Ria Veriani Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Advertisements

REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Kerangka Strategis Mendikbud
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pedoman bagi petugas Polmas.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Oleh : Febri Hendri AA (Koordinator Divisi Investigasi-ICW)
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
DIKLAT TEKNIS PEMANTAPAN AGENDA INOVASI DIKLATPIM TINGKAT III DAN IV
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
DIKLAT TEKNIS PEMANTAPAN AGENDA INOVASI DIKLATPIM TINGKAT III DAN IV
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
KEBIJAKAN PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
Survey Integritas Organisasi
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Ria Veriani Pusat Inovasi Pelayanan Publik PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Identifikasi isu-isu pelayanan publik dan GAGASAN INOVATIF UNTUK MENGATASI Ria Veriani Pusat Inovasi Pelayanan Publik RV-PIPEL

Tumpang Tindih Kewenangan Pemahaman tugas dan fungsi yang benar antar kementerian/ lembaga/ pemda Menghilangkan ego sektoral antar instansi Membangun kolaborasi antar stakeholders yang berkepentingan Koordinasi yang lebih intensif lagi RV-PIPEL

Kesenjangan Kualitas Antar Daerah Mengajak seluruh kepala daerah untuk merumuskan kebijakan yang sinergis sehingga menghasilkan output dan outcome kebijakan yang berlaku secara nasional Mengesampingkan egosentrisme kedaerahan Menguatkan kualitas aparatur sipil negara melalui tugas belajar, diklat teknis fungsional, diklat kepemimpinan, kursus, dll Studi banding/ benchmarking ke daerah yang mempunyai best practices RV-PIPEL

Absensi Pelayanan di Wilayah Kritis Menghadirkan kembali negara di tengah masyarakat Penguatan peran desa Menggerakkan sektor akar rumput yang ada di masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama) Menggerakkan Indonesia Mengajar (versi Anies Baswedan) sampai pedalaman Kolaborasi yang sinergis antara pempus dan pemda Insentif lebih kepada aparatur yang bertugas di pedalaman Membangun industri yang dibutuhkan oleh masyarakat RV-PIPEL

Diskriminasi Membumikan nilai-nilai integritas dan prakteknya secara nyata dalam birokrasi Disusun Pakta Integritas Internalisasi nilai anti KKN Penanaman nilai-nilai profesionalitas dalam pelaksanaan pekerjaan Perbaikan sistem rekruitmen Mystery Shopping oleh yang ditunjuk atasan sebagai bagian pengawasan pelayanan publik RV-PIPEL

Inefisiensi dan Inefektivitas Kejelasan aturan dalam penggunaan sumber daya Maksimalkan peran pengawasan (inspektorat) Internalisasi nilai-nilai integritas dan anti KKN Menghapus perjalanan dinas yang tidak penting (dapat diganti dengan virtual browshing) RV-PIPEL

Kemandulan Kebijakan Membumikan aturan Standar Pelayanan dan mewajibkan semua penyelenggara pelayanan untuk membuat dan menerapkan standar pelayanan Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelayanan Pengawasan oleh masyarakat Pengoptimalan fungsi Ombudsman RV-PIPEL

Paternalisme Mengurangi budaya ewuh-pekewuh dalam pelayanan publik Profesional dalam bekerja Mengembangkan sistem meritokrasi Mengubah alur informasi menjadi tidak hierarkies RV-PIPEL

Ketidakpastian Pelayanan Menerapkan standar pelayanan yang tepat (SOP, Standar Pelayanan, sampai dengan Maklumat Pelayanan) Menginternalisasikan nilai- nilai integritas dan anti KKN Memberikan rewards kepada pegawai teladan RV-PIPEL

Monopoli Pelayanan Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintahan Menyediakan institusi tandingan penyedia jasa pelayanan sehingga ada kompetitor yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan Contoh di Kab Bekasi sudah ada PAM dari sektor swasta RV-PIPEL

Inklusivitas Menekankan kepada penyedia jasa layanan untuk memberikan akses dan tempat khusus bagi penyandang jasa disabilitas Gedung perkantoran pemerintah juga diminta untuk memberikan akses dan tempat khusus bagi penyandang jasa disabilitas. Sekolah inklusif RV-PIPEL