Penerapan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) di Indonesia Kajian Akademik Penerapan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) di Indonesia Draft Progress Report – 2 Agustus 2015 PT Morteza Teknikatama Bandung

Latar Belakang (1) Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Seiring pertumbuhan penduduk, tingkat kejadian yang mengancam keselamatan masyarakat juga semakin meningkat Kerugian akibat bencana alam dan kejadian yang mengancam keselamatan masyarakat juga semakin meningkat

Latar Belakang (2) Peran Telekomunikasi dalam kebencanaan menurut ITU

Latar Belakang (3) Annual Cost of Selected PPDR Losses and Opportunity Cost vs PPDR Losses (2000-2011) SOURCE John Ure, Public Protection and Disaster Relief (PPDR) Services and Broadband in Asia and The Pacific: A Study of Value and Opportunity Cost in the Assignment of Radio Spectrum., TRPC, May 2013

Latar Belakang (4) Perlunya peta jalan (roadmap) penerapan PPDR di Indonesia

Maksud dan Tujuan Maksud : Tujuan : Mengidentifikasi teknologi, arsitektur, serta regulasi teknis terkait PPDR dalam rangka menyusun roadmap implementasi PPDR. Tujuan : Menyediakan arah penyelenggaraan telekomunikasi khusus melalui penyediaan roadmap agar kegiatan penyediaan layanan public protection and disaster relief (PPDR) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai peruntukan. Memberikan kejelasan dalam hal regulasi implementasi penyediaan layanan public protection and disaster relief (PPDR) Menyiapkan bahan sosialisasi untuk implementasi penyediaan Layanan public protection and disaster relief (PPDR)

Ruang Lingkup (1) Kajian Jasa Konsultasi Tentang Penerapan Public Protection And Disaster Relief Di Indonesia yang digunakan di Indonesia dan internasional. Kajian dan studi literatur hal – hal yang sering dirasakan masyarakat terhadap Public Protection And Disaster Relief (PPDR). Kajian terhadap perangkat telekomunikasi khusus yang dapat digunakan dalam implementasi penyediaan Layanan Public Protection And Disaster Relief (PPDR), termasuk didalamnya desain ruangan, desain peralatan teknis yang dibutuhkan, software aplikasi, sumber daya manusia untuk pengoperasiannya. Membuat Kriteria terhadap Kota/Kabupaten yang akan mengimplementasi Layanan Public Protection And Disaster Relief (PPDR) dan memberikan rekomendasi Kota/Kabupaten yang siap mengimplementasikannya.

Ruang Lingkup (2) Mengkaji regulasi telekomunikasi penyelenggaraan Telekomunikasi khusus di Indonesia untuk implementasi penyediaan Layanan Public Protection And Disaster Relief (PPDR) Menyusun draft Peraturan Menteri terkait Layanan Panggilan Public Protection And Disaster Relief (PPDR) Melaksanakan workshop terhadap 10 (sepuluh) Kota/Kabupaten yang akan mengimplementasikan Layanan Public Protection And Disaster Relief (PPDR) Melaksanakan study banding. Rapat konsinyering dan rapat rutin yang dilaksanakan secara berkala Penyusunan Pedoman Teknis Pemanfaatan jaringan Telekomunikasi Khusus di wilayah bencana alam Menyiapkan bahan sosialisasi untuk implementasi penyediaan Layanan Public Protection And Disaster Relief (PPDR)

Metodologi

Identifikasi Kekurangan Telekomunikasi untuk PPDR saat Ini Bandwidth yang terbatas Keterbatasan sistem analog Penggunaan jaringan komersial untuk mendapatkan layanan baru Keamanan jaringan dan masalah kongesti (jaringan digunakan bersama-sama dengan pengguna reguler) Penggunaan aplikasi media sosial pada misi konfidensial

Identifikasi Kebutuhan Telekomunikasi untuk PPDR di Masa Depan Video Aplikasi meliputi: pengenalan plat nomor, penerapan CCTV portabel, surveilance, identifikasi tersangka, telemedicine, citra thermal, dll. Aplikasi Data Telemeteri perangkat pernapasan, monitoring tanda-tanda vital, akses formulir dan database online Location Services Tracking personel, kendaraan, dan aset lain, layanan pemetaan elektronik, dll. Ketahanan dan Backup Redundansi jaringan Fleksibilitas Penyediaan kapasitas atau cakupan telekomunikasi apabila dibutuhkan Interoperabilitas Antar lembaga maupun antar sistem ICT

Regulasi Nasional terkait PPDR dan Telekomunikasi untuk PPDR

Skenario Assessment (1) : Matriks Kebutuhan

Skenario Assessment (2) : Survey Interoperabilitas

Skenario Assessment (3) : Analisis Gap Teknologi Ini akan dianalisis dan diisi

Skenario Assessment (4) : Inovasi teknologi dan kekhasan lokal Teknologi Haps Teknologi balon Teknologi Drone Telekomunikasi untuk kejadian PPDR khusus lokal: Mudik, demo buruh, pemilukada serentak Desa Bebas Api

Skenario Assessment (5) : Analisis Interoperabilitas Interoperabilitas dalam roaming Interoperabilitas dalam transfer data

Kebutuhan Spektrum (1) Frekuensi harmonisasi untuk aplikasi PPDR (ITU-R): in Region 1: 380-470 MHz, 698-862 MHz; in Region 2: 698-869 MHz, 4 940-4 990 MHz; in Region 3: 406.1-430 MHz, 440-470 MHz, 698-894MHz , and 4 940 4 990 MHz Asia Pasifik (region 3) sepakat 698 – 894 MHz sebagai frekuensi yang digunakan untuk aplikasi PPDR untuk mencapai harmonisasi global.

Metodologi Kalkulasi kebutuhan Spektrum PPDR (1)

Metodologi Kalkulasi kebutuhan Spektrum PPDR (2)

Metodologi Kalkulasi kebutuhan Spektrum PPDR (3)

Metodologi Kalkulasi kebutuhan Spektrum PPDR (4)

Metodologi Kalkulasi kebutuhan Spektrum PPDR (5)

Model Bisnis Infrastruktur Jaringan PPDR dedicated User owned-user operated (jaringan direncanakan, dibangun, dioperasikan oleh otoritas) User owned-Commercial operated (layanan PPDR disediakan melalui penawaran oleh komesial) Infrastruktur jaringan komersial Comercial Owned-Commercial Operated (layanan yang sama untuk user PPDR dan publik) Comercial Owned-commercial operated (layanan PPDR khusus) Infrasfruktur Hybrid (sebagian komersial sebagian dedicated) Pemisahan secara geografis MVNO (user ppdr dan publik berbagi RAN) MVNO (RAN dibangun dengan sebagian dedicated sebagian berbagi) Extended MVNO (PPDR mempunyai RAN dan Core dedicated)

Analisis Tekno Ekonomi Sederhana Identifikasi Kasus Asumsi

Usulan Fokus Pembahasan PPDR Konsep PPDR Nasional Harmonisasi Frekuensi Interoperability Roadmap arsitektur komunikasi PPDR Roadmap  pengadaan dan evaluasi (case study PP dan DR), broadband based Pertimbangan Local Wisdom (BNPB) Support Komunikasi/Frekuensi (kominfo): Pengadaan Sistem, Perangkat, dan Regulasi