BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Advertisements

Santika Beach Resort Hotel
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT
MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
JABATAN FUNGSIONAL UTAMA
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PENYAMAAN PERSEPSI UNSUR DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT UNTUK USULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR OLEH :
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
RAPAT EVALUASI & KOORDINASI KENAIKAN PANGKAT
Cara Memecah Paket menjadi Angka Kredit (Permenpan 16 tahun 2009)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
Sistem Online Kepegawaian
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PP No 24 tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pranata Laboratorium Pendidikan
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
DAN JABATAN FUNGSIONAL
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
RAKOR Kenaikan pangkat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
RAKOR Kenaikan pangkat
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
TATA CARA PENGUSULAN ANGKA KREDIT
INPASSING Pranata Komputer.
CATATAN PENTING DALAM USULAN PAK
Santika Beach Resort Hotel
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PERAWAT) Erni Kurniati
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
Dinas Kesehatan kab jember DINAS KESEHATAN KAB JEMBER
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
CATATAN PENTING DALAM USULAN PAK
RISWAN, S.SOS. MM JAB. KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
DIREKTORAT PENGADAAN DAN KEPANGKATAN
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PENYELESAIAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2018
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
KANREG I BKN YOGYAKARTA
WORKSHOP Penyusunan Formasi dalam rangka Inpassing
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA EVALUASI PENYELESAIAN NOTA PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2014 KABUPATEN BANYUMAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA

PENYELESAIAN NPKP PER : 1 APRIL 2014 - KAB. BANYUMAS PERMASALAHAN USUL MASUK : 2.030 Memenuhi Syarat (MS) : 1.936 (95,37%) Catatan : Masih hutang BTL 200 (menunggu perbaikan SK yg berlaku surut : Dinas Kesehatan & Dinas Pendidikan) Ijazah SK jabatan DP.3 PAK Tubel ...... Bahan Tidak Lengkap (BTL) : 91 (4,48%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 3 (0,15%) (Dari Dinas Kesehatan)

IJAZAH & TRANSKRIP PERMASALAHAN REKOMENDASI Ijazah & transkrip akademik tidak dilegalisir oleh pejabat ybw Agar dilegalisir sesuai KEPKA BKN 11 th 2011 (lihat Anak Lampiran 1a)

JFT diusulkan KP Reguler JABATAN JFT diusulkan KP Reguler Permasalahan Rekomendasi PNS Formasi JFT diusulkan KP Reguler Telah ditetapkan NPKP- nya oleh BKN Sebelum tmt KP Reguler telah diangkat JFT NPKP minta dibatalkan Perlu ada koordinasi antara pemroses KP & Pemroses jabatan Apabila tmt 1-10-2014, dst masih ada usul yg serupa agar dibatalkan SK pengangkatan jabatannya

Rangkap Jabatan (Struktural & Fungsional) Permasalahan Rekomendasi Rangkap Jabatan (Struktural & Fungsional) Perangkapan jabatan tidak dibenarkan kecuali telah ditentukan Per-UU, contoh : Jaksa Perancang PPUU Peneliti

PENYESUAIAN JABATAN GURU PERMASALAHAN REKOMENDASI Kekeliruan dalam penetapan jabatan pd SK Penyesuaian JF Guru (tdk berdasar SK KP terakhir) Contoh : pada data SK KP terakhir (baru) : Pangkat : Penata golru III/c Tmt 1-4-2012 Jabatan : Guru Dewasa (nama jab lama) AK 229,069 Kemudian : Ditetapkan impasing jab (berdasar SK KP lama) pd tgl 28-12-2012 Tmt 01-12-2012 (berlaku surut): Nama Jab lama : Guru Madya Tk I Pangkat Penata Muda Tk I golru III/b menjadi nama jab baru : Guru Pertama AK 166,118 Agar diperbaiki sesuai jabatan terakhir berdasarkan SK KP terakhir. Dlm kasus ini : Guru Dewasa (jab lama) diimpas menjadi Guru Muda (jab baru) AK : 229,069 (berdasarkan SK KP terakhir)

SK JABATAN BERLAKU SURUT Permasalahan Rekomendasi SK Jabatan (meliputi SK pengangkatan pertama, kenaikan jenjang, impasing) ditetapkan berlaku surut Misal : ditetapkan 5 April 2013, tmt jab 1 Pebruari 2013 Serta dicantumkan klausul yg menyebutkan “Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan” Agar tdk rancu disarankan tmt- nya tdk usah disebutkan apabila sudah dinyatakan dg klausul “Keputusan ini berlaku sejak tangggal ditetapkan” Atau : Tmt dpt disebutkan tetapi klausul “Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan” dihilangkan.

