KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Advertisements

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dan Metode Pengumumannya Melalui SiRUP
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
APLIKASI e-CONTROLLING
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Pemerintah Kota Surabaya
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Perbandingan IMPLEMENTASI SIMRAL BPPT vs GRMS PemKOT SBY
Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi setelah Perubahan APBD 2016
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional SKPD Tahun 2016.
Sosialisasi Pengajuan Usulan Revisi melalui e-Budgeting
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PETUNJUK TEKNIS PEMAKETAN PEKERJAAN PADA APLIKASI SIRUP
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Bagian Administrasi Pembangunan
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BARANG/JASA PEMERINTAH
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
RINGKASAN GRMS Pemerintah Kota Surabaya. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah e-SDM e-EDUCATION e-PERMIT e-MONITORING MEDIA CENTER Test CPNS Gaji Berkala.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Integrasi Aplikasi Memberikan Solusi Menyeluruh dan Transparan
E Kontrak Non E Tendering
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
SMEP Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
MATERI 1 KETENTUAN UMUM Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEJABAT PENGADAAN Sesuai Perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM. HP
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

TUJUAN dan MANFAAT 1) Memudahkan pengguna dari satuan-satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dalam merencanakan paket-paket pekerjaan yang telah disetujui alokasi anggarannya, dengan input data langsung dari hasil proses-proses di e-Budgeting. Output dari e-Project diharapkan langsung dapat dipakai oleh sistem e-Procurement dan e-Delivery tanpa harus ada re-input secara manual 2) Memudahkan dalam penyusunan F1 atau rencana penyerapan anggaran pekerjaan

e-Project Planning atau sistem informasi perencanaan kegiatan adalah sistem informasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan proses perencanaan project/pekerjaan setelah anggaran dari suatu kegiatan disetujui. Proses perencanaan tersebut meliputi penentuan pekerjaan dan atribut-atribut lain yang diperlukan untuk proses pemaketan, misalnya metode pengadaan dan jenis pekerjaan DEFINISI

TUJUAN dan MANFAAT 1) Memudahkan pengguna dari satuan-satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dalam merencanakan paket-paket pekerjaan yang telah disetujui alokasi anggarannya, dengan input data langsung dari hasil proses-proses di e-Budgeting. Output dari e-Project diharapkan langsung dapat dipakai oleh sistem e-Procurement dan e-Delivery tanpa harus ada re-input secara manual 2) Memudahkan dalam penyusunan F1 atau rencana penyerapan anggaran pekerjaan

Ketentuan Pemaketan Pekerjaan berdasarkan 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 2. Kepala LKPP No. 14/2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DASAR HUKUM

Ketentuan Umum Paket Pekerjaan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi, adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya Pengadaan Barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang Jasa Konsultansi, adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) Jasa Lainnya, adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Swakelola : 1. Pemberian Langsung → (alokasi ∞) 2. Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain → (alokasi ∞) Penyedia Barang/Jasa (badan usaha maupun perorangan, khusus utk Jasa Konsultansi) 1. Pembelian Secara Elektronik (e-Purchasing) → (alokasi ∞) 2. Pengadaan Langsung, yaitu : a. Pembelian/Pembayaran Langsung kepada penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi → khusus untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, dan jasa lainnya (alokasi Rp. 0 – 50 juta) b. Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK → untuk Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, dan Jasa Lainnya (Alokasi Rp. 50.000.001 – Rp. 200.000.000) dan utk Jasa Konsultansi (Alokasi 0 – Rp. 50.000.000) 3. Lelang → untuk Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, dan Jasa Lainnya (Alokasi > Rp. 200.000.000) dan utk Jasa Konsultansi (Alokasi >Rp. 50.000.000) 4. Penunjukkan Langsung → untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (alokasi ∞)

Tampilan Alur Pemaketan eProject Planning

Tampilan Kegiatan Per SKPD

Tampilan Paket Pekerjaan Per Kegiatan

Tampilan Detail Paket Pekerjaan

Penyusunan F1 digunakan sebagai : Rancangan Anggaran Kas per bulan dan Surat Penyediaan Dana (SPD) per Triwulan Dasar pelaksanaan monitoring kegiatan per bulan (data rencana penggunaan dana di aplikasi e-Controlling) Dasar untuk perhitungan tambahan penghasilan pegawai dan uang kinerja (data rencana penyerapan anggaran)

Tampilan Rencana Penyerapan Pekerjaan (F1)

Tampilan Rencana F1 dalam 1 Kegiatan

Tampilan Rencana F1 Per SKPD

Integrasi Data dengan Aplikasi GRMS Lainnya : Bila terdapat perubahan anggaran maka perlu dilakukan sinkronisasi ulang antara e-Budgeting dengan e-Project. Untuk melihat data sinkronisasi e-Budgeting dan e-Project maka dapat dilihat melalui menu detail di tiap – tiap kegiatan Perubahan pemaketan di e-Project (Alokasi, Jenis Pekerjaan, Metode Pengadaan, dll) berpengaruh terhadap perubahan data pekerjaan di e-Delivery. Aplikasi e-Delivery selalu mengupdate data terbaru dari e-Project Planning Data realisasi komponen dari e-Delivery digunakan oleh e-Project sebagai batasan pada saat pengambilan sisa alokasi paket pekerjaan

Integrasi Data dengan SIRUP LKPP : Programmer eProject menyiapkan data – data yang dibutuhkan sesuai dengan data – data di dalam SIRUP, kemudian disimpan dalam webservice Programmer eProject menginformasikan kepada Programmer LKPP melalui email bahwa telah siap dilakukan penarikan data RUP oleh LKPP

Data Tampilan Kota Surabaya pada SIRUP LKPP

Laporan Total Rencana Belanja Per Triwulan

Laporan Rencana Belanja Per Bulan

TERIMA KASIH