HUKUM PIDANA Disampaikan pada Pertemuan ke 6 Mata Kuliah :

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Advertisements

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
PENGERTIAN HUKUM Menurut prof. Mr. L J Van Apeldoorn
POKOK-POKOK HUKUM PIDANA oleh : Susan Fitriasari Heryanto,M.Pd
DWI ENDAH NURHAYATI MATA KULIAH : TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA, HARTA KEKAYAAN DAN KESUSILAAN 22 Agustus 2014.
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
SAMENLOOP AAN STRAFBAAR FEIT (CONCURSUS)
POKOK-POKOK HUKUM PIDANA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Asas Asas Hukum Pidana.
Materi Ke-7: BATANG TUBUH (ISI) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
GABUNGAN TINDAK PIDANA (SAMENLOOP VAN STRAFBAARE FEITEN ATAU CONCURSUS) CONCURSUS IDEALIS CONCURSUS REALIS PERBUATAN BERLANJUT.
Created : Zakki el fadhillah dan
DELIK TERTENTU DALAM KUHP
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DAN BADAN (PEMBUNUHAN & PENGANIAYAAN)
KETENTUAN DAN SANKSI 1.Ketentuan Kita tahu bahwa hampir semua peraturan pasti diikuti dengan adanya sanksi. Sanksi pada saat-saat tertentu diperlukan guna.
SIKAP YANG SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU
Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana.
Asas-Asas Hukum Pidana
Unsur, Jenis dan Pelaku Tindak Pidana
Penyertaan dan Pengulangan dalam Melakukan Tindak Pidana
Strafbaar feit Perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana.
MATA KULIAH : TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA, HARTA KEKAYAAN DAN KESUSILAAN DWI ENDAH NURHAYATI.
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BAHASA INDONESIA HUKUM
September 16Writed by: Drs.SETYO BUDI SMA 1 MUSUK 1 KLASIFIKASI HUKUM HUKUM Ruang Wujud/ Bentuk Tertulis Tidak Tertulis Lokal Nasional Internasional Wil.
Percobaan (Poging) Oleh: Riswan Munthe.
JENIS-JENIS PIDANA.
PENGHINAAN.
SISTEM HUKUM DAN SISTEM PIDANA
Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)
PENGANTAR ILMU POLITIK
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Pidana
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Pidana Denda Hukum Sanksi_ 2014.
Pengulangan Melakukan Tindak Pidana
HUKUM PAJAK (2).
Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)
pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Oleh Dr. Mudzakkir, S.H., M.H Dosen Hukum Pidana
HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10
Hukum pidana Pengantar ilmu hukum.
Macam-macam Delik.
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Materi 14.
Percobaan dan Perbarengan dalam melakukan tindak pidana
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
PERPAJAKAN I WEEK 3 |SESSION 5 - 6
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
UNTUK MENGHADAPI PERUSUH / KERUSUHAN PADA UMUMNYA
PEMBIDANGAN HUKUM.
Sanksi Perpajakan di Indonesia
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
HUKUM PIDANA.
Alasan mengajukan gugatan
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH) M. RIZKI JANUARNA NPM FAKULTAS. HUKUM.
Percobaan dan Perbarengan dalam melakukan tindak pidana
Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Pidana
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
Pidana & Pemidanaan di Berbagai Negara
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
This presentation uses a free template provided by FPPT.com ETIKA DAN HUKUM Lulu Mamlukah.S.Tr.Keb.,MH.Kes.
Transcript presentasi:

HUKUM PIDANA Disampaikan pada Pertemuan ke 6 Mata Kuliah : Sistem Hukum Indonesia Dosen: Tatik Rohmawati, S.IP. 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia

Bahan Sistem Hukum Indonesia PENGERTIAN Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan/ siksaan. Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil / ringan, yang diancam dengan hukuman denda (kurungan). Kejahatan adalah mengenai soal-soal yang besar seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian dan sebagainya. 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia

PENGERTIAN KEPENTINGAN UMUM 1. Badan dan peraturan perundangan Negara Seperti Negara, UU, PP dan lain-lain.. 2. Kepentingan hukum tiap manusia Yaitu jiwa raga, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik/harta benda. 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia

Jenis-jenis Hukum Pidana Pokok (Utama) 1. Pidana mati (algojo: digantung bergeser menjadi ditembak) 2. Pidana penjara, meliputi; Pidana seumur hidup Pidana penjara selama waktu tertentu (paling lama 20 tahun dan paling cepat 1 tahun 4 bulan) 3. Pidana kurungan (paling lama 1 tahun 4 bulan, paling cepat 1 hari) 4. Pidana denda, yaitu memasukkan uang ke dalam kas Negara. 5. Pidana tutupan, yaitu khusus untuk orang terhormat. 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia

Pidana Tambahan, Meliputi: 1. Pencabutan hak-hak tertentu, dibagi: Hak memegang jabatan tertentu. Hak menjadi penasehat Hak dipilih dan memilih Hak menjadi awal. 2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia

Pembagian Hukum Pidana, meliputi : 1. Hukum pidana Objektif, antara lain : Hukum pidana materil Hukum pidana formal 2. Hukum pidana Subjektif, yaitu hak Negara atau alat-alat untuk menghukum. 3. Hukum Pidana umum, yaitu berlaku untuk setiap individu. 4. Hukum Pidana Khusus, antara lain : Hukum pidana militer Hukum pidana pajak (fiskal) 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia

Sistematika KUHP, yaitu : Buku I, berisi aturan-aturan umum (bagaimana mengatur berbarengan/concursus) Buku II, berisi kejahatan Buku III, berisi pelanggaran 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia

Asas-asas Hukum Pidana, antara lain : Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuild) Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perudang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Asas hokum pidana khusus mengesampingkan hokum pidana umum (lex Specialist Derogate Legi Generalist) Asas bahwa hokum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam bilangan Indonesia melakukan suatu tindak pidana. 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia

Bahan Sistem Hukum Indonesia THE END Semoga Manfaat… 1/25/2018 Bahan Sistem Hukum Indonesia