkan kedewasaan Kecakapan yang bersifat khusus  kewenangan misalkan direksi mewakili PT Suatu hal tertentu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan (prestasi) harus tertentu Suatu sebab (causa) yang halal Sebab di sini bukanlah motif orang yang berbuat Sebab adalah tujuan obyektif dari masing-masing pihak dalam perjanjian Sebab yang tidak halal artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum. Obyeknya hrs tertentu: berupa prestasi

Suatu sebab (oorzaak) yang halal Syarat sah perjanjian Dapat Dibatalkan Syarat subyektif Sepakat Cakap Suatu sebab (oorzaak) yang halal Causa, Suatu hal tertentu Syarat subyektif Adanya kesepakatan para pihak Perhatikan bagaimana dengan bukti tercapainya kesepakatan Kecakapan untuk membuat perjanjian Kecakapan yang bersifat umum : misalkan kedewasaan Kecakapan yang bersifat khusus  kewenangan misalkan direksi mewakili PT Suatu hal tertentu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan (prestasi) harus tertentu Suatu sebab (causa) yang halal Sebab di sini bukanlah motif orang yang berbuat Sebab adalah tujuan obyektif dari masing-masing pihak dalam perjanjian Sebab yang tidak halal artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum. Syarat Obyektif Syarat Obyektif Batal demi Hukum