SK JABATAN (JFT) & PAK Permasalahan Rekomendasi SK Pengangkatan dlm Jabatan / Kenaikan Jenjang Jabatan ditetapkan mendahului PAK Misal : SK pengangkatan jabatan/ kenaikan jabatan ditetapkan tgl 14 Desember 2013 dg dasar AK pd PAK yg ditetapkan tgl 2 Januari 2014 AK sbg dasar pengangkatan / kenaikan jabatan ditetapkan terlebih dahulu dlm PAK, baru SK pengangkatan / kenaikan jabatannya ditetapkan berdasarkan PAK tersebut

DP-3 Permasalahan Rekomendasi Masa penilaian Permasalahan Rekomendasi Masa penilaian DP- 3 belum selesai tetapi telah ditetapkan Contoh : Masa penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, DP-3 ditetapkan 28 Desember 2013 Untuk lebih amannya penetapan di bulan Januari tahun berikutnya (sepanjang tidak hari libur)

DP-3 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Penilai & Atasan Pejabat Penilai Permasalahan Rekomendasi DP-3 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Apabila Pejabat yg berwenang kosong bisa ditarik ke atas

DP-3 Permasalahan Rekomendasi Nilai Angka & Sebutan Permasalahan Rekomendasi Setiap periode KP masih ada nilai unsur DP-3 di bawah 76 dg sebutan “BAIK” Rentang Angka & Sebutan Nilai yg digunakan dlm DP-3 (PP 10/1979, yaitu : 91 – 100 : Amat Baik 76 – 90 : Baik 61 – 75 : Cukup 51 – 60 : Kurang 50 ke bwh : Buruk

PAK Permasalahan Rekomendasi Agar penilaian AK setiap unsur kegiatan pd PAK lama selalu matching/ sinkron/ sama/ sambung dengan PAK berikutnya Terdapat penilaian AK yang berbeda pd PAK AK pd PAK baru & PAK lama tidak matching (tidak sambung) Contoh : Lama : MP 1 Juli 2007 s.d. 30 Jun 2010 AK : 227,478 Baru : MP 1 Juli 2010 s.d. 30 Juni 2013 AK : 289,701 (AK modal awal shrsnya : 227,478 ttp tertulis 196,668)

TUGAS BELAJAR atas biaya PNS sendiri Permasalahan Rekomendasi TUGAS BELAJAR atas biaya PNS sendiri Tugas Belajar atas biaya Dinas/ Pemerintah / Sponsorship Izin Belajar : dg biaya PNS sendiri

PERSIAPAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2014

PENJADWALAN KP OKTOBER 2014 Berdasarkan penjadwalan yang telah kita sampaikan bahwa usul NPKP periode Oktober 2014 diterima : di Kanreg I BKN mulai bulan Mei 2014 dan paling lambat tanggal 15 September 2014 dengan diatur sbb: No Bulan Usul KP 1 Mei - Juni Bagi PNS pemangku JFU & Struktural 2 Juli - Agustus Bagi PNS pemangku JFT yang PAKnya ditetapkan oleh Tim Kab/Kota/Provinsi 3 s.d tgl 15 September Bagi PNS pemangku JFT yang PAKnya ditetapkan oleh Tim Pusat.

Persiapan Kenaikan Pangkat Bagi Guru Periode 1 Oktober 2014 Telah menggunakan Permenpan 16/2009 tentang JFT Guru dan Angka Kreditnya; Telah dilakukan Inpassing PAK; Telah memasukkan unsur PKB, PKG; Unsur utama min 90 % dan unsur penunjang max 10 %; Tim Penilai lulus diklat tim penilai dan bersertifikat; Bagi yang masih memiliki PAK dg ketentuan lama dan belum digunakan utk KP, dapat diajukan pada periode 1 Oktober 2014.

PEMBERITAHUAN BATAS WAKTU USUL KP Surat Ka. Kanreg.I BKN Usul KP periode Oktober 2014 dapat diterima di Kanreg I BKN mulai : Mei 2014 dan paling lambat tanggal 15 September 2014 setelah persyaratan terpenuhi. (dimungkinkan BKD menentukan deadline lebih awal thd SKPD karena perlu waktu proses) Usul KP Reguler agar menggunakan mekanisme KP Paperless (sebagaimana Perka BKN No 25/2013)

Periode April memiliki waktu dua setengah ( 2,5 ) bulan . PERBANDINGAN WAKTU EFEKTIF DALAM MENGAJUKAN USUL KP PERIODE OKTOBER dengan PERIODE APRIL Periode Oktober memiliki waktu tiga setengah ( 3, 5 ) bulan. Periode April memiliki waktu dua setengah ( 2,5 ) bulan . Periode KP April biasanya jumlahnya lebih banyak dibanding dg Periode Oktober. Dengan waktu yang relatif lebih lama dan beban tugas lebih sedikit diharapkan penyelesaian KP periode Oktober secara kualitas lebih baik.

Matur Nuwun