“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
PANDUAN.
BAB VII PERMASALAHAN PENDIDIKAN
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
Kerangka Strategis Mendikbud
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
NUROKHIM HP KEPALA SUBAG EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN KEBUDAYAAN Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan.
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Membangun Pendidikan dan Kebudayaan
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI ABK
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Dept. Patologi Klinik & Kedokteran Laboratorium
KOMUNITAS DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM RUANG LINGKUP SOSIOLOGI
KEBIJAKAN OBAT  .
KURANGNYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penumbuhan Budi Pekerti
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KOMISI I: SUB KOMISI B “MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN” REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Bojongsari, 25 – 27 Januari 2017

Sekolah Garis Depan (SGD) Latar Belakang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Membangun dari pinggir dengan membangun kualitas manusianya; Wujud hadir negara di wilayah-wilayah terjauh, terpencil, perbatasan, termiskin (suburban, urban dan rural), dan/atau berpihak pada kelompok paling rentan dalam pembangunan; Menambah kreasi ragam penyediaan pendidikan dengan berbagai tipe dalam konteks sosial yang beragam; Memperkecil ketimpangan dan ketersediaan pemberian layanan pendidikan antaR wilayah dalam kerangka kelayakan, keadilan, kemerataan dan bermutu. SGD adalah Sekolah terintegrasi dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi siswa di wilayah-wilayah terjauh, terpencil, perbatasan, termiskin (suburban, urban, dan rural), atau berpihak pada kelompok paling rentan dalam pembangunan.

Sebaran Sekolah Garis Depan (SGD) Peta Sebaran Sekolah Garis Depan (SGD) Sekolah Garis Depan (SGD) adalah perwujudan Nawacita ke-3 dengan pembangunan sekolah di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dan juga daerah yang terdepan dari segi ekonomi. mengundang event manajemen proses

Peta Sebaran Guru Garis Depan (GGD) Pengiriman GGD ke daerah 3T Indonesia merupakan salah satu upaya pemerataan distribusi guru. Seleksi GGD Tahun 2016 6.296 guru ©Kemendikbud 2017

Isu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Jumlah Siswa Disabilitas di SLB dan Inklusif 2016 HIMPAUDI, Perguru di undang, DJPK (Kemenkeu yang mengurusi transfer daerah), perpustakaan turut diundang

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2015-2019 Memperluas akses warga untuk terlibat aktif dalam kehidupan budaya, dengan membuka pusat-pusat kesenian dan kebudayaan, terutama di daerah pinggiran yang kurang mendapat perhatian. Memperbaiki tata kelola kebudayan melalui perumusan kebijakan di hulu dan hilir (ekonomi kreatif) serta mengembangkan platform digital untuk kebudayaan Indonesia agar dapat berkiprah dalam new economy di tingkat global. Memperkuat pendidikan karakter dan modal sosial bangsa dengan menggerakkan seniman, pekerja kreatif dan pegiat komunitas masuk sekolah serta mengintegrasikan pusat-pusat kesenian dan kebudayaan alam kegiatan ko- kurikuler dan ekstra-kurikuler. Meningkatkan komunikasi budaya antar daerah melalui program pertukaran budaya di tingkat nasional untuk memperkuat rajut kebangsaan. Memperkuat kebijakan yang inklusif khususnya bagi masyarakat yang dipinggirkan secara sosial seperti kaum minoritas dan disabilitas. Mengembangkan diplomasi budaya yang efektif dengan pendekatan people-to-people dalam bentuk festival (Europalia) serta pengiriman alat dan pelaku kesenian. Mengembangkan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di bidang kebudayaan. HIMPAUDI, Perguru di undang, DJPK (Kemenkeu yang mengurusi transfer daerah), perpustakaan turut diundang

Perluasan Akses dan Peningkatan Sumber Daya Kebudayaan di Daerah Pinggiran Isu strategis Program Perluasan akses kebudayaan di pinggiran Kurangnya akses informasi, ekspresi dan pengetahuan budaya di daerah 3T Kurangnya pelibatan masyarakat di daerah 3T dalam kegiatan budaya Kurangnya akses informasi, ekspresi dan pengetahuan budaya di kalangan masyarakat yang terpinggirkan secara sosial Modul PTEBT (Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional) Revitalisasi Desa Adat Fasilitasi Komunitas Budaya Website Kebudayaan Indonesia Perluasan persebaran sumber daya kebudayaan di pinggiran Tidak meratanya persebaran SDM kebudayaan antara daerah non-3t dan daerah 3T Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran kebudayaan (ruang ekspresi dan apresiasi) di daerah 3T Tidak meratanya persebaran SDM kebudayaan antara kalangan masyarakat yang terpinggirkan dan tidak terpinggirkan secara sosial Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran kebudayaan (ruang ekspresi dan apresiasi) yang menjangkau masyarakat yang terpinggirkan secara social Penyuluh Budaya Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Sekolah Fasilitasi Sarana Kesenian Pamong Budaya Seniman Mengajar Revitalisasi Museum Revitalisasi Cagar Budaya Revitalisasi Taman Budaya Mobil Bioskop Keliling Fasilitasi Registrasi Nasional Cagar Budaya Bupati Banyuwangi yang diundang (usul)

TERIMA KASIH