PENGERTIAN DAN FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dr. Sutikno, SE., ME.

Tujuan Perencanaan Pembangunan Memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia. Memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber2 daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Proses perencanaan pembangunan Proses yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan.

Dasar Hukum UU NO 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PELAKU PEMBANGUNAN

Pentingnya perencanaan pembangunan Kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumberdaya yang tersedia. Ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumbedaya yang ada dan mengembangkan potensi yang ada.

Tujuan Mendukung antar pelaku pembangunan Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

………………. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

PROSES PERENCANAAN Pendekatan Politik: Proses Teknokratik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Tahapan perencanaan Penyusunan Rencana: * Melaksanakan musyawarah pembangunan * Penyusunan rancangan akhir perencanaan Penetapan Rencana: * RPJP Nasional / Daerah dengan UU / Perda * RPJM Nasiolan / Daerah dengan Peraturan Presiden Peraturan Bupati * RKP Nasional / Daerah dengan Peraturan Presiden Peraturan Bupati Pengendalian pelaksanaan Rencana: * Koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana Evaluasi pelaksanaan rencana: * Pengumpulan dan analisis data untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota

Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Rencana Pembangunan Jangka panjang nasional Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah RPJM nasional RPJM Daerah Rencana Strategis kementrian/lembaga Rencana Strategis SKPD Rencana kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Kementrian/lembaga Rencana kerja SKPD

Rencana Kerja Pemerintah RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Penjabaran RPJM Daerah Prioritas pembangunan nasional Priorotas pembangunan daerah Rancangan Pembangunan ekonomi makro Rancangan pembangunan ekonomi makro Arah Kebijakan Fiskal Arah kebijakan keuangan daerah Program Kementrian, Lintas Kementrian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam * Kerangka regulasi * Kerangka Anggaran Program SKPD, Lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang mememuat kegiatan dalam

Perencanaan sebagai analisis kebijakan Didasari oleh logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, ekonomi neoklasik dan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk membantu pengambil keputusan untuk memahami konsekuensi dari alternatif2 keputusannya. Perencana sebagai analis/teknokrat Masyarakat sebagai obyek dari rekayasa pemerintahan

Perencanaan sebagai pembelajaran sosial Ide dasarnya adalah merubah kedudukan masyarakat dari obyek menjadi subyek pembangunan Berawal dari kritik dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan bukan building block untuk rekonstruksi sosial Pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan disempurnakan melalui praktek Dilakukan dengan dialog antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan Penekanan pembelajaran sosial adalah pada proses dialogis, relasi non hirarkis, komitmen pelaksanaan eksperimen sosial, toleransi terhadap perbedaan dan mengutamakan transaksi sosial

Perencanaan sebagai Perubahan Sosial Pelembagaan praktek perencanaan  peran negara dominan  menempatkan perencanaan merupakan bagian dari aparatur pemerintah Penekanan pada upaya penemuan cara paling efektif bagi negara dalam perencanaan Perencana sebagai teknokrat  perencana harus mendengarkan suara masyarakat tetapi tidak harus semua memperhatikannya. Perubahan sosial dipengaruhi oleh tradisi pemikiran positivisme dari pada penekanan terhadap keterlibatan aktor sosial dalam proses perencanaan Tradisi ini bersifat top down, karena masyarakat dianggap masih belum mempunyai kompetensi perencanaan

Perencanaan sebagai mobilisasi sosial Merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan Penekanan kepada emansipasi kemanusiaan terhadap penindasan sosial Tipe perencanaan ini akan selalu berhadapan dengan segala kekuatan penindas, baik yang terstruktur (birokrat) maupun yang kecil (preman) Prinsip tipe ini adalah kebebasan merupakan hak individu yang dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Perencanaan ini disebut pula sebagai perencanaan yang radikal Peran perencana sebagai fasilitator atau penasehat masyarakat dan tidak membuat jarak dengan masyarakat

Perkembangan Teori Perencanaan Pembangunan (sebagai suatu praktek) Perencanaan Pembangunan Sentralistis (1929) Perencanaan Pembangunan sebagai Dokumen (1945) Perencanaan Pembangunan Ekonomi (1960) Perencanaan Pembangunan Pemerataan (1970 – 1980) Perencanaan Pembangunan Partisipatif (1990)

