Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi, Sumbangan Islam Untuk Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
outline Latar Belakang Kerangka Teori permasalahan solusi
Advertisements

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Indonesia Negara Tekaya di Dunia
PERTEMUAN KE-3 EKONOMI SYARIAH
INDONESIA MERUPAKAN NEGARA TERKAYA DI DUNIA
PAJAK DALAM BISNIS GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
Geothermal Penghangat saat Pembekuan Energi Di Indonesia Anjar Oktikawati (J2D009011)
MEMBANGUN BISNIS SYARI’AH
Dibalik Pembatasan Subsidi BBM
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) Amerika di Indonesia dalam Kasus Freeport Pendahuluan  Existensi Amerika di Indonesia Pembahasan  Sejarah.
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
SISTEM EKONOMI ISLAM.
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
PERSEROAN TERBATAS 1.
Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi
TERMINOLOGI Apa yang dimaksud dengan 1. MANAGEMENT ENERGY :
Konsep teoritis dan karakteristik kontrak production sharing
Bagian 1 BEBAN SUBSIDI BBM pada APBN 2012 Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menguraikan beban Subsidi APBN anggaran dengan asumsi tidak.
Kelompok 8: Dinartika A. N. Ilmi Uswatun K. Lerin Diarwati
PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK KEDAULATAN NEGARA
DESENTRALISASI FISKAL Politik dan Perubahan Kebijakan
Serial Ngariung Sylva : Apa dan Mengapa Hutan Rakyat Chapter 1 …
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KAB. BANGGAI. KARAKTERISTIK WILAYAH KAB. BANGGAI Kabupaten Banggai dengan Ibukotanya Luwuk, secara administratif terdiri.
SURVEY DAN PEMBANGUNAN DATA BERBASIS GIS UNTUK PERENCANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA BPH.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
Bentuk – bentuk Perusahaan
Perdagangan Internasional
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap
Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat.
Adalah cara suatu negara untuk mengatur dan mengorganisasikan kegiatan ekonomi sesuai ideologi negaranya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
PERAN DAN PELAKU EKONOMI
HUKUM PERTAMBANGAN MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H..
PEREKONOMIAN INDONESIA
By : Koperasi By :
Politik dan hukum agraria
PELAKU KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA
NEGARAKU-TUMPAH DARAHKU Kebanggaan Sebagai Warga Negara Indonesia
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Kontrak Internasional
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
Pelaku ekonomi di indonesia
Pengantar Teknologi Mineral
BENTUK – BENTUK BADAN USAHA
KOPERASI.
BADAN USAHA MILIK NEGARA
By : Koperasi By :
SISTEM EKONOMI Strategi atau cara suatu bangsa atau negara mengatur tata kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya.
TERMINOLOGI adalah suatu proses ilmu dibidang energi untuk
Indonesia Makin Liberal dan Terjajah
BADAN USAHA MILIK SWASTA ASING
Universitas Muhammadiyah Surakata
Optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT)
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
AKTIFITAS PETERNAKAN,PERIKANAN, PERTAMBANGAN,DAN KEHUTANAN
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
KONVERSI ENERGI UNTUK KESEJAHTERAAN MASA DEPAN NEGERI
Teori dan Konsep Keuangan Daerah
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
APBNp 2014 dan apbn 2015 “Penerimaan Negara Bukan Pajak”
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
Potensi Sumber Daya Alam Indonesia ( Batu Bara)
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Badan Usaha dengan Status Badan Hukum
Transcript presentasi:

Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi, Sumbangan Islam Untuk Indonesia Kekayaan Alam dan Energi Indonesia serta Kesalahan Model Pengelolaannya.

Indonesia merupakan negara yang besar Indonesia merupakan negara yang besar. Luas wilayah teritorial Indonesia sekitar 5 juta km2. Sekitar 1,9 juta km2 berupa daratan sedangkan 3,1 juta km2 berupa lautan. Jika ditambah dengan zona ekonomi eksklusif, luas wilayah Indonesia menjadi lebih dari 7,5 juta km2, dengan luas wilayah laut menjadi 5,8 juta km2. Luas wilayah Indonesia lebih dari 7,5 juta km2, dengan luas wilayah laut 5,8 juta km2.

Bila kita sandingkan peta Indonesia di daratan Eropa maka wilayah Indonesia meliputi Inggris sampai dengan sebagian wilayah Rusia.

Kekayaan Alam Yang Melimpah Negeri Ini Memiliki Kekayaan Alam Yang Melimpah Areal hutan paling luas di dunia Tanahnya subur, alamnya indah Potensi kekayaan laut luar biasa (6,4 juta ton ikan, mutiara, minyak dan mineral lain) Di darat terkandung barang tambang emas, nikel, timah, tembaga, batubara dsb. Di bawah perut bumi tersimpan gas dan minyak yang cukup besar Luas hutan yang tersisa di Indonesia pada tahun 2010 sekitar 94.432.000 Ha  (World Bank)

Tambang Grasberg yang terletak di Tembagapura memiliki cadangan 2 Tambang Grasberg yang terletak di Tembagapura memiliki cadangan 2.5 miliar ton metrik, yang mengandung 1,13 persen tembaga, 1,05 gram per ton emas, dan 3,8 gram per ton perak Tambang Grasberg yang terletak di Tembagapura memiliki cadangan 2.500 metrik ton, yang mengandung 1,13 persen tembaga, 1,05 gram per ton emas, dan 3,8 gram per ton perak. Saat ini dikuasai oleh PT. Freeport Indonesia, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang sudah beroperasi sejak penanda tanganan Kontrak Karya di tahun 1967. Lokasi penambangan pertama di Ertsberg, setelah pada tahun 1988 ditemukan cadangan tembaga dan emas di Grasberg, maka operasi penambangan dilanjutkan ke lokasi sekarang. Pada Tahun 2001 Tingkat produksi pabrik pengolahan (mill) mencapai rekor dengan hampir 238.000 ton/hari serta produksi emas rata-rata setiap tahun mencapai hampir 3,5 juta ons atau 108,5 ton. (Catatan 1 ons = 31 gr)

Tambang Batu Hijau yang terletak di Sumbawa, NTB memiliki cadangan 1 miliar ton metrik terdiri dari tembaga 0,52 persen dan emas 0,4 gram per ton. Masa tambang Batu Hijau diperkirakan bisa sampai 25 tahun saat ini dikuasai oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Produksi per tahun mencapai 245.000 ton tembaga dan 18 ton emas.

Tambang di kawasan Toka Tindung, Minahasa yang terletak di Minahasa Utara, berproduksi di atas delapan ton emas pada tahun 1998.

MMSTB (Million Metrik Stock Tank Barrel); Juta Metrik Stok Tank Barrel MMSTB (Million Metrik Stock Tank Barrel); Juta Metrik Stok Tank Barrel. Cadangan Minyak Bumi Indonesia 7,9 milyar metrik barrel

TSCF (Triliun Standar Cubic Feet); Triliun standar kaki kubik TSCF (Triliun Standar Cubic Feet); Triliun standar kaki kubik. Cadangan gas bumi Indonesia 159,63 triliun kaki kubik.

CEKUNGAN BATUBARA DAN CBM INDONESIA OMBILIN BASIN CENTRAL SUMATRA BASIN (52.50 TCF) OMBILIN BASIN (0.50 TCF) SOUTH SUMATRA BASIN (183.00 TCF) BENGKULU BASIN (3.60 TCF) JATIBARANG BASIN (0.80 TCF) PASIR AND ASEM ASEM BASINS (3.00 TCF) BARITO BASIN (101.60 TCF) SOUTHWEST SULAWESI BASIN (2.00 TCF) KUTEI BASIN (80.40 TCF) NORTH TARAKAN BASIN (17.50 TCF) BERAU BASIN (8.40 TCF) Indragiri Hulu Kutai Sangatta I Bentian Besar Sekayu Barito Banjar II Barito Banjar I CBM singkatan dari Coal Bed Methane, CBM merupakan gas methane yang terjebak pada tambang batubara. CBM tidak berbau, tidak berwarna dan sangat mudah terbakar. Potensi Coalbed Methane (CBM) di Indonesia cukup melimpah. Namun, potensi tersebut belum banyak dimanfaatkan. CBM merupakan energi pilihan guna memenuhi kebutuhan energi masa depan Indonesia.  Total sumber daya = 453.30 TCF Total cekungan CBM = 11 = 7 Wilayah Kerja CBM yang telah ditandatangani, 2008 (Advance Resources Interational, Inc., 2003)