Praktek Perencanaan di Indonesia Perioda Latar Belakang Masyarakat Paradigma dan konsep perencanaan Produk, Lingkup dan Substansi - 1945 Kerajaan dan Kolonialisme (VOC) Teosentris, autoritarian, kosmologi Perencanaan fisik, struktur, lokal Kolonialisme (trias politika) Positivisme, utopian, Garden City 1945 – 1955 Perang Kemerdekaan (Liberalisme) Positivisme, Rasionalis, Utopian, Pragmatisme Rencana Ekonomi, Rencana Kota, SVV, SVO 1955 - 1960 Multi partai Positivisme, Rasionalis Lembaga Perencana, Penelitian Perumahan, Pencarian Standar 1960 – 1965 Demokrasi terpimpin Utopian, Positivisme, Rasionalis Rcn Nas Semesta, UU Pk Agraria, Masterplan 1965 1970 Orde Baru - Transisi (Sentralistik) Positivisme Rasionalis Bappenas, PJP, Unit Prcn Drh

…. Perioda Latar Belakang Masyarakat Paradigma dan konsep perencanaan Produk, Lingkup dan Substansi 1970 - 1980 Orba-Stabil (Sentralistik-Inkrimental) Positivisme Rasionalis, komprehensif, Dialektik, inkrimental, fenomenologi GBHN, Repelita, Konsep Pengb Wil, UU Pk Pmrthan, Rcn Sektoral, Bottom Up (KIP) 1980 – 1990 Permendagri, P2BPK 1990 – 1997 Orba-Stabil (Birokrat kuat) Positivisme Rasionalis, komprehensif, Dialektik, inkrimental, SWOT UU, Kepes, PP tentan penataan ruang, PJM, P3KT, Desentralisasi 1997 – 1999 Krisis Moneter Positivisme Rasionalis, Pragmatisme, Dialektik, fenomenologi UU Pemda, Perimbangan Keuangan, Perumusan Format Proses Rencana 1999 - Reformasi Positivisme Rasionalis, inkrimental, SWOT Desentralisasi

ANATOMI PERENCAAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGEVALUASIAN KEBIJAKAN PELAKSAAN EVALUASI FORMULASI

PELAKSANA PERENCANAAN SENTRALISTIK (PUSAT) Hukum & Keamanan Moneter Internasional DESENTRALISTIK (DAERAH) Kesejahteraan Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Ueusan Pilihan Daya Saing Daerah

URUSAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan & Pemerataan Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat Seni Budaya dan Olahraga KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

URUSANPELAYANAN WAJIB Pendidikan Kesehatan PekerjaanUmum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan

URUSAN PELAYANAN PILIHAN Layanan Urusan Pilihan Pertanian Kahutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Ketransmigrasian

URUSAN DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi Daerah Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Iklim Berinvestasi Sumber Daya Manusia

PELAKSANAAN TUGAS DALAM DESENTRALISASI PEMERINTAH DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 16 dinas 7 Badan 2 instansi penunjang 16 Dinas 7 Badan 2 Instansi penunjang Dinas Kesehatan 9. Dinas Kepend. 1. Badan Pengawasan 1. Satpol PP Dinas Pertanian 10. Dinas Ten. Kerja 2. Badan Perencanaan 2. Rumah Sakit Daerah Dinas Kehutanan 11. Dinas Pendidikan 3. Badan LITBANG Dinas Kelautan 12. Dinas PAsar 4. Badan Kesbanglinmas Dinas Pendapatan 13. Dinas Binamarga 5. BAdan Pemberdayaan MAsy. Dinas Perhubungan 14. Dinas Pengairan 6. Badan KEpegawaian Dinas Perindustrian 15. Dinas Permukiman 7. Badan Pendidikan & Pelatihan Dinas Koperasi 16. Dinas Sosial

PENGEVALUASIAN Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Laporan Akuntabilitas Keuangan Daerah (AKD)

Click to edit company slogan . Terima Kasih! Click to edit company slogan .