WILAYAH PENGEMBANGAN PANAS BUMI (2008) SEULAWAH AGAM 160 MW SIBAYAK 12 MW SARULA 330 MW Tahap Pengembangan : 1.537,5 MW Tahap Produksi : 1.052 MW JABOI 50 MW Akan Ditenderkan : 680 MW JAILOLO 75 MW LUMUTBALAI (UNOCAL) LUMUT BALAI 110 MW DIENG 60 MW KARAHA 400 MW LAHENDONG I - II 40 MW T.PERAHU 100 MW KAMOJANG 200 MW BEDUGUL 175 MW ULUMBU 10 MW TAMPOMAS 50 MW UNGARAN 50 MW SOKORIA 30 MW ULUBELU 110 MW NGEBEL 120 MW CISOLOK 45 MW SALAK 375 MW PATUHA 400 MW WAY. WINDU I 110 MW DARAJAT 255 MW MATALOKO 2.5 MW Total Potensi: 27.670 MW Total Kapasitas : 1.052 MW

Ironi indonesia Kekayaan Alam yang Melimpah Tidak Membuat Rakyat Sejahtera

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 51,2 juta jiwa (23 % penduduk Indonesia pada tahun itu yang mencapai 221 juta jiwa). Jumlah ini bertambah menjadi 60 juta pada tahun 2006. Berdasarkan standar kemiskinan bank dunia, yaitu pendapatan kurang dari US$ 2 (Rp 19.000,-) per hari, jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 110 juta jiwa (48 %).

Kesalahan model pengelolaan kekayaan alam & energi Indonesia

Memilih Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Demokrasi Penguasa negeri ini telah memilih sistem ekonomi kapitalisme dan sistem pemerintahan demokrasi, kemudian memaksakan penerapannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kedua sistem inilah merupakan akar masalah karut marut berbagai persoalan kehidupan di Indonesia

Kapitalisme dengan ide kebebasan memiliki harta (al huriyah milkiyah) Kekayaan Alam berupa barang tambang, energi dan hutan DIKUASAI INDIVIDU / SWASTA Kekayaan Menumpuk Pada Kelompok Kaya (kapitalis) Pemilik Modal, Pengusaha dan Pejabat Pemegang Konsesi Tambang, Tanah dan Hutan

COBA CARI BENDERA INDONESIA ??

Tambang Minyak Dikuasai Asing Sumber: Dirjen Migas 2009

Negara dalam sistem kapitalisme perannya amat minim, ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar Penerimaan Negara Terbesar dari pajak Negara Menjadi Lemah Tidak Memiliki Cukup Dana Untuk Menyejahterakan Rakyat Dibiarkan Berjuang Sendiri Memenuhi Kebutuhan Pokok Individu maupun Bersama

Membuat UU dan Peraturan PENGUASA Didukung Oleh Dana dari Kaum Kapitalis, Dipilih Oleh Rakyat Untuk Menjalankan… SISTEM KAPITALISME Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan: “Minimal biaya yang dikeluarkan seorang calon Rp 20 miliar, akan tetapi untuk daerah yang kaya, biayanya bisa sampai Rp 100 hingga Rp 150 miliar. Kalau ditambah dengan ongkos untuk berperkara di MK, berapa lagi yang harus dicari. (kompas.com, 5/7/2010). Membuat UU dan Peraturan Meliberalkan ekonomi

REGULASI LIBERALISASI MIGAS UU Migas No. 22 tahun 2001: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan(Pasal 2). “Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta (Pasal 9).” PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama persero adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS. (Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan akan melakukan Initial Public Offering [IPO] di bursa saham) Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 3c: “Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu.” Blue Print Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama (1) Rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga internasional Road Map Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM: Konversi minyak ke gas dan pembatasan subsidi BBM

Sistem Yang Korup 173 pimpinan daerah terlibat korupsi Survey LSI, DPR adalah lembaga yang paling korup

Masihkah Kita Percaya Kapitalisme ?